Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
R. A. Kundewi Yudiati
"ABSTRAK
Peningkatan keunggulan kualitas pendidikan tinggi, sangat tergantung dari pada pengajarnya. Salah satu strategi pokok pembangunan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993 adalah peningkatan keunggulan kualitas pendidikan tinggi, sesuai dengan UU Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dari 12 sampel PTS yang diambil secara purporsive dan 74 staf pengajar sampel diambil dari stratifikasi random sampling. Dan temuan hasil penelitian dihitung dengan Cara statistik model regresi linier berganda.
Kesimpulan dari hasil pengujian secara statistik adalah sebagai berikut :
1. Bahwa komponen-komponen : Kemampuan staf pengajar Upaya professional Kesesuaian waktu dengan tugas Kesesuaian keahlian dengan tugas Masa kerja dan kepangkatan Upah dan insentif serta Kebijaksanaan pemerintah Berpengaruh terhadap produktivitas Tenaga Pengajar PNS pada PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta.
2. Bahwa sebesar 30,68 % produktivitas tenaga pengajar PNS pada PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta dipengaruhi oleh kemampuan staf pengajar (kinerja), upaya profesional (motivasi), kesesuaian waktu dengan tugas, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, upah dan insentif serta kebijaksanaan pemerintah.
Perlunya mengadakan langkah-langkah penyesuaian kebijaksanaan pemerintah tentang kewenangan menguji Ujian Negara bagi PNS pada PTS di Lingkungan Wilayah III DKI Jakarta."
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Arrahman
"[ABSTRAK
Tesis ini membahas kebijakan Aparatur Negara dalam dugaan tindak
pidana korupsi. Dengan mengkaji konsep dan kewenangan kebijakan Aparatur Negara dalam Hukum Administrasi dan Hukum pidana. Kebijakan tersebut dinilai dari kedua pendekatan ilmu hukum tersebut untuk menilai kebijakan Aparatur yang bagaimana dapat dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam tesis ini yang ingin didapatkan oleh penulis adalah (1) Apakah suatu kebijakan
Aparatur Negara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana; (2) Bagaimana terhadap suatu kebijakan Aparatur Negara yang di dalamnya mengandung unsur perbuatan melawan hukum atau unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi; (3) Apakah terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Aparatur Negara yang memberikan keuntungan kepada orang lain atau korporasi dan menimbulkan kerugian negara dapat dikenakan tindak pidana korupsi sedangkan dia tidak ada menikmati hasil tindakannya. Penelitian ini mengunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder seperti dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, kerugian negara, penyalahgunaan wewenag dan literatur-literatur terkait lainnya. Kebijakan Aparatur Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seorang pejabat dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun disisi lain pejabat juga diberikan hak kebebasan dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan orang banyak bahkan kalaupun undang-undang tidak mengaturnya dapat diterapkan berdasarkan AAUPB. Namun apabila kebijakan tersebut ada unsur mens rea (niat jahat) dan dilakukan dengan sengaja maka kebijakan
Aparatur Negara tersebut dapat diminta pertanggungjawab pribadi bukan jabatan atas perbuatannya tersebut. Kalau perbuatan itu tidak ada unsur mens rea maka masuk kedalam ranah hukum administrasi atau hukum perdata. Pada saat ini kebijakan Aparatur Negara telah masuk dalam kategori kriminalisasi. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam pemahaman dimana kerugian negara ditempat sebagai bukti utama telah terjadi korupsi atas perbuatannya yang
melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang tanpa diikuti adanya unsur koruptif. Padahal dalam banyak kasus kerugian negara ini terjadi karena adanya kesalahan administratif atau kecurangan dari pihak pemenang tender yang memanipulasi barang dan data sehingga tidak sesuai spesifikasi yang mana dokumen tersebut dipalsukan dan dibuat seolah-olah sah dan legal. Oleh karenanya, dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara diharapkan dapat memberikan perlindungan akan kriminalisasi terhadap putusan dan/atau tindakan Aparatur Negara yang di
dalamnya tidak ada unsur koruptifnya.

ABSTRACT
This thesis examines the policy of the State Apparatus in alleged corruption. To examines the concept and authority policy of the State Apparatus in Administrative Law and Criminal Law. The such policy is assessed from two approach the science of law to assessing how policies Apparatus which can be
criminalized as an act of corruption. In this thesis that want achieved by the author are (1) Does a State Apparatus policies that violate the provisions of the legislation can be subject to criminal sanctions; (2) When is a policy of the State Apparatus can be regarded fulfill the elements of tort or elements of abuse of power in corruption; (3) A State Apparatus policies that provide benefits to another person or corporation and causing state losses while he did not get to enjoy the results of his conduct, whether such conduct may be subject to
corruption. This research uses research methods with normative juridical approach by using secondary data as the basis for this research as from books and legislation relating to corruption, state losses, abuse of power and other related literature and also supported by directly interviews to some of prosecutor in corruption. State Apparatus policy should be based law and legislation. A government official is prohibited do abuse of power that violate the statutory
provisions. On the other hand the government official also granted the right of freedom in making decisions for the public good even if the law does not yet set such, the government official can make policy based on the Good Governance Principles. However, if the such policy has element of mens rea (malice) and there is deliberate and realized then the policies of the State Apparatus may be subject to responsibility in corruption. If the conduct did not have element mens rea then
his conduct entered into the administrative law or civil law. At this time the policy of the State Apparatus has been included in the category of criminalization in corruption. This occurs because of an error in understanding where state losses in place as the primary evidence of corruption has occurred for his conduct against the law or abuse of power while his conduct without being followed by the corrupt elements. Therefore, there are cases of state losses caused to
administrative error or fraud, or because of defective juridical. To publication of Law No. 30 Year 2014 on the State Administration as a form protection to the criminalization of the decision and / or conduct of State Apparatus in which there is no element of corruptive;This thesis examines the policy of the State Apparatus in alleged corruption. To
examines the concept and authority policy of the State Apparatus in
Administrative Law and Criminal Law. The such policy is assessed from two
approach the science of law to assessing how policies Apparatus which can be
criminalized as an act of corruption. In this thesis that want achieved by the author
are (1) Does a State Apparatus policies that violate the provisions of the
legislation can be subject to criminal sanctions; (2) When is a policy of the State
Apparatus can be regarded fulfill the elements of tort or elements of abuse of
power in corruption; (3) A State Apparatus policies that provide benefits to
another person or corporation and causing state losses while he did not get to
enjoy the results of his conduct, whether such conduct may be subject to
corruption. This research uses research methods with normative juridical approach
by using secondary data as the basis for this research as from books and
legislation relating to corruption, state losses, abuse of power and other related
literature and also supported by directly interviews to some of prosecutor in
corruption. State Apparatus policy should be based law and legislation. A
government official is prohibited do abuse of power that violate the statutory
provisions. On the other hand the government official also granted the right of
freedom in making decisions for the public good even if the law does not yet set
such, the government official can make policy based on the Good Governance
Principles. However, if the such policy has element of mens rea (malice) and there
is deliberate and realized then the policies of the State Apparatus may be subject
to responsibility in corruption. If the conduct did not have element mens rea then
his conduct entered into the administrative law or civil law. At this time the policy
of the State Apparatus has been included in the category of criminalization in
corruption. This occurs because of an error in understanding where state losses in
place as the primary evidence of corruption has occurred for his conduct against
the law or abuse of power while his conduct without being followed by the
corrupt elements. Therefore, there are cases of state losses caused to
administrative error or fraud, or because of defective juridical. To publication of
Law No. 30 Year 2014 on the State Administration as a form protection to the
criminalization of the decision and / or conduct of State Apparatus in which there
is no element of corruptive;This thesis examines the policy of the State Apparatus in alleged corruption. To
examines the concept and authority policy of the State Apparatus in
Administrative Law and Criminal Law. The such policy is assessed from two
approach the science of law to assessing how policies Apparatus which can be
criminalized as an act of corruption. In this thesis that want achieved by the author
are (1) Does a State Apparatus policies that violate the provisions of the
legislation can be subject to criminal sanctions; (2) When is a policy of the State
Apparatus can be regarded fulfill the elements of tort or elements of abuse of
power in corruption; (3) A State Apparatus policies that provide benefits to
another person or corporation and causing state losses while he did not get to
enjoy the results of his conduct, whether such conduct may be subject to
corruption. This research uses research methods with normative juridical approach
by using secondary data as the basis for this research as from books and
legislation relating to corruption, state losses, abuse of power and other related
literature and also supported by directly interviews to some of prosecutor in
corruption. State Apparatus policy should be based law and legislation. A
government official is prohibited do abuse of power that violate the statutory
provisions. On the other hand the government official also granted the right of
freedom in making decisions for the public good even if the law does not yet set
such, the government official can make policy based on the Good Governance
Principles. However, if the such policy has element of mens rea (malice) and there
is deliberate and realized then the policies of the State Apparatus may be subject
to responsibility in corruption. If the conduct did not have element mens rea then
his conduct entered into the administrative law or civil law. At this time the policy
of the State Apparatus has been included in the category of criminalization in
corruption. This occurs because of an error in understanding where state losses in
place as the primary evidence of corruption has occurred for his conduct against
the law or abuse of power while his conduct without being followed by the
corrupt elements. Therefore, there are cases of state losses caused to
administrative error or fraud, or because of defective juridical. To publication of
Law No. 30 Year 2014 on the State Administration as a form protection to the
criminalization of the decision and / or conduct of State Apparatus in which there
is no element of corruptive, This thesis examines the policy of the State Apparatus in alleged corruption. To
examines the concept and authority policy of the State Apparatus in
Administrative Law and Criminal Law. The such policy is assessed from two
approach the science of law to assessing how policies Apparatus which can be
criminalized as an act of corruption. In this thesis that want achieved by the author
are (1) Does a State Apparatus policies that violate the provisions of the
legislation can be subject to criminal sanctions; (2) When is a policy of the State
Apparatus can be regarded fulfill the elements of tort or elements of abuse of
power in corruption; (3) A State Apparatus policies that provide benefits to
another person or corporation and causing state losses while he did not get to
enjoy the results of his conduct, whether such conduct may be subject to
corruption. This research uses research methods with normative juridical approach
by using secondary data as the basis for this research as from books and
legislation relating to corruption, state losses, abuse of power and other related
literature and also supported by directly interviews to some of prosecutor in
corruption. State Apparatus policy should be based law and legislation. A
government official is prohibited do abuse of power that violate the statutory
provisions. On the other hand the government official also granted the right of
freedom in making decisions for the public good even if the law does not yet set
such, the government official can make policy based on the Good Governance
Principles. However, if the such policy has element of mens rea (malice) and there
is deliberate and realized then the policies of the State Apparatus may be subject
to responsibility in corruption. If the conduct did not have element mens rea then
his conduct entered into the administrative law or civil law. At this time the policy
of the State Apparatus has been included in the category of criminalization in
corruption. This occurs because of an error in understanding where state losses in
place as the primary evidence of corruption has occurred for his conduct against
the law or abuse of power while his conduct without being followed by the
corrupt elements. Therefore, there are cases of state losses caused to
administrative error or fraud, or because of defective juridical. To publication of
Law No. 30 Year 2014 on the State Administration as a form protection to the
criminalization of the decision and / or conduct of State Apparatus in which there
is no element of corruptive]"
Universitas Indonesia, 2015
T43878
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lian Hateveana Dhita
"Skripsi ini membahas mengenai kemampuan literasi informasi aparatur negara khususnya pejabat Eselon III yang ada di 15 Dinas kota Depok. Pejabat Eselon III salah satu tugasnya adalah membuat program dan untuk itu mereka membutuhkan informasi yang tepat, maka dibutuhkan kemampuan literasi informasi. Kemampuan literasi informasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam mendefinisikan tugas, menggunakan strategi pencarian informasi, menemukan sumber informasi dan mengakses informasi, menggunakan informasi, melakukan sintesis, dan melakukan evaluasi terhadap tugas mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 41 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi informasi mereka tidak merata.

This thesis discusses about the information literacy skills of the state apparatus, especially Echelon III at 15 services of Depok City. One of the Echelon III tasks is make the program and it needed the right information, so it needed information literacy skills. The information literacy skills are about the skills of task definition, information seeking strategy, locate and access, use of information, synthesis, and evaluation. This study uses a quantitative approach with a sample of as many as 41 persons. The result showed that their information literacy skills are not evenly distributed."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2012
S42112
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Pakpahan, Jarden Dawana K.
"ABSTRAK
Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh seluruh
pemerintah daerah berdasarkan instruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41
tahun 2007 membuat pemerintah daerah mengambil langkah melakukan kebijakan
perampingan organisasi baik dengan menghapus beberapa organisasi ataupun
menggabungkan beberapa fungsi agar dapat mewujudkan organisasi yang Right
sizing serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menjelaskan proses penataan organisasi dan kepegawaian di
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan menganalisa penggabungan yang
dilakukan dalam pembentukan Dinas Perindustrian dan Energi dengan
menggunakan teori pembentukan dan perubahan organisasi serta mengkaji
menggunakan Dinamika Norma Hukum yang Vertikal dan Horisontal dengan
peraturan ? peraturan yang berkaitan dengan penataan organisasi pemerintahan
daerah.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan
dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan
dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 pada umumnya telah didasarkan pada prinsipprinsip
pengorganisasian. Namun dalam hal penggabungan Dinas Perindustrian
dan Energi justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 dan teori struktur organisasi organisasi. Hal ini menyebabkan timbulnya
permasalahan di dalam menjalankan organisasi. Agar kebijakan restrukturisasi
organisasi yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal maka perlu
dilakukan penataan ulang yang disesuaikan dengan fungsi yang sama sehingga
dapat mempersingkat birokrasi dan dapat mewujudkan organisasi yang Right
sizing. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian
karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan.

Abstract
Organization of the regional arrangement made by all local governments
based on the instructions of the PP number 41 of 2007 makes local governments
are taking steps to streamline organizational policies either by removing some of
the organizations or combine several functions in order to realize the Right sizing
the organization and in accordance with the limits of Government Regulation .
The purpose of this study was to describe the process of structuring the
organization and staffing in the Provincial Government of DKI Jakarta by
analyzing the merging that was done in the establishment of the Department of
Industry and Energy by using the theory of the formation and organization change
and review using the Legal Norm Dynamics of Vertical and Horizontal with
regulations - regulations relating to the arrangement of local government
organizations.
Based on this research, it can be said that the processes and stages in
determining the type and number of regional government as outlined in the Perda
No. 10 of 2008 in general has been based on the principles of organizing. But in
terms of the merger of Department of Industry and Energy would conflict with PP
number 41 of 2007 and organizational structure theory. This led to the emergence
of problems in the running order for the organization of organizational
restructuring policy set can be implemented optimally there should be tailored to
the rearrangement of the same functions so as to streamline the bureaucracy and
the organization can realize the Right sizing. Increased human resource capacity
needs to be a concern for human resources has an important role in supporting the
successful implementation of the policy."
2012
T31861
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library