Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kesiapan aparat keamanan dalam mengamankan pelaksanaan pemilukada Walikota Palopo pada tahun 2013 serta dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah kota Palopo, dimana aparat keamanan di wilayah adminstrasi Kota Palopo yang telah melaksanakan pengamanan dalam rangka pengamanan pemilukada yang diawali pada saat persiapan pemilukada hingga pada pelaksanaan hingga pada pengumuman hasil pemenang pemilukada, tidak dapat mengantisipasi terjadinya kerusuhan dan menyebabkan terjadinya kebakaran terhadap gedung-gedung negara serta beberapa gedung lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam pelaksanaan tugas pengamanan pemilukada, aparat keamanan melakukan perencanaan yang lebih baik, agar dapat menghindari terjadinya kerusuhan yang dapat berdampak pada aspek lainnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the readiness of security forces in securing the implementation of Palopo Mayor election in 2013 and the impact on the region Palopo town, where the security forces in the region that Palopo administration has implemented safeguards to secure the election which begins at the time of the preparation of the election to the implementation until the announcement of the winner of the election, can not anticipate the occurrence of riots and caused the fire to state buildings as well as several other buildings. This study is a descriptive qualitative research design.

The results of this study suggest that the implementation of election security duties, the security forces do better planning, in order to avoid unrest that could affect other aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran sikap aparat kepolisian terhadap korban pemerkosaan pada bagian SPKT dan unit PPA di Jajaran Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengambilan data. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah Attitude Toward Rape Victims Scale (ARVS) yang dikembangkan pertama kali oleh Ward (1988) dan telah diadaptasi oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah 30 aparat polisi yang bertugas pada bagian SPKT dan unit PPA di jajaran Polda Metro Jaya. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap yang mendukung terhadap korban pemerkosaan dengan tidak menyalahkan atau merendahkan korban, tidak meremehkan pengalaman korban, tidak memiliki anggapan bahwa korban pantas mengalami pemerkosaan dan tidak melemahkan kredibilitas korban, meskipun secara keseluruhan responden cenderung ragu-ragu dalam melihat pengalaman korban pemerkosaan.

---

This study aims to see an overview of attitudes toward rape victims among police officers on duty at SPKT and PPA subdivision in Polda Metro Jaya Corps. This study used a questionnaire as the main instrument in the data collection. Questionnaire used in this study was Attitude Toward Rape Victims Scale (ARVS), which was first developed by Ward (1988) and has been adapted by researcher. Respondents in this study were 30 police officers on duty at SPKT and PPA subdivision in Polda Metro Jaya Corps.

The results in this study shows that the majority of respondents had favorable attitudes toward rape victims by not blame or denigrate victims, not trivialize victims’ experience, not highlight victims’ deservingness nor undermine victims’ credibility, although overall respondents tend to hesitant in viewing victims’ experience."

"Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mempermudah terbongkarnya suatu tindak pidana baik dalam bentuk mengakui kesalahan perbuatannya, memberikan bukti-bukti atau keterangan mengenai keterlibatan orang lain dalam tindak pidana (dikenal sebagai Saksi Mahkota, Justice Collaborator dan Whistleblower) dikaitkan dengan insentif yang diberikan dan sepatutnya diberikan oleh aparat penegak hukum, serta proses pemberian insentif tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum pada dasarnya belum sepenuhnya dilindungi dikarenakan regulasi yang belum memadai dan masih terdapat kelemahan secara kelembagaan dalam memberikan insentif bagi pelaku yang bekerjasama.

---

This research made to discussed about position of criminal subject who cooperate with law enforcement agency in order to help breaking a case with giving a plead guilty of his act or direction about evidences or information of others involevement (known as Crown Witness, Justice Collaborator and Whistleblower) and relevancy with an incentives they got and properly deserved provided by law enforcement agency as a retain of their cooperation and the process of incentives implementation. This research concluded that the regulation not utterly protect cooperative criminal subject and institutionally there is any weaknesses on giving protection for cooperative criminal subject. "

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."