Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
Dwi Tiyasih
"
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat dengan UUJN. Kewenangan atributif tersebut antara lain adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dibidang keperdataan terkait hukum kewarisan yaitu pembuatan sebuah akta wasiat. Tesis ini menganalisis mengenai bagaimana peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat dan akibat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Susi Aliani
"
[ABSTRAK
Pelaksanaan Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI)
No. 125K/TUN/2004 tertanggal 20 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukum
tetap,tidak berjalan dengan semestinya. Putusan yang terkait dengan sengketa tanah
terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta - yang sejak
tahun 2000 dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta (Pemerintah Kota
Solo) secara yuridis dan fisik -dimenangkan oleh ahli waris almarhum Raden Mas
Tumenggung (RMT) Wirdjodiningrat,sampai dengan April 2010 belum juga dapat
dilaksanakan. Keputusan MA-RI tahun 2006 tersebut membatalkan eksistensi dari
Sertipikat No.11 dan 15/Kelurahan ...
"
2011
T44138
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andrea Arimurti
"
Penyimpangan yang terjadi demi memenuhi keinginan suami untuk menikahi lebih dari seorang isteri, terkadang dilakukan dengan melakukan pemalsuan dokumen isteri pertama agar suami bisa menikah tanpa izin. Tesis ini membahas pembatalan perkawinan poligami dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.42/Pdt.G/2017/ PT.Pbr yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang No.532/Pdt.G/2016/PA.Bkn. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak isteri kedua; pembagian harta bersama dan harta warisan dengan isteri pertama selama perkawinan. Penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54496
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dianissa Octavia
"
Pada skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan seorang suami katolik. Penelitian ini difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan Nomor 1833 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian berupa penelitian deskriprif analitis dan pendekatan kualitatif. Suatu Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU Perkawinan. Pada kasus tersebut bermula ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Desi Rohayati
"
Pembatalan perkawinan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum. Salah satu contohnya ialah putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm, pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut dikarenakan wali nikah yang tidak sah. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis tanggungjawab Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang tidak melakukan konfirmasi atau penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen-dokumen dan wali nikah, dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Carolina Maria Anggreini
"
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sahnya
perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masingmasing,
tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi perceraian. Dalam pandangan
Hukum Kanonik tidak mengenal dan mengatur mengenai perceraian karena
perkawinan bersifat satu dan tidak dapat diputuskan namun Hukum Kanonik
mengatur pemutusan ikatan perkawinan dan anulasi. Perceraian yang diputuskan
di Pengadilan tidak semuanya dapat dianulasikan di tribunal gereja, sehingga
dalam Hukum Kanonik mereka masih terikat dalam status perkawinan yang sah.
Kedua kasus ini menggambarkan bagaimana proses perceraian yang ...
"
Universitas Indonesia, 2015
S58742
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hadi Marendra Muhammad
"
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak yang menghadap Notaris termasuk kedalam pelanggaran serius dan dapat merugikan salah satu pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan, akibat hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dennis Andara
"
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang ...
"
2015
S59053
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rena Restriana
"
Dampak negatif dari arus globalisasi yang masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah melonggarnya batasan moral yang menjadi pegangan masyarakat selama ini. Hal tersebut menyebabkan hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan seringkali dianggap menjadi hal yang biasa. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum, dimana paksaan dan ancaman tersebut dilakukan, dengan alasan agar pihak laki-laki mau bertanggung jawab menikahi perempuan yang telah dihamilinya. Pada skripsi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68150
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ricky Hendrika
"
Forum Arbitrase merupakkan forum penyelesaian sengketa yang acapkali dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perjanjian perdagangan karena alasan-alasan efektivitas dan biayanya yang murah. Namun dengan perkembangan perekonomian dunia yang diiringi dengan kebebasan para pihak dalam hal menerapkan Pilihan Forum, hasil penyelesaian sengketa demikian berpotensi untuk mengandung unsur-unsur asing sebagai akibat dari para pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, terletak pada wilayah hukum yang berbeda, dan/atau bahkan memilih forum Arbitrase asing yang tunduk ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
