Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis Putusan No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak yang telah memiliki status sebagai anak kandung. Pengangkatan anak tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya putusan atau penetapan dari pengadilan sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat diberikan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak. Selain itu, Pemohon juga menuliskan identitas anak angkatnya sebagai anak kandung pada pencatatan sipil setempat. Hakim dalam mengadili perkara mengabulkan permohonan tetapi tidak banyak memberikan pertimbangan hukum terkait status keperdataan sang anak angkat yang telah memiliki status sebagai anak kandung tersebut. Pemerintah sendiri telah membuat ketentuan mengenai proses pengangkatan anak sebagai bentuk dari perlindungan terhadap anak angkat. Adapun aturan pengangkatan anak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Namun, dalam beberapa hal seperti pembatalan pengangkatan anak masih belum diatur dalam ketentuan apapun. Sedangkan mengenai pencatatan status anak angkat diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dalam hal ini menyatakan bahwa pencatatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan tidak adanya putusan atau penetapan pengangkatan anak tersebut, maka peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon dianggap tidak terjadi. Status anak tersebut juga tetap menjadi anak kandung dari orang tua biologisnya

---

This thesis analyzes Decision No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp that accept the Applicant’s request to cancel the adoption of their child who already has the status as a biological child. The adoption of the child done by private adoption without any decision or court decree so there is no legal basis that can be given to cancel the adoption. Moreover, the Applicant also stated the identity of their adopted child as their biological child in the civil registry. The Panel of Judges accepted the request but did not give any legal consideration about the civil status of the adopted child who has the status as their biological child. The government itself has made provisions regarding the adoption process as a form of protection for adopted children. The rules for adopting children are regulated in Government Regulation Number 54 of. 2007 and Ministry of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2009. However, in some cases, such as the cancellation of child adoption it is still not regulated in any provisions. Meanwhile, the registration status of adopted children is regulated in Law on Population Administration, which in this law states that the adoption required a decision or court decree. In the absence of a decision or court decree of the adoption of the child, the adoption by the Applicant is deemed not to occurred. The status of the child also remains the biological child of their biological parents."

"Perkembangan anak angkat dan pengangkatan anak di Indonesia sudah lama dikenal dengan perbedaan-perbedaan yang ada dengan pluralisme hukum yang terbagi dalam Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, Hukum Islam, maupun Hukum Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dapat terjadi karena alasan tersendiri dan dapat dijadikan untuk mengatasi permasalahan keluarga yang tidak memiliki atau belum dikaruniai anak. Setelah pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat, adakalanya anak angkat hak dan kewajibannya. orang tua angkat juga dapat melakukan hal yang demikian. Maka, orang tua angkat atau anak angkat dapat melayangkan pembatalan pengangkatan anak ke pengadilan agar penetapan pengangkatan anak dapat dibatalkan. Tetapi, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Kekosongan hukum ini menyebabkan konsekuensi lain yang timbul dikarenakan tidak sesuainya penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, Penelitian ini akan menganalisa putusan-putusan terkini tentang pembatalan pengangkatan anak.

---

Children and adoption of children in Indonesia has long been recognized by the differences that exist with legal pluralism that divided into Western Civil Law, Customary Law, Islamic Law, and Indonesian Law. Child adoption can occur due to several reasons that are private matters and can be used to overcome the problems of families who do not have or have not been given with children. After the child adoption is carried out by adoptive parents, the adoptive child is sometimes denied his rights and taken. It is undeniable that the adoptive parents also do the same thing. Therefore, adoptive parents or adoptive child may petition the court to cancel the adoption of a child or to reverse an adoption. However, in Indonesia there are no laws pertaining to the cancellation of a child adoption. This legal vacuum raises consequences which cause another problems that arise due to the incompatibility of the application or the enforcement of laws against existing laws and regulations. Therefore, this research will analyze the latest court decisions regarding cancellation of child adoption."

"Tidak semua pasangan suami istri yang sudah menikah memiliki kesempatan untuk melahirkan anak. Salah satu pilihan yang dapat mereka lakukan untuk memperoleh anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perihal tersebut, sehingga dapat mengakibatkan posisi anak angkat menjadi rentan. Belum lagi jika kemudian orang tua angkatnya harus bercerai. Perceraian orang tua angkat akan membawa akibat hukum bagi anak angkat. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan gambaran yang akan terjadi mengenai kedudukan hukum dan pemeliharaan anak angkat apabila orang tua angkatnya bercerai. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi kedudukan dan status si anak menjadi seorang anak angkat yang sah. Terhadap anak angkat yang sah melekat seluruh hak dan kewajiban layaknya seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Demikian pula apabila orang tua angkatnya kemudian bercerai, maka akibat hukum dari perceraian orang tua angkatnya terhadap anak angkatnya adalah sama seperti akibat hukum perceraian terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

---

Not all married couples who are married have the opportunity to bear children. One of the options they can do to have children is adoption. Adoption of a child is a legal act that has legal consequences for the position of the adopted child in the adopted family. There are no specific laws and regulations that regulate this matter so that it can result in the position of adopted children to be vulnerable. Not to mention if the adoptive parents have to divorce. Adoptive parent divorce will have legal consequences for adopted children. The purpose of writing this thesis is to provide an overview of what will happen regarding the legal position and maintenance of adopted children if the adoptive parents divorce. The writing method used in this thesis is normative juridical. Adoption of a child carried out according to law through a Court Order will provide legal certainty for the position and status of the child to become a legal adopted child. Legitimate adopted children are attached to all rights and obligations as if they were born in a marriage. Likewise, if the adoptive parents later divorce, the legal consequences of the divorce of the adoptive parents for their adopted children are the same as the legal consequences of divorce against children as regulated in the Marriage Law."

"Tesis ini menganalisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks yang berlanjut dengan  Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, nomor 251/PDT/2019/PT.Bdg.  Putusan ini membahas mengenai ahli waris anak angkat dalam proses pewarisan Golongan WNI keturunan Tionghoa. Pemasalahan dalam tesis ini adalah pengaturan hak mewaris dari anak asuh dan anak angkat serta prosedur maupun mekanisme pengangkatan anak baik menurut Staatsblad No 129 tahun 1917 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dalam analisisnya. Penelitian ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder dengan penelusuran literatur bahan hukum dan didukung dengan wawancara dengan pakar di bidang notaril. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan hak mewaris dari anak asuh adalah mewaris dari orang tua kandungnya sedangkan hak mewaris dari anak angkat memutus hubungannya dengan orang tua kandungnya berakibat bahwa anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya. Adapun prosedur dalam Staatsblad menggunakan akta notaril, Adapun ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menggunakan putusan atau penetapan dari pengadilan yang melibatkan hakim guna menjamin kepastian hukum.

---

This thesis analyzes the Bekasi District Court Decision number 460/Pdt.G/2018/PN.Bks which continues with the Decision of the West Java High Court, number 251/PDT/2019/PT.Bdg. This verdict discusses the heirs of adopted children in the process of inheritance of Indonesian Groups of Chinese descent. The problem in this thesis is the regulation of inheritance rights of foster children and adopted children as well as procedures and mechanisms for adoption of children according to Staatsblad No. 129 of 1917 and the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 6 of 1983. This research is normative juridical, analytical descriptive with an approach qualitative analysis. This research uses primary sources in the form of secondary data by searching the legal material literature and supported by interviews with experts in the notary field. The results of this study that the regulation of inheritance rights of foster children is inherited from their biological parents while the inheritance rights of adopted children sever their relationship with their biological parents resulting in adoptive children inheriting from adoptive parents. The procedure in the Staatsblad uses a notarial deed, the provisions of the Supreme Court Circular (SEMA) use decisions or judgments from courts involving judges to ensure legal certainty."

"Anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak luar nikah atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan anak hasil zina. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan bagaimana kedudukan anak luar nikah tersebut bila diangkat anak oleh orang lain, mengingat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ternyata kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah samasama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

Children who are born from parents that are not related in any marriage are called children outside marriage or in Islamic law usually known as children resulted from zina. Biologically these children has blood relation with both parents, but what becomes the issue is do these children have relation by law with their parents and how are the placement of these outside of marriage kids if they were adopted by someone, considering government through Law number 23 Year 2002 pertaining Child Protection has governed regarding child adoption which can only be done for the childs best interest.

This research was analysed descriptively by using normative juridical approach. From the result of the research it turns out the position of outside marriage children as adopted child by Law dan islamic Law is that it equally does not have civil/nasab relation with the step parents. Outside of marriage children only have relation civil/nasab with their mother and family from the mother's side."

"Proto X-3 merupakan hovercraft ripe separated system. Didesain dengan bobot total 220 kg dan kapasitas angkut 70 kg, menggunakan sistem angkat plenum chamber dengan fleksibel skirt berupa bag skirt. Setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa sistem angkatnya belum bekerja dengan sempuma. Untuk meningkatkan efisiensinya dilakukan perancangan ulang pada sistern angkat untuk mendapatkan parameter-parameter penting sistem angkat saperti: tekanan plenum chamber ( p, ), perbandingan tekanan p, I p, tekanan bag skirt { p, ), dan parameter lainnya.Setelah dilakakan perancangan ulang dan perbaikan, sistem angkat hovercraft Proto X-3 dapat bekerja lebih baik."

"ABSTRAKHasil Sidang Kabinet terbatas bidang ekonomi keuangandan industri pada tanggal 9 Juli 1986 mengungkapkanbahwa pengembangan industri kecil telab menunjukkan hasilYang memuaskan yaitu penyerapan tenaga kerja sebesar835.191 jiwa berarti sekitar 89 8% dari sasaran pengembanganindustri kecil daiam penyerapan tenaga kerja RepelitaIV sebesar 930.000 jiwa telah tercapai Sejak lamadisadari bahwa pengembangan industri kecil bukan saja pentingsebagai suatu jalur ke arah pemerataan hasil pembangunantetapi juga sebagai suatu unsur pokok dari seluruhstruktur industri Indonesia yang dengan investasi kecildapat berproduksi secara efektif serta banyak pula menyeraptenaga kerja Pemasaran khususnya penjualan hasilproduksi industri kecil merupakan masalah utama yangperlu dipecahkan dalam rangka pengembangan industri kecilNamun yang menjadi masalah bagaimanakah dapat membantu.mengatasi masalah pemasaran industri kecil sehingga secarasekaligus dapat mengatasi masalah sumber bahan baku maupunkelancaran penjualan hasil produksi.Akhir Pelita III dan awal Pelita IV, pola pengembanganindustri kecil diarahkan pada pembinaan melalui sentraindustri kecil, dengan menerapkan program keterkaitan antaraindustri kecil dengan industri besar melalui sistemBapak-Anak Angkat Terwujudnya keterkaitan antara industrikecil dengan industri besar melalui sistem Bapak-AnakAngkat memberikan kesempatan peningkatan kemampuan berproduksisecara kontinyu sehingga diharapkan tingkat penjualandapat ditingkatkan.Penerapan sistem Bapak-Anak Angkat PT Bata terhadappengusaha industri kecil sentra Kuningan DKI merupakari realisasiketerkaitan antara industri besar dengan industrikecil Bertitik tolak darl adanya perbedaan kondisi yangcukup besar antara PT Bata dengan industri kecil sentraKuningan DKI dalam teknologi yang diterapkan maupun mutuproduk yang dihasilkan meriimbulkan pertanyaan apakah kerjasamatersebut dapat berjalan langgeng sehingga sistemBapak-Anak Angkat yang diterapkan PT Bata dapat menjadiprogram pengembangan terhadap industri kecil sentra KuninganDKI sehingga membantu dalam peningkatan pen jualanhasil produksi melalui perbaikan unsur pemasaran.Pengkajian pelaksanaan sistem Bapak-Anak Angkat PTBata terhadap industri kecil sentra Kuningan DKI dapatditirijau melalui peranan PT Bata sebagai penampung hasilproduksi industri kecil Kuningan DKI yang dijual melaluiPT Bata maupun peranan PT Bata dalarn memperbaiki unsur pemasaranindustri kecil.Melalui penelitian yang bersifat deskriptif analitispenulis mencoba untuk mengkaji pelaksanaan sistem Bapak-Anak Angkat PT Bata sebagai industri besar terhadap industrikecil sentra Kuningan DKI sebagai industri kecil.Hasil penelitian mi menurjukkari bahwa peranan sistemBapak-Anak Angkat PT Bata melalui peranan PT Bata sebagaipenampung hasil produksi industri kecil dengan sifatkerjasama independent-sub contracting hanya meningkatkanperijualan produk industri kecil sentra Kuningan-DKI satutahun setelah pelaksanaan sistem Bapak-Anak Angkat demikianpula pada tingkat penguasaan pasar (market share)tingkat produksi industri kecil sentra Kuningan-DKI Dilain pihak jika ditelaah peranan PT Bata sebagam pembinaunsur pemasaran industri kecil nampak peranan sangatbesar tetapi ternyata belum seluruh perigusaha anak angkatYang memanfaatkannya dapat mencapai tingkat penjualan tertinggi.Untuk menjaga kelanggengan kerjasaina melalum sistemBapak-Anak Arigkat tergantung darl kemauan industri besarmembantu pengembangan industri kecil dan kemampuanindustri kecil menghasilkan produk yang ditentukan olehindustri besar Oleh karena itu selamn diperlukan peraturanyang secara tegas mengatur hak dan kewajiban indsutribesar sebagai bapak angkat derigan industri kecil Sebagaianak angkat Diperlukan juga bantuan permodalan pengadaaanbahan baku dan pembinaan bagi industri kecil danusaha membangkitkan motivasi industri besar untuk memilikikemauan membantu industri kecil melalui sistem kerjasama.

---

"