Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Iqbal Banyu Sunarya
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Kualitas Kesehatan Masyarakat = The Effect of Government Expenditure on Health on the Quality of Public Health
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta faktor kontrol lainnya seperti PDRB, tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah, fasilitas persentase fasilitas sanitasi, fasilitas akses air minum, dokter, dan perbedaan antara Pulau Jawa dengan selain Pulau Jawa terhadap kualitas kesehatan masyarakat di 508 kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2018 dengan perluasan time frame pada variabel ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Eli Setiawan
Pertanngungjawaban kerugian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah Kabupaten/kota = Regional financial loss accountability in financial management on local government level II district/city
" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T21785
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Talitha Priti Octavernia
Manajemen belanja modal di Kota Serang = Capital expenditure management in Serang City
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai manajemen belanja modal di Kota Serang yang dilatarbelakangi oleh pentingnya belanja modal bagi daerah namun alokasi belanja modal Kota Serang merupakan yang terkecil di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui metode kualitatif.Teori yang digunakan ialah teori anggaran, belanja daerah, dan manajemen pengeluaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen belanja modal di Kota Serang belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan alokasi ... "
2016
S64943
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Umery Lathifa
Tugas dan wewenang pelaksana tugas Plt Kepala Daerah dalam pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd = Duty and authority of regional head ad interim in authorizing the regional government budget
" Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat kewajiban cuti bagi seorang kepala daerah definitif yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut. Kekosongan jabatan kepala daerah definitif selama masa pemilihan kepala daerah kemudian diisi oleh seorang Pelaksana Tugas Plt Kepala Daerah yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, Plt Kepala Daerah diberikan mandat untuk melaksanakan tugas harian kepala daerah. Berdasarkan Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, seorang mandataris tidak berwenang mengambil keputusan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66203
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isnah Ayu Annisa
Perbandingan konsep undang-undang dan peraturan daerah: kajian atas pembentukan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah = Comparison of the concept of national law and regional regulation: a research on the making of law about state budget and local regulation about local government budget
" ABSTRACT
Peraturan Daerah oleh beberapa pihak seringkali, disebut sebagai undang-undang di tingkat daerah. Bahkan beberapa ahli dalam pendapatnya terkait konsep peraturan daerah kerap menyamakan dengan undang-undang. Hal ini kemudian menjadi kurang tepat apabila dilihat dalam berbagai teori hukum administrasi negara. Penelitian ini dibuat untuk membandingkan konsep undang-undang dan peraturan daerah yang ditinjau dari penetapan undang-undang tentang APBN yang pengaturannya dimuat pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ketentuan penetapan peraturan daerah tentang APBD ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmadian Paramita
Manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten = Personnel expenditure management in Klaten District
" Skripsi ini membahas manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten yang dilatarbelakangi oleh pentingnya belanja pegawai bagi penyelenggaraan pemerintahan, namun rata-rata alokasi belanja pegawai Kabupaten Klaten mencapai 76,80 persen dari APBD tahun 2010 hingga semester 1 tahun 2013 menjadikannya terbesar di Indonesia, padahal dari 524 daerah hanya mencapai 53,40 persen dari APBD. Manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan tujuan deskriptif melalui metode kualitatif, yaitu wawancara ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54924
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Amara Beatrice Hosianna
Dinamika belanja fiskal daerah dan kemiskinan multidimensi: Studi kasus tingkat Provinsi = Regional fiscal spending and multidimensional poverty dynamics: A Provincial-Level study case
" Kemiskinan masih menjadi tantangan di Indonesia, bahkan ketika tingkat kemiskinan moneter mengalami penurunan. Indonesia bergulat dengan kesenjangan antarwilayah yang signifikan, terutama pada indikator kemiskinan non-moneter. Oleh karena itu, penting untuk mendalami lanskap kemiskinan non-moneter di Indonesia dan menggali potensi desentralisasi dalam mengatasi permasalahan ini di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan desentralisasi fiskal dengan kemiskinan multidimensi yang diukur dengan Angka Kemiskinan Multidimensi Indonesia (AKM) yang dikembangkan oleh Prakarsa. Penulis juga menggunakan data APBD DJPK ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library