Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query
Sheila Namira Marchellia
"
Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sheila Namira Marchellia
"
Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lintang Hadini Kusuma
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yang
merupakan landasan pada pendirian sebuah badan hukum. Koperasi merupakan
salah satu badan hukum yang diakui oleh negara. Proses pendirian koperasi harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pengaturan mengenai perkoperasian ini sudah ada sejak tahun 1915 dan masih
terus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi dan politik negara. Pembuatan
anggaran dasar koperasi haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam
Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Penulisan skripsi ini menggunakan
penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43812
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Emmanuella
"
Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27473
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fitri Endah Kania
"
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badan
hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahun
harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yang
menjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan dan
Undang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam proses
penyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yang
terlambat atau tidak menyesuaikan ...
"
2008
T37386
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Patulloh
"
Banyaknya yayasan yang telah melampaui batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai status yayasan, akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki yayasan serta tanggung jawab pengurus yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T37399
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kurnia Oetama Noviansyah
"
Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut mengakibatkan salah satu koperasi di Kabupaten Bogor tidak mendapat pengesahan Menteri dalam perubahan anggaran dasarnya padahal perubahan anggaran tersebut memuat perubahan bidang usaha. Dalam penelitian ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lefilia Erlita Chita
"
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) membedakan antara perubahan anggaran dasar dengan perubahan data perseroan. Namun, masih terjadi perbedaan penafsiran yang berpengaruh pada penetapan ada atau tidaknya jabatan Anggota Direksi yang lowong. Salah satu contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PDT.G/2020/PN BNA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan penafsiran mengenai jabatan Anggota Direksi yang lowong, serta peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Amalia
"
Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25955
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Samsurizal
"
Tesis ini membahas sengketa pengangkatan pengurus cabang yayasan yang disebabkan karena adanya ketentuan Anggaran Dasar yang dilalaikan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif analitis yang bersumber pada studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa banyak ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan disebabkan oleh latar belakang sejarah pembentukan yayasan tersebut sebagai badan hukum.
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus ...
"
2009
T26221
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
