Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini akan menjelaskan dan menganalisis kasus anak dengan disabilitas fisik yang ditolak di sekolah periode sebelum 2011 dan setelahnya. Dalam penulisan ini, bentuk diskriminasi yang ditemukan akan dikaji menggunakan konsep state crime. Hasil penulisan ini menemukan bahwa negara terbukti telah melakukan state crime, karena telah mengabaikan hak anak dengan disabilitas serta melanggar undang-undang internasional dan nasional. Seharusnya negara dapat menjamin hak anak dengan disabilitas dalam undang-undang CRPD. Sehingga inklusif yang dijamin dalam UU CRPD, yaitu dengan prinsipnya non-diskriminasi, dapat berjalan dengan baik di Indonesia.

---

ABSTRACTThe Concern of this study is to attempt explaining and examining the cases of children with disabilities, this major case examine about children with physical disabilities those got no chances to attending reguler school previously at 2012 ? 2014. In this study, the form of discrimination those found will analyzed by the concept of state crime. The result of this study found that the state was provenly did state crime, that kind of state crime related to fact the state neglected or omission the children?s right indirectly. Thus, the cases represented that the stated has broken the international and national intruments., The Concern of this study is to attempt explaining and examining the cases of children with disabilities, this major case examine about children with physical disabilities those got no chances to attending reguler school previously at 2012 – 2014. In this study, the form of discrimination those found will analyzed by the concept of state crime. The result of this study found that the state was provenly did state crime, that kind of state crime related to fact the state neglected or omission the children‘s right indirectly. Thus, the cases represented that the stated has broken the international and national intruments.]"

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak penyandang disabilitas. Pendidikan dianggap sebagai salah satu upaya inklusi bagi anak disabilitas, mengingat mereka rentan terhadap diskriminasi. Melalui pendidikan mereka diharapkan mampu berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Keberhasilan pendidikan anak disabilitas tidak serta merta hanya memasukkan anak pada lembaga pendidikan dan menyerahkan proses pembelajaran pada guru, namun perlu keterlibatan orangtua. Beberapa penelitian melihat bahwa keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak disabilitas hanya pada hubungan anak-orang tua di rumah atau hubungan orang tua dengan sekolah. Namun penulis berargumen bahwa hubungan orangtua-anak di rumah, hubungan orangtua-pengajar, dan orangtua-komunitas merupakan hal yang penting sebagai upaya keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada orangtua yang memiliki anak disabilitas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara orangtua dengan pengajar terjalin melalui komunikasi bersifat dua arah, dan hubungan antara orangtua dengan anak terlihat dari pengawasan, sosialisasi, dan pembelajaran kepada anak. Namun, hubungan orangtua dengan lingkungan ketetanggaan dalam mendukung pendidikan anak disabilitas tidak banyak terjalin.

---

ABSTRACTThis article discusses about parent involvement in the education of children with disabilities. Education is regarded as one of the efforts disability inclusion of children, considering the child 39 s disabilities are vulnerable to discrimination in society. Through the education of children expected to be able to interact and participate in society. Successful of educational for children with disabilities are not necessarily just to put children at the institution and submit a learning process on the teacher, but need parental involvement. Some studies found that parental involvement in children 39 s education only on child parent relationships at home or parent educator relationship. This article attempts to look at the parent child relationship in the home, parent educator relationships, and parent community as an effort to parental involvement in children 39 s education. This study used a qualitative method with in depth interview to parents who have children with disabilities. From this research indicates that the relationship between parent and educator intertwined through two way communication, and the relationship between parent and child is seen from control, socialization, and learning at home. However, parental relationships with neighborhoods in supporting education for children with disability are not widely established."

"ABSTRAKBanyak anak penyandang disabilitas intelektual ringan mengalami masalah dalamberinteraksi sosial di sekolah. Berdasarkan hal itu, keterampilan sosial merupakan hal yangpenting bagi anak disabilitas intelektual ringan untuk dapat berkembang di sekolah inklusi.Salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial pada anak disabilitasintelektual ringan adalah dengan pendekatan modifikasi perilaku, terutama menggunakanmodeling. Dalam melakukan suatu modifikasi perilaku juga patut dipertimbangkanpemberian penguatan terhadap perilaku baru yang muncul. Salah satu teknik penguatan yangefektif untuk mengajarkan individu disabilitas intelektual ringan ialah melalui tokeneconomy. Dalam rangka mengetahui efektivitas program dengan menggunakan modeling dantoken economy dalam meningkatkan keterampilan sosial pada penyandang disabilitasintelektual ringan, maka peneliti merancang suatu program dengan menggunakan teknikmodifikasi perilaku melalui model simbolik (film kartun) dan penerapan token economysebagai penguatan perilaku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahdesain kasus tunggal tipe A-B-A. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatanketerampilan sosial pada subjek saat sebelum dan sesudah pemberian program.

---

AbstractA lot of children with mild mental retardation experience social interaction issue in theirschool. Therefore, social skills become very important for children with mild mentalretardation to develop in the inclusive school. One method that effectively enhancing socialskills children with mild mental retardation is through behavior modification approach,especially through modeling. In exercising behavior modification, need to amplify for anynew behaviors emerge. On e of amplification method which effectively teaches children withmild mental retardation is through token economy. In terms to know the modeling and tokeneconomy program effectiveness in enhancing social skills of children with mild mentalretardation, the researcher design a program with behavior modification technique throughmodel approach (cartoon short film) and token economy application as behavior amplifier.The research is using single case type A-B-A design. Research result shows there is anenhancement in social skills on subject after the program."

"Latar Belakang: Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan pada dengan keterbatasan pendengaran. Untuk meningkatkan kemandirian dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, diperlukan sebuah metode edukasi kesehatan gigi yang efektif. Penelitian bertujuan untuk menguji metode edukasi penayangan video bahasa isyarat dan permainan kartu interaktif terhadap pengetahuan, sikap dan praktik kesehatan gigi dan mulut anak disabilitas rungu. Metode: 40 anak disabilitas rungu pada sebuah sekolah khusus tunarungu dibagi secara acak ke dalam dua kelompok. Kelompok 1 mendapatkan intervensi edukasi penayangan video bahasa isyarat dan kelompok 2 mendapatkan intervensi edukasi permainan kartu interaktif. Pengetahuan, sikap dan praktik kesehatan gigi dan mulut anak disabilitas rungu dinilai dengan kuesioner, dan status kebersihan gigi dan mulut dinilai dengan indeks Oral Hygiene Index-Simplified (OHI-S) sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Hasil: Terdapat hasil signifikan pada peningkatan sikap dan praktik pada kelompok penayangan video, dan hasil signifikan pada peningkatan pengetahuan, sikap, praktik dan penurunan skor OHI-S pada kelompok permainan kartu dalam interval 1 bulan. Kesimpulan: Kedua jenis intervensi dapat digunakan sebagai metode edukasi pada anak disabilitas rungu. Edukasi interaktif lebih signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, praktik kesehatan gigi dan mulut serta menurunkan skor OHI-S.

---

Background: Oral health is one thing that needs to be considered in children with hearing impairments. To increase independence in maintaining oral and dental health, an effective dental health education method is needed. The aim of the study was to test education with video and interactive games method on the increase of oral health knowledge, attitudes and practices of children with hearing disabilities.

Method: 40 children with hearing disabilities in a special school were randomly divided into two groups. Group 1 received a one-way educational intervention by showing video with sign language and group 2 received an interactive educational intervention by playing cards game. Oral health knowledge, attitudes practices of children with hearing disabilities were assessed by a Knowledge-Attitude-Practice questionnaire, and oral hygiene status was assessed by the Oral Hygiene Index-Simplified (OHI-S) index before and after the intervention was carried out.

Results: There were significant results in increasing attitudes and practices in the video group, and significant results in increasing knowledge, attitudes, practices and decreasing OHI-S scores in the interactive card game group after 1 month interval.

Conclusion: Both type of interventions can be used as educational methods for children with hearing disabilities. Interactive education is more significant in increasing knowledge, attitudes, dental and oral health practices and decreasing OHI-S scores."

"Meskipun telah ada undang-undang yang menjamin kelangsungan hidup warga negara, sebagaimana tercantum dalam UU no. 8 tahun 2016, ancaman kekerasan seksual terhadap individu dengan disabilitas masih terus terjadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepastian perlindungan terhadap kelompok penyandang disabilitas dapat tercapai. Dalam konteks ini, tantangan utama melibatkan ketidakmampuan anak-anak dengan disabilitas dalam melindungi diri serta menjunjung hak-hak mereka. Ketidaksetaraan yang terjadi dapat mengakibatkan diskriminasi ganda terhadap anak-anak disabilitas, di mana hak-hak mereka terkait tubuh, pikiran, suara, pendidikan, dan lainnya diabaikan. Ketidaksetaraan ini menggambarkan bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengakui martabat mereka sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti perlunya anak-anak dengan disabilitas mendapatkan peluang yang setara dalam hal hak-hak dan keadilan di bawah perlindungan negara. Dalam kajian ini, pendekatan teori keadilan John Rawls serta capabilities approach dari Martha Nussbaum dan Amartya Sen digunakan bersama dengan metode analisis konseptual dan refleksi kritis. Tujuan utamanya adalah merumuskan langkah-langkah preventif bagi negara Indonesia, sebagai suatu perspektif baru dalam memahami pengaruh fundamental kuasa negara sebagai landasan sentral untuk mencapai hak-hak dan keadilan yang merata dan bebas, terutama bagi individu dengan disabilitas.

---

Even though there are laws that guarantee the survival of citizens, as stated in Law no. 8 of 2016, the threat of sexual violence against individuals with disabilities still continues to occur. This phenomenon raises questions about the extent to which guaranteed protection for groups of people with disabilities can be achieved. In this context, the main challenge involves the inability of children with disabilities to protect themselves and uphold their rights. The inequality that occurs can result in double discrimination against children with disabilities, where their rights regarding body, mind, voice, education, and others are ignored. This inequality illustrates that children with disabilities do not have adequate space to recognize their dignity as fellow human beings. Therefore, this case highlights the need for children with disabilities to have equal opportunities in terms of rights and justice under state protection. In this study, John Rawls' justice theory approach and the capabilities approach of Martha Nussbaum and Amartya Sen are used together with conceptual analysis and critical reflection methods. The main objective is to formulate preventive measures for the Indonesian state, as a new perspective in understanding the fundamental influence of state power as a central foundation for achieving equal and free rights and justice, especially for individuals with disabilities."

"Rendahnya partisipasi sekolah pada anak disabilitas masih menjadi permasalahan di tingkat global maupun nasional. Salah satu faktor yang menghambat anak disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan adalah keterbatasan anggaran pendidikan di rumah tangga. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Indonesia Pintar yang bertujuan meningkatkan partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pada keluarga miskin. Belum banyak penelitian yang menyoroti manfaat program ini bagi keluarga dengan anak penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Program Indonesia Pintar dan pengeluaran pendidikan rumah tangga pada keluarga dengan anak usia sekolah dan disabilitas dengan menggunakan data SUSENAS BPS 2018 yang meliputi 1.051 rumah tangga di Indonesia. Hasil pengujian Ordinal Least Square (OLS) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara keluarga yang menerima Program Indonesia Pintar dan yang tidak. Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah perlu merancang sebuah program khusus untuk meringankan kendala anggaran pendidikan pada keluarga dengan anak-anak disabilitas sehingga partisipasi sekolah anak-anak dari kelompok ini dapat meningkat, dan kemiskinan yang berhubungan dengan status disabilitas dapat dikurangi.

---

The school participation rate for children with disabilities is still a problem at the global and national levels. One factor that hinders access to education for disabled children is the educational budget constraint of families with disabled children. Since 2014 the Government of Indonesia has implemented Program Indonesia Program to increase school participation at the primary and secondary education levels of low-income families. There are not many studies that highlight the benefits of this program for families with children with disabilities in Indonesia. This study wants to know the relationship between Program Indonesia Pintar and the households' education expenditure of families with school-aged and disabled children by applying the SUSENAS BPS 2018 data of 1.051 households in Indonesia. The Ordinary Least Square (OLS) test results indicate that there is no significant difference in the education expenditure per schooled child between families that receive Program Indonesia Pintar and those that do not. These results imply that the government has to design a specific program to relieve education budget constraints of the families with disabled children so that school participation of children with disabilities can increase, and poverty that has been associated with disability status can be alleviated."

"Kekerasan seksual pada anak merupakan silent health emergency yang mempengaruhi status kesehatan dan kesejahteraan anak sepanjang hidupnya. Berdasarkan data SIMFONI PPA pada tahun 2023, kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan dan lebih dari 30% terjadi pada anak usia 13-17 tahun. Anak di bawah 17 tahun memiliki kerentanan dasar, namun status disabilitas membuat anak menjadi 2-4 kali lebih berisiko mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berkontribusi pada kejadian kekerasan seksual pada anak dengan disabilitas usia 13 – 17 tahun di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Dependensi Ganda yang menganalisis faktor internal (jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan kesehatan reproduksi, dan status pekerjaan) dan faktor eksternal (tingkat ekonomi, keberadaan orang tua kandung, tempat tinggal, status pasangan, dukungan keluarga, dan dukungan teman) terhadap kekerasan seksual pada anak dengan disabilitas berusia 13-17 tahun. Penelitian ini menggunakan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) di Indonesia pada tahun 2021 dengan desain studi potong lintang dan sampel sebanyak 1.213 anak disabilitas berusia 13-17 tahun, yang dianalisis menggunakan uji regresi logistik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 13,4% anak disabilitas mengalami kekerasan seksual, dengan 72,4% merupakan kekerasan seksual kontak dan 42,9% adalah kekerasan seksual non-kontak. Faktor yang berkontribusi pada kekerasan terhadap anak adalah jenis kelamin (OR: 1,50; 95% CI: 1,04-2,13), status pasangan (OR: 1,98; 95% CI: 1,41-2,78) yang merupakan faktor dominan, dan dukungan keluarga (OR: 1,73; 95% CI: 1,23-2,43). Anak disabilitas yang memiliki pasangan hampir 2 kali lebih berisiko mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak disabilitas yang tidak memiliki pasangan, setelah dikontrol oleh jenis kelamin dan dukungan keluarga. Diperlukan peningkatan kesadaran, penguatan intervensi, dan deteksi dini dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan disabilitas.

---

Sexual violence against children is a silent health emergency that affects the health and well-being of children throughout their lives. According to SIMFONI PPA data in 2023, cases of sexual violence in Indonesia from 2019 to 2023 have continued to increase, with more than 30% occurring in children aged 13-17 years. Children under 17 have inherent vulnerabilities, but having a disability makes them 2-4 times more likely to experience sexual violence compared to children without disabilities. This study aimed to analyze the factors contributing to the occurrence of sexual violence in children with disabilities aged 13-17 years in Indonesia. This study used the Double Dependency Theory framework to analyze internal factors (gender, education level, reproductive health knowledge, and employment status) and external factors (economic level, presence of biological parents, place of residence, relationship status, family support, and peer support) affecting sexual violence in children with disabilities aged 13-17 years. This study used data from the 2021 National Survey of Children's and Adolescents' Life Experiences (SNPHAR) in Indonesia with a cross-sectional study design and a sample of 1,213 children with disabilities aged 13-17 years, analyzed using logistic regression tests. The findings of this study indicated that 13.4% of children with disabilities experience sexual violence, with 72.4% being contact sexual violence and 42.9% being non-contact sexual violence. Factors contributing to violence against children include gender (OR: 1.50; 95% CI: 1.04-2.13), relationship status (OR: 1.98; 95% CI: 1.41-2.78), which is a dominant factor, and family support (OR: 1.73; 95% CI: 1.23-2.43). Children with disabilities who have partners are almost twice as likely to experience sexual violence compared to children with disabilities who do not have partners, after controlling for gender and family support. Increased awareness, strengthened interventions, and early detection are needed to prevent sexual violence against children with disabilities."

"Kasus kekerasan seksual di Indonesia memperlihatkan sebuah paradoks yang kompleks antara jumlah kasus yang dilaporkan dan proses hukum yang berjalan. Menurut data Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2022, kekerasan seksual adalah bentuk dominan dari kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak semua kasus dilaporkan ke ranah hukum. Salah satu alasan utama adalah stigma yang menyalahkan korban, baik dari masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu akhirnya melalui upaya memviralkan kasus atau lebih dikenal dengan istilah “no viral no justice” menjadi salah satu cara bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan dukungan dari publik agar kasusnya dapat di proses secara hukum. Walaupun cara tersebut memiliki resiko yang cukup berat. Dengan melakukan penelitian di empat lembaga pendamping korban dan 1 studi putusan melalui putusan nomor 71/Pidsus/2023/PN Pdl jo 96/Pidsus/2023/PT BTN yang telah melakukan strategi memviralkan kasusnya demi tercapainya keadilan bagi korban. Untuk mengetahui bagaimana strategi no viral no justice memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kasus kekerasan seksual bagi perempuan korban dan apakah undang – undang ITE pasal 27 ayat 1 dan 3 serta pasal 29 dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dapat digunakan untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual .Penyelesaian sengketa kasus kekerasan seksual dengan cara memviralkan kasus tersebut ternyata cukup memberikan dorongan agar terjadi proses adjudikasi namun tetap saja memiliki dampak bagi korban dan pendampingnya

---

Cases of sexual violence in Indonesia illustrate a complex paradox between reported cases and the legal process. According to the data from the National Commission on Violence Against Women in 2022, sexual violence is the predominant form of violence against women, although not all cases are reported to the legal realm. One of the main reasons is the stigma that blames the victims, both from the general public and law enforcement agencies. Consequently, efforts to make cases go viral, known as "no viral no justice," have become a way for sexual violence victims to garner public support for legal prosecution, despite the significant risks involved. Research conducted across four victim support organizations and a study of a verdict in case number 71/Pidsus/2023/PN Pdl jo 96/Pidsus/2023/PT BTN highlight strategies to make cases viral to achieve justice for victims. This examines how the "no viral no justice" strategy provides legal protection in resolving disputes related to sexual violence cases for female victims, and whether the provisions of the ITE Law Article 27 paragraphs 1 and 3, Article 29, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes can be used to protect female victims of sexual violence. Resolving disputes of sexual violence cases by making them go viral has proven to encourage adjudication processes but still carries significant impacts for the victims and their advocates."

"Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan orang tua anak disabilitas ganda saat anak belajar di rumah beserta hambatannya. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keterlibatan yang orang tua lakukan akan membantu terpenuhinya hak-hak pendidikan anak sesuai dengan konsep ilmu kesejahteraan sosial yaitu konsep “Person in ennvironmet”. Terutama ketika diberlakukannya metode Pembelajaran Jarak Jauh saat pandemi yang mengakibatkan anak tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan disabilitas dan jauh dari guru khusus untuk anak disabilitas ganda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan dilakukan dari Agustus 2022 hingga Desember 2022 saat PTM telah diberlakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara daring dan luring pada 8 orang informan (tiga informan merupakan orang tua dari anak disabilitas ganda netra-autisme, netra-motorik, dan netra-perilaku; 3 orang dari guru kelas yang mengajar langsung anak disabilitas ganda; dan 2 orang merupakan Kepala Sekolah dan Koordinator SDLB-A Pembina Tingkat Nasional), serta observasi langsung terhadap anak disabilitas ganda yang berada di SDLB-A Pembina Tingkat Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan yang orang tua lakukan dalam membimbing anak disabilitas ganda belajar di masa pandemi adalah berupa: (1) Mendampingi anak selama belajar daring, (2) Membantu anak mengerjakan tugas sekolah, (3) Berkomunikasi dengan guru kelas terhadap perkembangan pendidikan anak, (4) Menenangkan anak saat tantrum, dan (5) Terlibat dalam pengambilan keputusan untuk sekolah tatap muka (PTM). Keterlibatan khusus yang orang tua anak disabilitas ganda lakukan adalah orang tua harus lebih ekstra dalam menangani anak yang mengalami tantrum saat belajar. Faktor hambatan utama orang tua saat membimbing anak disabilitas ganda belajar adalah karena orang tua tidak mengerti materi akademis pembelajaran anak disabilitas, juga karena masalah teknis terkait gawai, sinyal, dan kuota. Terungkap pula bahwa keterlibatan orang tua anak disabilitas ganda saat anak belajar di rumah ternyata cenderung lebih menekankan pada sisi perkembangan akademis, sedangkan guru SLB juga menginginkan adanya perkembangan kemandirian anak dalam activity daily living-nya yang dikatakan masih belum terpenuhi dengan baik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu Kesejahteraan Sosial terutama pada mata kuliah Kesejahteraan Anak Perlindungan Anak mengenai keterlibatan orang tua dalam membimbing anak disabilitas ganda, mengingat masih belum banyak pembahasan mengenai anak disabilitas.

---

This research aims to describe the involvement of parents of children with multiple disabilities while studying at home and its problems. The urgency of this research is to find out if parental involvement will help the children to fulfill their rights and education needs in accordance with the concept of social welfare science, namely the concept of “Person in environment”, especially during pandemic era, the implementation of online learning has caused children to not be able to access special educational facilities and are far from special teachers for children with multiple disabilities. This research is a qualitative-descriptive study using a purposive sampling technique which was conducted from August 2022 to December 2022 when face-to-face learning was already implemented. Data collection was carried out by in-depth online and offline interviews with eight informants (three informants were parents of visual-autism, visual-motor, and visual-behavior multi disabilities children; three class teachers of children with multiple disabilities; and two other people were school principals and coordinators of SDLB-A Pembina Tingkat Nasional), as well as direct observations of students with multiple disabilities at SDLB-A Pembina Tingkat Nasional. The results of the study show that the involvement of parents includes: (1) Accompanying children during online learning, (2) Helping children with their schoolwork, (3) Communicating with the class teachers about children's academic development, (4) Calming children during tantrums, and (5) Involved in decision-making for face-to-face learning (PTM). The specific involvement that parents of children with multiple disabilities have done is that they have to be extra in handling children who experience tantrums while studying. The main factor of the parents’ problems when guiding their multi disbilities children study are: Not understanding their study materials, and technical issues problems related to the the device, signal, and quota. However, it is found that the parents’ involvements only support the children’s academic development side, while the teachers also want the children’s self-sufficiency of their daily living activities to be developed properly, which, in fact, is still not well-fulfilled. The results of the research are expected to provide an input for the development of Social Welfare Study especially for Children Welfare and Children Protection course regarding the parental involvement in guiding children with multiple disabilities, considering that there is not much discussion about children with disabilities."