Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Amir Nurdianto

Penerapan hak lintas alur laut kepulauan Indonesia sesudah berlakunnya PP nomor 37 tahun 2002 dari sudut pandang hukum laut internasional

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S26068

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fakhridho S.B.P. Susilo

Peranan TNI-AL dalam pengamanan alur laut kepulauan Indonesia

" Pengaturan Konsepsi Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang diakui secara internasional sekaligus serangkaian hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Kepulauan, salah satunya Indonesia. Bagi Indonesia, pengaturan ini memperkuat dan menyempurnakan klaim yang dilakukannya pada tahun 1957 sebagai Negara Kepulauan, jauh sebelum UNCLOS 1982 ditandatangani, dan juga memberikan hakhak dan kewajiban-kewajiban pada Indonesia. Salah satu hak yang diberikan oleh UNCLOS 1982 adalah hak untuk membentuk dan menetapkan archipelagic sea ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S26233

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Poltak Partogi, 1963-

Indonesia dan ancaman keamanan di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI)

" Sebagai poros maritim dan negara kepulauan yang strategis dari perspektif geopolitik, Indonesia telah menetapkan tiga jalur ALKI untuk lintas damai pelajaran International, yang dijamin keberadaannya oleh hukum International. Hasil penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan ekkalasi konflik di laut China Selatan, serta terorisme global, intervensi asing, dan beragam kejahatan transnasiona ... "

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, {s.a.}

324 KAJ 20:3 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Maretha Wulandini

Urgensi dibukanya alur laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur bagi wilayah Perairan Indonesia ditinjau dari united nations convention on the law of the sea 1982 dan hukum nasional = Urgency of determining the Indonesian archipelagic sea lanes west east for Indonesian Waters territory judging from the united nations convention on the law of the sea 1982 and the national law

" Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan Indonesia dalam UNCLOS 1982 harus dibayar dengan mengakomodir kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu negara pengguna perairan negara kepulauan, berupa hak lintas kapal dan pesawat udara asing melalui alur laut kepulauan. Indonesia kemudian menentukan skema alur laut kepulauan, yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terdiri dari ALKI I, ALKI II, dan ALKI III beserta cabangcabangnya. Namun, menurut Amerika Serikat dan Australia, penetapan tiga ALKI tersebut belum cukup ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45509

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gumai Akasiwi

Permasalahan alur laut kepulauan dalam hukum internasional, studi kasus: Indonesia = Archipelagic sealanes issues in international law case study Indonesia

" ABSTRAK
Pengakuan terhadap rezim negara kepulauan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982 menimbulkan pertentangan kepentingan antara negara maritim dan negara kepulauan. Negosiasi oleh negara-negara tersebut menghasilkan suatu pengaturan yang menimbulkan beberapa perbedaan interpretasi, termasuk perihal alur laut kepulauan yang diatur dalam Pasal 53 UNCLOS. Akibatnya berbagai permasalahan muncul dalam penerapan hukum di rezim Alur Laut Kepulauan. Indonesia yang merupakan satu-satunya negara kepulauan yang telah menetapkan Alur ... "

2016

S63668

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian