Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan digital dirasakan juga pada transaksi perdagangan yang telah beralih dari konvensional menjadi layanan digital namun perkembangan teknologi dan informasi yang tidak secepat perkembangan regulasi membuat transaksi layanan digital yang berasal dari luar tidak dapat dikenakan pajak karena tidak adanya Bentuk Usaha Tetap. Hal ini membuat negara-negara mengambil upaya unilateral dalam mengenakan pajak atas layanan digital seperti negara Eropa yaitu negara Perancis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengenaan dan menganalisis faktor atas layanan digital di negara Perancis serta menganalisis faktor pendukung serta penghambat untuk menerapkan pajak atas layanan digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara mendalam ditunjukkan pengenaan pajak atas layanan digital di negera Perancis. Faktor yang mempengaruhi negara Peancis menerapkan pajak atas layanan digital karena adanya potensi pajak yang tergerus serta adanya faktor politik sedangkan faktor yang mendukung dan menghambat Indonesia dalam menerapkan pajak atas layanan digital dilihat dari prinsip keadilan pemungutan pajak, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan persiapan dalam penyusunan kebijakan terkait layanan digital sehingga pada saat kebijakan dari OECD sudah dikelurkan dapat disesuaikan dan diterapkan dengan baik di Indonesia.

---

Digital developments are also felt in trade transactions that have gone from conventional to digital services but the development of technology and information that is not as fast as the development of regulations makes transactions of digital services from outside countries, not taxable due to the absence of a Permanent Establishment. This makes countries take unilateral efforts to impose taxes on digital services such as European countries namely France. This thesis aims to describe the imposition and analysis of factors on digital services in the country of France and analyze the supporting and inhibiting factors to apply taxes on these digital services in Indonesia. This research uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Based on the results of literature studies and in-depth interviews, there is a tax on digital services in the French countryside. Factors affecting French countries apply taxes on digital services due to the eroded tax potential and political factors while factors that support and hinder Indonesia in applying taxes on digital services are seen from the principle of fairness of tax collection, technology, and government policies. Therefore preparations are needed in the formulation of policies related to digital services so that when the policies of the OECD are issued it can be adjusted and implemented properly in Indonesia.

"

"Program Tablet Tambah Darah (TTD) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi anemia, serta upaya meningkatkan kualitas SDM, salah satu sasarannya yaitu remaja putri. Indikator yang menjadi keberhasilan dalam program ini yaitu meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD dan menurunnya prevalensi anemia pada remaja putri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program TTD remaja putri sealam pandemi Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Data diperoleh melalui tahap wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) dengan data sekunder berupa telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis konten dan dilakukan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program TTD remaja putri di wilayah Puskesmas Kecamatan Kembangan sudah berjalan cukup baik sebelum pandemi dilihat dari cakupan program yang selalu tercapai, namun saat pandemi program tidak berjalan efektif karena tidak ada kegiatan Pelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Beberapa kendala dalam pelaksanaan program yaitu tingkat pengetahuan dan kepatuhan konsumsi TTD remaja putri yang masih rendah; kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sector dengan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, puskesmas, dan guru sekolah; masih perlunya penguatan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD remaja putri; kurangnya tenaga kesehatan pelaksanaan serta pengadaan media KIE yang dibutuhkan untuk sosialisasi. Sehingga diperlukan langkah upaya inovasi dan solusi alternatif dalam meningkatkan keberhasilan program tersebut seperti peningkatan koordinasi, monitoring, dan penguatan kebijakan, sosialisasi dan pendidikan gizi bagi remaja putri, guru sekolah, dan orang tua serta pemanfaatan teknologi sebagai penunjang dalam meningkatkan keberhasilan program.

---

The Blood Tablet Supplementation Program is one of the government's efforts to prevent and overcome anaemia and improve the quality of human resources, one of which is adolescents. Indicators of the success of this program are increased adherence to Blood Tablet Supplementation consumption and decreased prevalence of anaemia in adolescent girls. This study aims to determine the implementation of the Blood Tablet Supplementation program for adolescent girls during the Covid-19 pandemic at the Kembangan District Health Center, West Jakarta. Data were obtained through in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD) with secondary data in document review. This study uses a qualitative method using content analysis and triangulation. The results showed that the implementation of the Blood Tablet Supplementation program for adolescent girls at the Kembangan District Health Center went quite well before the pandemic was seen from the coverage of the program, which was always achieved. Still, during the pandemic, the program did not run effectively because there were no Face-to-face Learning (PTM) activities in schools. Several obstacles in the implementation of the program, namely the level of knowledge and adherence to iron tablet consumption for adolescent girls is still low; lack of cross-program and cross-sector coordination involving the Health Office, City Health Sub-dept., Education Office, Ministry of Religion, Public Health Centers, and school teachers; it is still necessary to strengthen policies that can increase adherence to iron supplement consumption for adolescent girls; lack of health personnel for the implementation and procurement of KIE's media needed for socialization. Therefore, innovation efforts and alternative solutions are required to increase the success of the program, such as improving coordination, monitoring and strengthening policies, socialization, and nutrition education for adolescent girls, school teachers, and parents, as well as the use of technology as means support in increasing the success of the program."

"Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen.

---

The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents."

"Kebijakan komunikasi sebagai kebijakan publik hendaknya selalu berpihak pada kepentingan publik. Maka, diperlukan proses analisis terhadap kebijakan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengelaborasi alternatif atau prediksi yang muncul dalam sistem, sehingga memperoleh hasil dengan sedikit risiko tetapi memiliki peluang yang besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data yaitu teknik field research, mengumpulkan berbagai notulensi rapat dan wawancara para pembuat kebijakan.Kemudian dijabarkan secara deskriptif, dan dianalisis secara tematik dari proses general system theory. Tema yang dijabarkan meliputi masalah (problem), sumber input (resource input), proses internal (internal process), hasil (solution), dan evaluasi (evaluation). Kelima tema ini memunculkan konsep elaborasi alternatif, yang mampu membuat struktur dalam sistem menjadi lebih dinamis. Hal ini dikarenakan hubungan arah panah diagram yang asimetris, setiap bagian bisa saling berhubungan pada saat bersamaan. Maka sistem selalu mengalami pertumbuhan untuk hasil yang lebih baik.

---

Communication policy as a public policy is intended as a favour of public interest. Accordingly, communication policy needs analysis process. The purpose is to elaborate alternative or prediction which appears in system, so that minimal risk can be achieved and it creates a big chance. The research used qualitative method with field research technique. The researcher collected the minutes of the meeting and did in-depth interview with the policy maker.

The result was descriptively explained and thematically analyzed by the general system theory. The themes explained were the problem, the resource input, the internal process, the solution, and the evaluation. Those five themes create an elaborated alternative concept that is able to make systems structure more dynamic. It happens because the direction of the diagram arrow heads to asymmetric and every part can connect in the same time. Then, the systems show a growth for a better output."

"Pengelolaan sampah kota adalah bentuk pelayanan publik di sektor kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karakteristik timbulan sampah kota yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang dapat menjamin keberlangsungan di setiap dimensi kehidupan. Saat ini sistem pengelolaan sampah Kota Serang masih dikelola dengan sistem pengelolaan konvensional KAB (Kumpul-Angkut-Buang), sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap status berlanjutan di setiap dimensinya (sosial, ekonomi dan lingkungan). Ilmuwan lingkungan memandang kondisi tersebut, sebagai suatu permasalahan yang harus ditinjau dari prespektif lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka digunakan pendekatan yang bersifat multidisiplin dan integralistik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan metode permodelan System Dynamics. Hasil simulasi model System Dynamics menunjukkan cakupan pelayanan persampahan dan emisi CH4 pada sistem pengelolaan sampah Kota Serang belum dapat memenuhi status berlanjutan. Oleh karena itu diperlukan intervensi untuk dapat mempengaruhi kinerja model. Intervensi model dilakukan dengan cara menerapkan 3 (tiga) skenario alternatif kebijakan lingkungan. Berdasarkan hasil simulasi, diperoleh kinerja model yang paling optimal dan dapat deterapkan adalah model dengan skenario intervensi kombinasi. Skenario intervensi kombinasi dapat meningkatkan rata-rata cakupan pelayanan persampahan menjadi sebesar 72,74% per tahun, serta menurunkan emisi CH4 sebesar 74,84%. Kondisi tersebut, menunjukkan terjadi peningkatan status berlanjutan pada sistem pengelolaan sampah Kota Serang.

---

Municipal solid waste management is a form of public service which is provided by local government. Characteristics of municipal waste generation an ever increasing along with population growth, requiring waste management system that can ensure the sustainability in every dimension of life. The current waste management system in the City of Serang is still managed with conventional management systems (end of pipe), that potentially could be negative impact to the sustainable status in all its dimensions (social, economic and environmental). Environmental scientists looked at these conditions, as a problem that must be evaluated from the perspective of the environment. To overcome these problems, then the types of approach used which is multidisciplinary and integralistic. As for the approach used is a quantitative approach, with method a System Dynamics modeling.

The dynamic simulation results show that service coverage for wastes and methane (CH4) emissions on municipal waste management system in Serang city could not achiev sustainability status. Therefor need interventions for influence the performance of the model. Interventions model carried out by applying three (3) alternative scenarios of environmental policy. Based on simulation results, is known that the most optimal performance of model and can be implemented, is a model with a combination of intervention scenarios. Intervention scenarios of combination can be increase the average service coverage for waste amounted to 72.74% per year, and reduce CH4 emissions by 74.84%. These conditions to describe an increase in sustainability status of municipal solid waste management in the city of Serang."

"Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang amat tertinggal di bldang perekonomian dan pembangunan dibandingkan dengan provinsi - provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini dialami sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1963, terlebih lagi pada masa arde baru kemarin yang menerapkan sistem sentralistik dalam pembangunannya. Padahal daerah ini termasuk daerah penyumbang tertinggi pada devisa negara terutama dari sektor pertambangan dan galian. Oleh sebab itu sebagian dari rakyat Papua merasa tidak puas dengan kondisi daerahnya dan mengangkat senjata melakukan perlawanan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga membuat kondisi perekonomian dan pembangunan di Papua sedikit terganggu dan semakin membuat rakyat Papua hidup tidak tenang dan miskin. Padahal kekayaan alamnya sungguh luar biasa banyaknya dan Jika dikelola dengan benar serta provinsi ini mendapat pembagian yang layak, maka rakyat Papua akan menlngkat kesejahteraannya.Pemerintah menyadari kesalahan yang telah diperbuat selama ini kepada Provinsi Papua dan untuk menutupi kekecewaan sebagian besar rakyat Papua, maka pemerintah pusat menyetujui tuntutan rakyat Papua untuk mengurus diri dan kekayaan alam mereka sendirl lewat UU Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus adalah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomlan masyarakat Papua, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu dibidang yang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dengan menggunakan analisa Location Quotient ( LQ ) yang dlfokuskan pada tahun 2001 ( Tahun dimana UU Otonoml Khusus dimulal ), maka diperoleh kesimpulan bahwa sektor pertambangan dan yimg diharapkan adalah ? Meningkatkan Standar Hidup masyarakat Papua dengan terciptanya Pendidikan dan Kesehatan yang murah, tepat dan bermutu".Akhirnya, Pemerintah Provinsi Papua harus benar-benar memanfaatkan momentum otonomi khusus ini dengan mengacu pada hasil perhitungan LQ dan analisa kebijakan yang harus diambil berdasarkan pendekatan AHP. Tetapi juga jangan sampai meninggalkan kebutuhan-kebutuhan rill masyarakat Papua dengan menyesuaikannya pada sltuasi dan kondisi yang berkembang d! daerah Papua. Dan disarankan juga menyesuaikannya pada situasi dan kondisi yang berkembang di daerah Papua. Dan disarankan juga pemerintah Provinsi Papua bers!ap dlri dalam menghadapi era persaingan bebas terutama di wilayah Asia Pas!fik, dengan meningkatkan kualitas SDM dan standar hldup masyarakat Papua."