Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query
Edward Kurniawan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22623
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
IM Oka Mahendra NR
"
Seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional dewasa ini juga turut menyebabkan peningkatan hubungan dalam berbagai interaksi dibidang ekonomi dan sosial yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan akan sebuah alat bukti yang memiliki daya pembuktian sempurna agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai upaya untuk mempertahankan haknya dari gangguan dan ancaman pihak lain. Untuk dapat menjadi alat bukti yang sempurna akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat-syarat formil disamping syarat materiil yang merupakan syarat kumulatif. Metode ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37009
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Sussy Kusumawardhani
"
Video rekaman merupakan salah satu bukti elektronik atau bukti digital yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Sayangnya, pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti sejauh ini hanya dinyatakan dengan tegas dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan terorisme. KUHAP sebagai sumber pengaturan hukum acara pidana umum tidak mengenal bukti digital sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Hal ini menyebabkan sulitnya menjerat pelaku ...
"
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2007
S22016
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nimas Dian Utami
"
Seorang saksi, keterangannya untuk dapat dinilai dan dipertimbangan oleh hakim, harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Salah satu syarat formil seorang saksi adalah sebelum memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu yang mana dilakukan menurut aturan agama saksi masing-masing. Namun agama di Indonesia telah dibatasi hanya menjadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Sehingga dalam beberapa peraturan yang ada dan dalam praktek di persidangan, tata cara penyumpahan yang diakomodir hanya terhadap agama-agama ...
"
2015
S59014
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
M. Insan Akbar P.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22633
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Glenn Ludwig
"
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence Deepfake, menimbulkan ancaman terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam pembuktian. Kemampuan Deepfake memanipulasi gambar atau video dapat mengelabui kemampuan manusia untuk mengenali bentuk yang asli ataupun yang telah dimanipulasi. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan kedua pada tahun 2024, regulasi ini belum secara spesifik mengatur tentang Deepfake. Di lain sisi European Union telah membentuk regulasi terkait Artificial Intelligence dan pencegahan penyalahgunaan Deepfake dalam Artificial Intelligence Act. Penelitian ini ...
"
Depok:
2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dezita Taniar
"
Masyarakat Indonesia pada umumnya memahami pelekatan meterai pada dokumen adalah sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu dokumen yang autentik. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meterai tidak pernah disebutkan sebagai salah satu syarat untuk suatu dokumen daoat dikatakan autentik. Dan juga dengan banyaknya gugatan di pengadilan yang diakibatkan terjadinya degradasi terhadap suatu akta notaris, menjadi permasalahan yang cukup merugikan para pihak sehingga harus dicari bagaimana solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut muncul ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
I Gusti Ngurah Agung Widhya Sastra
"
Protokol notaris wajib disimpan oleh notaris dan berfungsi sebagai alat bukti tulisan. Notaris wajib untuk menyimpan protokol notarisnya sendiri atau menyimpan protokol notaris dari notaris yang telah berakhir masa jabatannya (werda notaris). Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hak dan kewajiban Notaris dan Werda Notaris terhadap protokol notaris sebagai dokumen Negara dan bagaimana kedudukan protokol notaris untuk kepentingan pembuktian terhadap werda notaris dalam sengketa hukum berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Penelitian dilakukan menggunakan hukum normatif, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46694
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Handarbeni Sayekti
"
Tesis ini membahas pemeriksaan perkara sidang pengadilan dimana pembuktian merupakan hal yang utama. Hakim harus cermat dan hati-hati dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sadar dalam menilai kekuatan alat bukti tersebut, jika hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang dijatuhkan. Kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti. Tentang alat bukti ini, disebutkan dalam pasal 184(1) KUHAP: Alat bukti yang sah ialah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25679
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Naibaho, Tumpal
"
Akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas dasar keinginan atau kehendak para pihak, hendaknya menjadi akta yang betul-betul bisa menjadi alat bukti yang kuat, baik secara formal yaitu adanya kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta dalam akta betul-betul dilakukan oleh Pejabat Umum atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap maupun secara materil yaitu kepastian bahwa apa yang disebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap ...
"
2009
T26140
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
