Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Oktavelia Zara Zalika Syifa
"
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP merupakan sistem manajemen kinerja yang ada di Indonesia. Hasil evaluasi SAKIP masih rendah tingkat akuntabilitas kota dikarenakan empat permasalahan utama yang berkaitan dengan perencanaan. Pemerintah Kota Depok adalah salah satu yang mendapatkan hasil evaluasi rendah yaitu CC pada tahun 2016. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil, sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan, beberapa instansi data capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. Oleh karena ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67397
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Muhammad Adnan Imran
"
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat baik dalam akuntabilitas kinerjanya jika mengacu pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Depok, seperti road map reformasi birokrasi yang baru dibuat dan dilaksanakan, program-program yang tidak dirancang khusus untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, hingga penurunan pencapaian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dini Izzati
"
ABSTRAK
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan. Kementerian BUMN sebagai instansi Pembina BUMN memiliki keharusan untuk mengimplementasikan SAKIP, mengingat potensi BUMN yang besar dan kontribusi BUMN kepada perekonomian negara. Penelitian ini melihat perbandingan implementasi SAKIP di tahun 2015 dan 2016 melalui 5 dimensi dalam kerangka akuntabilitas kinerja di sektor pemerintah, antara lain tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, umpan balik, evaluasi, ...
"
2017
S68233
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Putri Puspitasari
"
Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Penelitian ini melihat penerapan SAKIP di Kementerian BUMN dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja berdasarkan pengukuran dan pelaporan kinerja. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan penerapan SAKIP ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nur Octaini Widy
"
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja di Ombudsman masih memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Ombudsman.
......
The goal from this research is to explain the efforts which Ombudsman Republic of Indonesia do for improve their performance accountability. This ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55092
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Reno Abdul Karim Koestoer
"
ABSTRAK
Pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 sudah menggunakan penganggaran yang berbasis kinerja dan tidak lagi berdasarkan penyerapan anggaran. Namun, pada implementasinya masih banyak Kementerian/Lembaga yang masih menggunakan penyerapan anggaran sebagai parameter dalam mengukur capaian kinerja. Berdasarkan LAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2016, menunjukkan capaian kinerja yang baik tetapi penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN RB justru menunjukkan hasil sebaliknya. Terjadi kesenjangan dalam capaian kinerja yang ada di laporan kinerja Kemenko Perekonomian dan penilaian ...
"
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sianturi, Freddy Aktif Era
"
Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional ...
"
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2023
330 JPP 6:1 (2023)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ritha Dwi Mariyam
"
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan, kualitas
laporan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik dalam menunjang
keberhasilan reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun
2013. Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan desain
penelitian studi kasus. Hasilnya, laporan keuangan Kementerian Hukum dan
HAM telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP
Nomor 71 Tahun 2010; LAKIP disajikan sesuai SK LAN Nomor
239/IX/6/8/2003, kualitas pelayanan publik baik (survei IKM skor 73,57),
perolehan opini WTP dari BPK, kualitas laporan akuntabilitas kinerja ...
"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Giant Gesita
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas kinerja danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomiregional. Penelitian ini menggunakan rasio perubahan nilai hasil evaluasi LAKIPdan LPPD untuk mengukur akuntabiitas kinerja dan efektivitas penyelenggraanpemerintah daerah dari tahun 2014-2015. Sementara itu, untuk mengukurpertumbuhan ekonomi regional, peneliti menggunakan rasio perubahan PDRBtahun 2014-2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwaakuntabilitas kinerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhanekonomi daerah. Sementara efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerahberpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
ABSTRACT
This research is aimed ...
"
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Putu Rizky Diana
"
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Cascading Perencanaan dan Penetapan Indikator dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Kota Depok. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi sistem perencanaan dalam penganggaran berbasis kinerja di Pemerintahan Kota Depok secara keseluruhan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Sistem Perencanaan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Kota Depok mengalamani beberapa permasalahan terutama dalam perencanaan sehinggal hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh masih kurang baik. Masih ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
