Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ilmiah ini merupakan refleksi saya sebagai mahasiswa yang terlibat menjadi aktor pembangunan dalam Program Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera). Program yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemutakhiran data bagi masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan bantuan sosial di Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Dalam prosesnya, mahasiswa sebagai aktor pembangunan mengalami beragam tantangan emosional berupa penolakan, tuduhan, dan keluhan. Kemampuan untuk langsung bangkit kembali ketika menghadapi situasi sulit merupakan bentuk affective resilience dan affective privilege yang dimiliki oleh aktor pembangunan Desa Cemara yang memudahkan penyusunan kembali rencana intervensi. Pada sisi lain, kedua aspek afektif tersebut menjadi penghalang aktor pembangunan dalam menilik kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Makalah ilmiah ini mengeksplorasi bagaimana arena pembangunan tidak hanya dilihat sebagai proses yang serba teknis, tetapi juga dikelilingi oleh aspek afektif yang memengaruhi keputusan aktor pembangunan dalam membentuk program intervensi.

---

This scientific paper is my reflection as a student involved as a development actor in the Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera) Program. The program designed by the National Development Planning Agency/Bappenas RI aims to reduce poverty through collaboration with universities, local governments, village governments, and village communities. This effort was carried out by updating data for people who did not receive social assistance in Sukahaji Village, Sukawening District, Garut Regency. During the process, students as development actors experienced various emotional challenges in the form of rejection, accusations, and complaints. The ability to immediately bounce back when facing difficult situations is a form of affective resilience and affective privilege possessed by the development actors of Desa Cemara. These two affective aspects made it easier for development actors to reorganize the intervention plan, but on the other hand it is also become a challenge in recognizing the real needs of the community. This paper explores how the development arena can be seen not only as a technical process, but also surrounded by affective aspects that influence development actors' decisions in shaping intervention programs."

"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Jika merunut dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki pedoman perencanaan pembangunan nasional.Namun demikian, pedoman tersebut belum menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Fokus pengaturan undang-undang dimaksud adalah berkaitan dengan sistem perencanaan yang dijadikan dasar pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan merupakan pedoman mutlak bagi penyelenggara negara ketika akan melakukan pembangunan nasional. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, proses perencanaan pembangunan dicoba untuk dihadirkan secara terbuka. Kepentingan masyarakat harus tertampung dalam arah strategi pembangunan nasional. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor pemegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam persepsi ini, aktor pembangunan nasional berkembang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukanoleh masyarakat dan swasta. Harapan yang ingin dicapai oleh pembentuk undangundang adalah adanya sinergi antara tiga aktor pembangunan nasional yang akan menciptakan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Selain itu juga, membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pada saat perencanaan juga menempatkanpemerintah yang membuka peluang demokrasi untuk melakukan tata kelola sesuai dengan semangat good governance.

---

By the passing of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it became the initial milestone for development planning in Indonesia. Tracing the preceding few years, Indonesia has already had guidelines for national development planning. However, these guidelines have not become a

single integrated system. The focus of the regulation of this law is related to the

planning system which is utilized as the basis for national development. Development planning is an absolute guideline for State administrators when undertaking national development. In this era of openness, the development planning process is made fit to be presented openly. The interests of the community must be accommodated in the line direction of the national development strategy. The community is placed as a crucial figure who plays an essential role in national development planning. In this perception, the characters of national development are not only shoout by the

government, but also by the public and the private sector. The goal that the legislators feel imperative to accomplish is a synergy among the three national development figures that will create development results in accordance with the

needs of the community, the private sector and the government. In addition, opening up opportunities for public participation in national development, especially during planning, also places the government that welcomes opportunities for democracy to perform governance in accordance with the spirit of good governance."