Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Anika Febrianti
2005
T36594
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yetti Wulandari
"
Tesis ini membahas ketentuan tentang seorang Notaris apakah harus menolak atau tidak dalam membuat Akta Berita Acara RUPS sehubungan dengan study kasus ini yaitu dari adanya laporan/pengaduan yang diajukan oleh Pelapor terhadap Terlapor Notaris atas Kuasa Lisan yang tidak pernah dinyatakan oleh Pelapor namun dinyatakan oleh Terlapor dalam Akta Berita Acara RUPSLB sehingga dalam hal ini Terlapor Notaris dituntut dalam menjalankan tugas atau jabatannya untuk selalu menerapkan kode etik dan melaksanakan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eva Indrayani Buida
"
Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan putusan tersebut dijalankan. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi karena adanya keberatan akan hak dan kepentingan pihak ketiga atas hak kebendaan yang menjadi obyek sengketa yang akan dijalankan eksekusinya. Eksekusi dijalankan atas permohonan pihak yang dimenangkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pokok permasalah dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan perlawanan pihak ketiga yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31695
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Boy Satria Maulana
"
ABSTRAK
Lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan fidusia memberikan hak didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatkan akta oleh Notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, yang nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki kekuatan ...
"
2014
S53568
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Christine Chandra Koesuma
"
Suatu akta dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai bentuk suatu akta otentik. Salah satu yang disyaratkan dalam bentuk suatu akta otentik ialah pencantuman identitas para saksi instrumentair pada akhir atau penutup akta tersebut. Saksi instrumentair sendiri sangat memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik, yaitu menyaksikan syarat-syarat formalitas suatu akta sudah terpenuhi atau tidak. Adapun syarat-syarat formalitas tersebut adalah bahwa akta tersebut telah disusun dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42338
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Mahdifa Lazuardi
"
Jual beli Tanah di Indonesia masih sering dilakukan dengan menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat di bawah tangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam masyarakat mengenai proses peralihan tanah berdasarkan jual beli yang harus menggunakan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli serta penyelesaiannya untuk melakukan proses ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Furqoniah Hayati
"
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, bagaimana suatu jaminan fidusia dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Manullang, Lely
"
Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai praktek jual beli dan tukar menukar hak atas tanah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 98 K/Pdt/2016, tanggal 5 Oktober 2016. Penelitian ini masuk ranah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder.
Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa jual beli dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49238
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Noviana Titin Harjanti
"
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa penelitian dilakukan tidak di hadapan PPATS, namun di hadapan Kepala Desa. Akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik mengenai bentuk, isi maupun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T49295
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
