Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query
Sinar Kurniandari
"
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan
syarat menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan
Agama beserta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Obyek
yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah
apakah jual beli yang dilakukan oleh seorang istri dalam ikatan perkawinan siri
harus mendapat persetujuan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 92
Kompilasi Hukum Islam. Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel sudah tepat bila ditinjau ...
"
2015
T43029
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agung Prima
"
ABSTRAK
Akibat hukum dari adanya pernyataan pailit, menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat dan mengurus kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris. Tujuan penulis mengadakan penelitian ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45220
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wiwik Budi Wasito
"
Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan impeachment yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan proses impeachment tersebut. Sebagai wujud dari pelaksanaan sistem checks and balances, dalam melaksanakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25265
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Indri Sukma Gumanti
"
Kepastian hukum yang diberikan oleh akta Notaris tersebut karena akta Notaris merupakan salah satu akta otentik yang dijamin oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memiliki kekuatan eksekutorial bagi akta yang terkait dengan kewajiban pembayaran hutang Kekuatan itu bisa memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan tetapi juga dapat merugikan pihak lain apabila di dalamnya mengandung unsur perbuatan melawan hukum seperti halnya dalam kasus yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T28019
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Nadia Betty Wulandari
"
Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta setelah menerima pembayaran dari penghadap. Tanggung jawab tersebut timbul karena dalam kasus ini Notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah yang dikehendaki oleh penghadap untuk dibuatkan akta autentik ternyata tidak memiliki kelengkapan dokumen sehingga atas tanah tersebut tidak dapat dibuatkan akta autentik, namun Notaris tetap menerima pembayaran atas pembuatan akta autentik. Pokok permasalahan penelitian adalah bagaimana bentuk penyalahgunaan jabatan Notaris yang tidak melakukan pembuatan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50157
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zildjialdy Ramadhan
"
ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada saja notaris yang sengaja atau lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut notaris yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan yang penulis bahas adalah perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik atas kelalaian notaris yang memberikan sertifikat kepada pihak yang tidak berkepentingan dan akibat hukum atau sanksi yang ...
"
2020
T54867
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pratiwi Nur Syafira
"
Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank lazimnya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya agunan. Apabila cidera janji sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan eksekusi jaminan Hak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Satrio Yuana Rachmadhani
"
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan kewajibannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) no. 30 tahun 2004. Dari pernyataan di dalam pasal tersebut mengharuskan Notaris untuk bertindak dalam jabatannya untuk membuat akta autentik dengan jujur dan tidak memihak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat notaris yang tidak menjalankan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Handayani Dyah Puspitasari
"
Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh/di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik melalui hibah maupun yang lainnya harus dilakukan secara jelas. Perbuatan hukum yang melibatkan kepemilikan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Dalam pembuatan akta, para pihak harus secara aktif menyatakan secara jelas hal-hal yang menjadi kesepakatan dua belah pihak yang mendasari dilakukannya kesepakatan tersebut. Hal ini guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada kedua belah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elvien
"
Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta benda milik suami istri. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pendaftaran akta nikah. Namun dalam praktiknya para pihak yang membuat akad nikah tidak melampirkan akad nikah pada saat pencatatan nikah. Pentingnya pencatatan berdampak pada status aset dan hutang pihak ketiga. Berdasarkan aturan, akad nikah yang tidak tercatat membuat akad nikah tidak sah, karena tidak memenuhi asas publisitas. Dengan menggunakan metode ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
