Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adisya Kania Ridwan
Analisis Pendirian Perseroan Terbatas oleh Negara dengan Menggunakan Nama Pejabat Negara melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) = Analysis of Establishment of a Limited Liability Company by the State Using the Name of a State Official Through a Nominee Agreement
" Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pendirian perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Negara dengan menggunakan perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada tahun 1988. Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang dilakukan di Indonesia cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Meskipun demikian, tidak seluruh perjanjian pinjam nama (nominee agreement) dilakukan untuk penyelundupan hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode penelitian normatif, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhuha Azwari Pebriana
Keabsahan Akta Perjanjian (Untuk Melakukan) hibah antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan (Studi Kasus: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91PK/Pdt/2017)= The validity of Grants Agreement Deed by spouses of different citizenship with prenuptial agreement (Case Study: Judgement of Judicial Review of Supreme Court of the Republicof Indonesia Number 91 PK/Pdt/2017)
" Perjanjian hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta hibah yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam perjanjian hibah pun tidak luput dari permasalahan hukum. Terbukti dari pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemui akta hibah yang harus dibatalkan oleh pengadilan karena terbukti cacat hukum sehingga dalam pelaksanaannya pun harus ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T51725
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sherlina Stevani
Pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan para pihak studi putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Provinsi Banten Nomor 09/PTS/MJ.PWN Prov Banten/VI/2017 = The binding agreement deed selling and purchase that turned out was not in accordance with the wishes of the parties case study decision of notary Banten supervisory number 09/PTS/MJ.PWN Prov Banten/VI/2017
" Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Pokok permasalahan yang diangkat adalah keabsahan akta dan akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Notaris yang tidak sesuai dengan keinginan para pihak yang serta sanksi terhadap Notaris atas pembuatan akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51317
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vincent Velayo
Kekuatan pembuktikan salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan mahkamah agung no. 10 K/PDT/2015 = Strength of proof from copy of deed in civil trial case study supreme court number 10 K/PDT/2015
" Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian Salinan Akta Pengakuan Utang dalam Putusan Mahkamah Agung. Tesis ini ditulis untuk mengkaji permasalahan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53373
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ibrahim Budhiman
Keabsahan pengikatan jual beli atas tanah yang dibuat dalam bentuk nota kesepakatan : tinjauan yuridis Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1681K/Pdt/2011 = The validity of sale and purchase agreement which made in the form of memorandum of understading : judicial review of the Supreme Court Decision number 1681K/Pdt/2011
" ABSTRAK
Pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengharuskan jual beli hak atas tanah agar dilangsungkan secara terang dan tunai. Hal tersebut menyulitkan proses negosiasi awal di mana akta jual beli belum dapat dibuat namun kepastian hukum bagi para pihak sudah dibutuhkan guna menjamin terlaksananya perbuatan hukum yang mereka lakukan secara baik. Meskipun demikian, tidaklah berarti kepastian hukum dalam jual beli hak atas tanah tidak dapat diciptakan sejak awal proses. “Asas Kebebasan Berkontrak” yang dianut oleh hukum perjanjian ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39204
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Lenggo Sari
Keabsahan akta perjanjian kawin dibuat sepanjang perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga: studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 534/PDT/2019/PT SMG = The validity of marriage agreements made during marriage before the verdict of the Constitutional Court of Republic of Indonesia number 69/PUU-XIII/2015 and its legal effect to third party: case study of Central Java's High Court Verdict number 534/PDT/20T/2019/PT SMG
" Tesis ini membahas mengenai perjanjian kawin yang dibuat sepasang suami istri sepanjang perkawinan saat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK) belum diputuskan. Perjanjian kawin yang tujuan utamanya untuk mengatur harta benda perkawinan wajib dibuat secara tertulis oleh suami istri sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan serta disahkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Perihal inilah yang dibahas dalam penelitian ini, dengan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library