Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan pengaruh tingkat dukungan sosial terhadap tingkat well-being mahasiswa migran penerima program Afirmasi Pendidikan ADik Papua dan Daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal di Universitas Indonesia. Studi-studi sebelumnya memperlihatkan bahwa mahasiswa memiliki permasalahan terkait ketidaksiapan mental, hubungn sosial, dan ekonomi. Studi melihat permasalahan mahasiswa migran sebagai bentuk rendahnya tingkat well-being yang disebabkan oleh rendahnya tingkat dukungan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengen teknik pengumpulan data diperoleh melalui survei kepada 34 mahasiswa, wawancara mendalam kepada 6 mahasiswa, studi dokumen, dan observasi. Dalam analisis dukungan sosial, pihak yang dinilai paling memberikan dukungan adalah teman dan orang tua, sedangkan yang kurang memberikan dukungan adalah pemerintah daerah. Sementara itu dalam analisis well-being, skor terendah terdapat pada mental well-being. Uji regresi menunjukkan terdapat tiga model yang memiliki pengaruh signifikan terhadap well-being mahasiswa yaitu dukungan emosional, dukungan jaringan, dan dukungan informasi. Sementara itu, peneliti menduga terdapat varibel lain yang turut mempengaruhi well-being mahasiswa yaitu jaringan kelompok keagamaan mahasiswa berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dan religiositas mahasiswa berdasarkan studi litelatur.

---

ABSTRACTThis study explains the effect of social support level to migrants students well being receiving Papua Education Affirmative ADIK program and 3T Outside, Outermost and Left behind regions at the University of Indonesia. Previous studies discussed that students have problems related to mental, social, and economic unpreparedness. This study explains the migrant students problems as a form of low levels of well being caused by low levels of social support. This study uses quantitative approaches with data collection techniques obtained through surveys to 34 students, in depth interviews to 6 students, document studies, and observations. In the analysis of social support, the parties who are most likely to provide support are friends and parents, while the local governments give less supports. Meanwhile, in a well being analysis, the lowest score is in the well being mentality. Regression test showed that there are three models that have significant influence on student well being that is emotional support, network support, and information support. Meanwhile, the researcher suspect that there are other variables that influence the well being of students, namely the network of religious groups of students based on in depth interviews and observation and students religiosity based on review study."

"Disertasi ini merupakan deskripsi, analisis dan interpretasi atas data dan pendataan perdesaan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penulis mengusulkan tujuh tujuan penelitian saat ini. Pertama mengungkap kualitas data perdesaan, berupa data birokrat dan data warga yang menjadi basis data kebijakan publik. Kedua, mengungkap kekerasan simbolik pada pendataan perdesaan top down yang berpedoman pada norma yuridis melalui rekonstruksi genesis data birokrat. Ketiga, mendeskripsikan afirmasi simbolik pada pendataan perdesaan bottom up yang berpedoman pada norma sosiologis melalui rekonstruksi genesis data warga. Keempat, memetakan arena dan aktor pada pendataan perdesaan top down dan bottom up, serta relasinya dengan meta kapital perdesaan. Kelima, mengungkap kekerasan simbolik pada pendataan perdesaan top down yang mereproduksi kebijakan rekolonialisasi Keenam, mendeskripsikan dan menganalisis afirmasi simbolik pada pendataan perdesaan bottom up memproduksi kebijakan afirmatif. Ketujuh, menginterpretasikan kebijakan afirmatif sebagai implementasi amanat konstitusi untuk mencapai lima aspek kesejahteraan rakyat. Area studi: Desa Sibandang, Desa Pantai Bakti dan Desa Tegalallang. Penelitian menggunakan Mixed Methods Research (MMR) dengan Nesting Quantitative Data in Qualitative Designs. Data kualitatif diperoleh melalui in-depth interview dan Focus Group Discussion (FGD, diskusi terpumpun). Data kuantitatif dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Badan Pusat Statistik, serta data mandiri dari praktik pendataan perdesaan bottom up. Pisau analisisnya menggunakan konsepkonsep Pierre Bourdieu dan Nick Couldry. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan rekolonialisasi dan 'the vicious circle' kebijakan rekolonialisasi yang mengonfirmasi terbuktinya hipotesis, yaitu: semakin kuat doxa kekerasan simbolik pada norma yuridis pendataan, semakin kuat pseudo data, semakin kuat pseudo kebijakan publik; semakin kuat pseudo kebijakan publik, semakin kuat pseudo otoritas, semakin buruk perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan publik, semakin buruk pencapaian lima aspek kesejahteraan rakyat; semakin buruk pencapaian lima aspek kesejahteraan rakyat, perdesaan semakin termarginalkan; semakin kuat doxa kekerasan simbolik norma yuridis mereproduksi pseudo data, semakin berkesinambungan kekerasan simbolik; dan semakin berkesinambungan kekerasan simbolik, semakin dibutuhkan heteredoxa afirmasi simbolik, yang digambarkan dengan antitesa 'the truth circle' kebijakan afirmatif. Sintesa yang diusulkan dari disertasi ini adalah bagaimana membangun sistemik kebijakan publik berdasarkan pendataan desa berbasis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memungkinkan lebih banyak ruang untuk komunikasi dan partisipasi penduduk desa.

---

This dissertation describes, analyzes, and interprets big data within village data collection, following the ratification of Law of the Republic of Indonesia, Number 6 of 2014, concerning Village. The author proposes seven aims of current research. First, to unveil the quality of village data collection composed of bureaucratic data and villagers' data, which serves as the foundation of current public policy. Second, to reveal the symbolic violence found in the top-down model of village data collection, which refers dominantly to the juridical norms, by performing a bureaucratic data genesis reconstruction process. Third, to describe the symbolic affirmation of the bottom-up model of village data collection, which refers to sociological norms, by performing villagers' data genesis reconstruction process. Fourth, to design a map of the arena and actors involved in both models of village data collection, top-down and bottom-up, by relating them with a metacapital of the Village. Fifth, to expose the symbolic violence found in the top-down model of village data collection, which reproduces recolonization policy. Sixth, to describe and analyze the symbolic affirmation of the bottom-up model of village data collection, which produces affirmative policy. Seventh, to interpret the affirmative policy perceived as the implementation of the Constitutional mandate to finally achieve five dimensions of people's welfare. The research area comprises three distinct villages: Sibandang village in North Sumatera, Pantai Bakti village in West Java, and Tegallalang village in Bali. The author employs Mixed Methods Research (MMR) with Nesting Quantitative Data in Qualitative Designs. Qualitative data was obtained through in-depth interviews and Focus Group Discussions. Quantitative data was obtained from The Ministry of Internal Affairs and the Central Bureau of Statistics (BPS), supporting data from the researcher's independent enterprise and the bottom-up village data collection practices. The data was analyzed using conceptual tools from Pierre Bourdieu and Nick Couldry. The research findings show that recolonization policy and the vicious circle of derivative rules confirm the following hypotheses: the stronger symbolic violence doxa on the juridical norms of village data collection, the stronger pseudo data becomes and the stronger grips of pseudo-public policy; the stronger pseudo-public policy exists, the stronger pseudo authority exercises power, the worse planning, programming, budgeting, implementation, monitoring and surveillance of public policy becomes, and the further to achieve the five dimensions of people's welfare; the worse achievement of the five dimensions of people's welfare, the more marginalized villages become; the stronger symbolic violence doxa on the juridical norms reproduces pseudo data, the more sustainable symbolic violence becomes; and the more sustainable of symbolic violence, the more heteredoxa of symbolic affirmation needed—portrayed as the antithesis of 'the truth circle' of affirmative policy. The synthesis proposed from this dissertation would be how to build the systemic public policies based on the constructed version of science and technology's village data collection, allowing more space for villagers' communication and participation. "

"Tesis ini menyorot bantuan luar negeri Norwegia yang ditujukan untuk pembangunan lingkungan melalui program REDD di Indonesia. Tujuan tesis ini yaitu untuk melihat motif bantuan Norwegia dengan menggunakan konsep ontological security. Konsep ontological security yang digunakan untuk menganalisis terdiri dari tiga variabel yaitu afirmasi identitas diri, aksi sosial, dan dorongan kehormatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengelaborasi hingga sejauh apa ontological security berpengaruh terhadap kelanjutan kerjasama antara Norwegia dengan Indonesia dalam program REDD+. Hasil dalam penelitian ini menunjukan meskipun pelaksanaan program REDD di Indonesia tidak berjalan lancar, Norwegia tetap mendukung Indonesia untuk menyelesaikan pelaksanaan program REDD+. Alasan Norwegia tetap mendukung pelaksanaan REDD di Indonesia, karena Norwegiamenilai REDD merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan ontologisnya. Dengan tetap mendukung upaya pelaksanaan REDD+ di Indonesia, kebutuhan afirmasiidentitas diri dan dorongan kehormatan yang diraih melalui aksi sosial akan dapat terpenuhi. Kesuksesan pelaksanaan program REDD+ akan meningkatkan reputasi dan kehormatan Norwegia di mata negara-negara lain.

---

This thesis highlights Norway rsquo's foreign aid for environmental development through REDD+ program in Indonesia. This research aims to uncover the true motive of Norway rsquo's foreign aid by employing ontological security concept. Ontological security comprises three variables self identity affirmation, social act, and honor driven. This research uses qualitative method to elaborate how far those three variables affect the continuity of bilateral cooperation between Norway and Indonesia.

This research shows that even though REDD implementation does not run properly, Norway is still keeping their support for Indonesia to complete REDD+ program. It is found that the main reason of continuing support is because Norway perceives REDD+ as a vehicle to fulfill its ontological interest. By supporting REDD+ in Indonesia, the self identity needs can be affirmed while the honor driven achieved through social acts can be fulfilled. This research concludes that the success of REDD+ in Indonesia would improve Norway rsquo's reputation and dignity in front of other countries."

"Penetapan dan penegasan batas desa perlu dilakukan untuk mewujudkan data batas desa yang definitif. Metode yang digunakan sebagai upaya percepatan penetapan dan penegasan batas desa adalah delineasi secara kartometerik. Proses penetapan dan penegasan batas desa akan mengubah bentuk garis batas dan luas wilayah desa. Perubahan luas wilayah desa juga akan merubah besaran dana desa dikarenakan luas wilayah merupakan salah satu parameter perhitungan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan sintesa pengaruh penetapan dan penegasan batas terhadap luas wilayah dan sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan besaran dana desa. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan pendekatan GIS dan statistik. Data yang digunakan berupa batas desa sebelum dan sesudah delineasi, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indek kesulitan geografis. Perubahan luas wilayah didapatkan dari perbandingan luas wilayah desa sebelum dan sesudah delineasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan dana desa menggunakan luas desa sesudah dan sebelum delineasi untuk kemudian dilakukan analisis secara statistik. Hasilnya batas desa berpengaruh sekitar 40-42% terhadap perhitungan dana desa dan ketika terjadi perubahan batas desa sekitar 99,6 % dana desanya juga ikut berubah

---

Determination and affirmation of village boundaries required to realize definitive village boundary data. The method used as an effort to accelerate the determination and affirmation of village boundaries is cartometric delineation. The process of determining and affirming village boundaries will change the shape of the boundaries and area of ​​the village. Changes in the area of ​​​​the village area will also change the amount of village funds because the area is one of the parameters for calculating village funds. The purpose of this study is to analyze and synthesize the effect of determination and affirming boundaries on the area and the extent of their influence on changes in the amount of village funds. The method used is a quantitative method using a GIS approach and statistics. The data used in the form of village boundaries before and after delineation, population, number of poor people, area and geographic difficulty index. Changes in area are obtained from the comparison of the area of ​​the village before and after delineation. Furthermore, village funds were calculated using the village area after and before delineation for later statistical analysis. As a result, village boundaries affect about 40-42% of the calculation of village funds and when there is a change in village boundaries, about 99.6% of village funds also change."