Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contains twelve essays that provide critical reviews of existing research on readers' advisory services in the library as they apply to different library materials and types of patrons, each followed by comments by a practicing librarian and readers' advisor."

"Sejalan dengan perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia, sering muncul kebutuhan pengaturan mengenai suatu hal, yang landasan hukum konstitusinya kurang atau tidak jelas bahkan tidak ada. Ini menimbulkan kesulitan dalam membuat peraturan tersebut agar tetap sesuai dengan UUD 1945. Akibatnya, kadang-kadang muncul peraturan yang dirasakan bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan khas Indonesia, telah mewarnai sistem pengaturan negara Indonesia. Persoalannya, apa fungsi Ketetapan MPR dalam sistem pengaturan negara di Indonesia, sehingga segala peraturan yang muncul tetap sesuai dengan UUD 1945. Dan hasil penelitian, memperlihatkan, bahwa Ketetapan MPR mengatur materi muatan pelaksanaan UUD 1945. Karena itu, Ketetapan MPR mempunyai fungsi merinci/menjabarkan/mengatur lebih lanjut dan menafsirkan ketentuan UUD 1945 untuk mengantisipasi kebutuhan pengaturan suatu hal oleh legislatif dalam bentuk UU atau oleh eksekutif dalam bentuk Perpu dan Keppres. Ketetapan MPR akan menjembatani antara UUD 1945 dengan UU/Perpu atau Keppres dalam mengantisipasi kebutuhan hukum (peraturan) yang landasan konstitusionalnya belum atau tidak jelas bahkan tidak ada, sehingga akan memberi landasan hukum bagi pembentukkan UU/Perpu/ Keppres dan peraturan lain di bawahnya. Dengan demikian, Ketetapan MPR membatasi kewenangan legislatif dan Presiden artinya Presiden bersama DPR tidak boleh membentuk UU dan Presiden tidak boleh membentuk Perpu/Keppres untuk mengatur suatu hal, apabila landasan hukum konstitusinya tidak jelas/ tidak ada; dan menciptakan kewenangan legislatif dan Presiden artinya legislatif Presiden bersama DPR berwenang membentuk UU dan Presiden berwenang membentuk Perpu/Keppres apabila Ketetapan MPR telah memberi landasan hukum pembentukannya melalui penjabaran/perincian atau penafsiran ketentuan UUD 1945. Fungsi demikian masih menghadapi kendala yuridis yakni belum adanya Ketetapan MPR yang menetapkan fungsi tersebut dan kendala institusional yakni MPR tidak aktif setiap saat sehingga tidak mempu mengantisipasi kebutuhan hukum yang ada. Karena itu, sebabnya MPR membentuk suatu ketetapan yang menetapkan hal di atas dan MPR lebih aktif untuk bersidang lebih dari satu kali dalam masa lima tahun Berta MPR menetapkan suatu Ketetapan tentang hak menguji material bagi semua peraturan perundang-undangan."

"Perubahan era ekonomi industri ke era ekonomi informasi telah membawa dampak timbulnya konsumen yang mengalami hiperinformasi (pada sisi supply) dan hiperkompetisi (pada sisi demand). Merek menjadi semakin mirip, sementara konsumen menjadi kebingungan memilih. Akibatnya diferensiasi menjadi suatu kebutuhan mutlak dalam bidang pemasaran, khususnya komunikasi pemasaran.Tesis ini mencoba mendefinisikan diferensiasi yang efektif dalam komunikasi pemasaran sebagai upaya diferensiasi yang menghasilkan persepsi beda yang mendorong timbulnya preferensi mengkonsumsi. Jadi dalam tesis ini dibedakan antara diferensiasi yang efektif dengan diferensiasi semu (tanpa preferensi), preferensi semu (tanpa persepsi beda) dan diferensiasi gagal (tidak menghasilkan persepsi beda dan preferensi). Penelitian dilakukan dengan uji asosiasi untuk melihat hubungan persepsi beda yang dihasilkan dengan preferensi mengkonsumsi, untuk dapat pada akhirnya melihat kecenderungan hasil dari upaya diferensiasi. Untuk memahami persepsi beda di benak konsumen juga dilakukan penelitian dengan Multi Dimensional Scaling (MDS) sebagai pelengkap, agar dapat megetahui posisi produk di benak konsumen dan apa yang menjadi dimensi dasar penentuan posisi tersebut.Tesis komunikasi pemasaran ini juga mernperkenalkan Model Konstruksi Diferensiasi untuk membentuk suatu diferensiasi yang efektif dengan membentuk faktor beda untuk menghasilkan persepsi beda dan faktor urgency untuk mendorong preferensi mengkonsumsi. Model digunakan untuk membentuk suatu upaya diferensiasi dalam bentuk jasa Wealth Advisory yang akan memberikan advokasi pengelolaan aset dengan denominasi US Dollar pada program-program Capital Protected Investment diluar negeri (Singapura). Respon atas upaya ini diteliti dengan uji asosiasi (Crosstabs) dan Multi Dimensional Scaling (MDS).Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang cukup signifikan antara persepsi beda dan preferensi untuk menggunakan jasa Wealth Advisory tersebut (Hasil uji Asosiasi). Analisa dengan Crosstabs menggambarkan respon responden dalam kategori diferensiasi efektif (37%), diferensiasi semu (17%), preferensi semu (18%), dan diferensiasi gagal (28%). Hasil ini dimasukkan dalam Matriks Efektivitas Diferensiasi untuk menggambarkan posisi hasil upaya diferensiasi. Hasilnya terlihat bahwa upaya diferensiasi pada prinsipnya cukup baik, sehingga pembentukan jasa Wealth Advisory bisa direkomendasikan dengan beberapa catatan. Diharapkan penerapan konsep dan teori pada studi kasus penelitian dapat menjadi gambaran aplikasi Model Konstruksi Diferensiasi untuk membentuk diferensiasi yang efektif dalam komunikasi pemasaran.V Bab + 140 halaman + xiv halaman awal + 2 alur + 25 gambar + 10 label + 2 matriks + 5 lampiran; Daftar Pustaka 33 buku + 2 modul + 3 artikel majalah & tabloid (2002-2003)"

"This revised edition provides a way of understanding the vast universe of genre fiction in an easy-to-use format. Expert readers? advisor Joyce Saricks offers groundbreaking reconsideration of the connections among genres, providing ?Key authors and themes within 15 genres ?An explanation as to how the different genres overlap?The elements of fiction most likely to entice readers Provocative and spirited, The Readers' Advisory Guide to Genre Fiction, 2nd Edition offers hands-on strategies for librarians who want to become experts at figuring out what their readers are seeking and how to match books with those interests."

"Karya akhir ini membahas peranan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai aparat pengawasan intern, ITJEN Kementerian Keuangan telah mulai nmenjalankan fungsinya sebagaimana fungsi pengawas intern dengan paradigma baru, yaitu memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi assurance dan advisory consulting (konsultatif). Hal ini memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula "Tidak Memberikan Pendapat" untuk LKKL tahun 2006 dan 2007 menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" untuk LKKL tahun 2008. Pencapain hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada.Meskipun pelaksanaan peran ITJEN telah memberikan hasil yang signifikan dengan peningkatan opini sebagaimana tersebut di atas, agar lebih optimal, menurut penulis perlu dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengatasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

The focus of this research is the role of Inspectorate General (IG) as an Ministrial Internal Auditor in Improving the Quality of the Ministry Financial Statement (Case study in Ministry of Finance). This research is qualitative descriptive interpretive. As the result, this research discovers that IG of Ministry of Finance has conducted as a modern Internal Auditor that gives value added to organization and assisted to achieve the organization?s objectives, and to conduct a role as a consultative management or advisory consulting. This role has been implemented in Ministrial of Finance Financial Statement review activity.The significant result of this activity is the improvement opinion of Ministry of Finance Financial Statement which formerly "Disclaimer Opinion" to "Quaified Opinion". Besides the result, there are still some internal and external obstacles in optimizing the role of IG, especially in Human Resources, concern with competencies in review technical, sytem and government accounting standard. This research recommends to enhance the IG Ministry of Finance?s auditors competence and disseminates to other offices under Ministry of Finance to build their awareness in accountability especially in Financial Reporting."

"In public libraries, reference librarians are often called on to make recommendations to readers, sometimes in genres that they dont personally read. Learning how to frame a discussion and articulate the appeal of a book, author, or genre marks the essence of a successful readers advisor. Readers advisory is defined as, patron-oriented library service for adult leisure readers, according to Saricks, a noted expert on the subject. In the completely revised third edition of Readers Advisory Service for Public Libraries, Saricks updates this critically acclaimed how-to guide, making it more helpful than ever. As reference librarians seek support in guiding adult readers, theyve come to trust this authoritative resource. It has been expanded and improved with:. Easy ways to create read alike lists, identifying what else is like a favorite book. Practical guidelines for conducting the advisory interview so its a comfortable exchange. Confidence-boosting tactics for drawing on reviews to make recommendations. Methods for incorporating nonfiction into the discussion. More resources and online tools. Using the proven strategies in this newly updated, back-to-basics overview, librarians providing readers advisory services will find the answers they need to help customers make appropriate choices."

"Fish is a popular culinary dish in Indonesian culture and a major economic resource on whichmany people depend their livelihood. However, with severe pollution in Indonesian water,including uncontrolled mercury pollution which persists in the food chain and eventually getsinto humans’ body as the top predator, fish safety is particularly worrying – especially takinginto account the frequency of average Indonesians’ consumption of fish. In various jurisdictions,the management tool used by lawmakers and regulators with regard to this issue is informationdisclosure, or known as “fish advisory warning,” to cover the failure of command and control.This paper analyses whether Indonesian laws have provided the mandate or authority to issuefish advisory warning under Fishery Law, Food Law, Environmental Protection and ManagementLaw, and Public Information Disclosure Law. It concluded that Indonesian law implies a statutorymandate for the government to issue fish advisory warning, at least in a situation involving thethreat to general life – not specifically through the Fishery Law, Food Law, or EPML, but throughPIDL’s immediate information mandate.Ikan adalah kuliner populer dalam budaya Indonesia dan merupakan sumber perekonomiandi mana banyak orang menggantungkan penghidupannya. Bagaimanapun, dengan beratnyapencemaran di perairan Indonesia, termasuk pencemaran merkuri yang tidak terkontrol, namunmenetap dalam rantai makanan dan pada akhirnya masuk ke tubuh manusia sebagai predatorteratas, keamanan pangan ikan cukup mencemaskan – terlebih, mempertimbangkan frekuensiorang Indonesia dalam konsumsi ikan. Di berbagai yurisdiksi, alat manajemen yang digunakanoleh pembuat kebijakan dan regulator terkait isu ini adalah keterbukaan informasi, atau dikenalsebagai “peringatan konsumsi ikan,” untuk mengantisipasi kegagalan instrumen pengendalian.Artikel ini menganalisis apakah hukum Indonesia telah mewajibkan atau memberikankewenangan untuk melakukan peringatan konsumsi ikan dalam UU Perikanan, UU Pangan, UUPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Artikelini menyimpulkan bahwa hukum Indonesia menyiratkan mandat hukum bagi pemerintah untukmelakukan peringatan konsumsi ikan, setidaknya dalam situasi yang melibatkan ancaman kekepentingan umum – tidak secara spesifik dalam UU Perikanan, UU Pangan, ataupun UU PPLH,namun melalui UU KIP."

"Laporan ini disiapkan untuk Ernst Young Chile dalam konteks ini: EY oleh Muhammad Ridho Ramadhani. Laporan ini menyediakan analisa dari kesempatan untuk mengembangkan penawaran barang dan jasa dari divisi Capital Transformation. Khususnya, laporan ini memberikan wawasan untuk klien EY sekarang dan di masa depan. Menurut laporan ini, EY direkomendasikan untuk memformalkan penawaran jasa Capital Transformation dan peran dengan cara memperkenalkan pemetaan jasa Capital Transformation. Peta ini akan memberikan penjelasan jasa spesifik yang ditawarkan tiap divisi. Pemetaan ini juga akan menjelaskan anggota-anggota tim untuk memfasilitasi rujukan klien antar divisi. Selanjutnya, EY juga direkomendasikan untuk mempertimbangkan Capital Equipment Evaluations dan Restructuring Services sebagai cara untuk mengembangkan divisi Capital Transformation. Analisa makroekonomi melihat faktor-faktor yang memiliki potensi yang berdampak ke perekonomian Chile dan permintaan dari kedua jasa tersebut. Analisa industri juga memperlihakan bahwa pasar Restructuring Services sangat kompetitif dan pasar untuk Real Estate Advisory masih kurang berkembang di Chile.

---

This report has been prepared for Ernst Young Chile herein EY by Muhammad Ridho Ramadhani. It presents an analysis of the opportunity to expand the product and service offerings of the Capital Transformation Division. In particular, the report provides an insight into the current and future needs of the EY clients. According to the report, it is recommended for EY to formalize the Capital Transformation service offerings and roles by introducing a Capital Transformation Services Map. This map will outline the specific services outlined by each division. It will also highlight members of the team to facilitate client referrals across divisions. In addition, it is also recommended for EY to consider Capital Equipment Evaluations and Restructuring Services as a way to expand the Capital Transformation Division. The macroeconomic analysis examined factors that have the potential to impact the Chilean economy and demand for these two services. Industry analysis demonstrates that the market for Restructuring Services is highly competitive while the market for Real Estate Advisory is underdeveloped in Chile."

"

Fungsi advisory adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB. Terdapat perkembangan untuk membahas pertanyaan hukum yang terkait sengketa berjalan melalui fungsi advisory meski memiliki karakteristik contentious. Perbedaan antara dua fungsi ini adalah signfikansi dari prinsip state consent sebagai landasan. Terdapat dua pandangan bertentangan terkait kedudukan prinsip state consent dalam advisory opinion terkait sengketa berjalan. Pandangan pro state consent menekankan pada kaitannya dengan prinsip international obligation, compliance, dan prinsip yudisial dengan karakteristik serupa yakni res judicata dan lis pendens. Di sisi lain, pandangan yang mengesampingkan state consent menegaskan pada urgensi pada isu tertentu yang berkaitan dengan tujuan PBB sebagai organisasi, salah satunya mengenai isu dekolonialisasi dan pendapat Mahkamah Internasional sebelumnya bahwa state consent tidak dibutuhkan dalam yurisdiksi advisory. Setelah melakukan penelitian dengan metode studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa pembahasan suatu sengketa berjalan dalam advisory opinion harus dilihat secara kasus per kasus, dari perumusan pertanyaan hukum yang diajukan, ada tidaknya isu terkait perdamaian dan keamanan dunia, serta keanggotaan dari negara pihak dalam PBB, untuk dapat menentukan dicederainya prinsip state consent. Dalam Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, terdapat isu dekolonialisasi yang belum terselesaikan karena terdapat pemisahan paksa antara Kepulauan Chagos dengan Mauritius. Selain itu, Mauritius dan Inggris Raya merupakan anggota PBB, yang mana artinya telah memberikan state consent fondasional terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya ketentuan lebih mendetail bagi pelaksanaan fungsi advisory opinion, terutama dalam hal pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan sengketa berjalan.

 

---

The advisory function is one of the functions upheld by the International Court of Justice (ICJ) as one of the principle organs of the United Nations (UN). There is a trend to discuss legal questions related to pending disputes through the advisory function despite having contentious characteristics, where the two functions share different significance of the principle of state consent. The pro state consent view emphasizes its relation to the principles of international obligation, compliance, and judicial principles such as res judicata and lis pendens. The opposing view refers to the mandate of UN to maintain international peace and a previous ICJ opinion which points out that state consent is not required in the advisory jurisdiction. It can be concluded that advisory opinion on pending disputes must be seen on a case-by-case basis; from the formulation of the questions, its relation to international peace, as well as the state membership to the UN, to determine the role of state consent. In the Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, there is an unresolved issue of decolonialism due to the forced separation between the Chagos Islands and Mauritius. In addition, Mauritius and the United Kingdom are members of the UN, which means they have given their foundational state consent to the jurisdiction of the ICJ. The recommendation that can be given is the need for more detailed provisions for the implementation of the advisory opinion function, especially related to a pending dispute.

 

"