Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siahaan, Lintong Oloan
Wewenang PTUN menunda berlakunya keputusan pemerintah
Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005
342.06 SIA w
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan TUN
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
347.01 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Indroharto
Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara : Buku 2, beracara di pengadilan tata usaha negara
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
342.06 IND u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Perkembangan peradilan tata usaha negara dan pokok-pokok hukum tata usaha negara dilihat dari beberapa sudut pandang
Jakarta: Mahkamah Agung, 2011
342.06 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bedner, Adriaan W.
Peradilan tata usaha negara di Indonesia : sebuah studi sosio-legal
Jakarta: HuMa, 2010
342.06 BED pt
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Raziv Barokah
Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) = Absolute Competence Shifts from General Court to Administrative Court: Lawsuit Against the Law by the Authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad)
" Pergeseran kompetensi absolut dari peradilan umum (PN) ke peradilan tata usaha negara (PTUN) dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) secara tiba-tiba berdasarkan Perma 2/2019 memunculkan 2 (dua) persoalan utama yakni perbedaan parameter penilai tindakan pemerintah dari segi hukum perdata dengan hukum administrasi negara dan pengurangan jangka waktu mengajukan gugatan dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 90 (sembilan puluh) hari. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amira Budi Athira
Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Berkaitan Dengan Pelanggaran Aspek Formal Substansial Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 569 K/TUN/2019 Juncto. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/G/2018/PTUN-TPI) = The Role of the Regional Notary Honorary Council Related to Violations of Formal Substantial Aspects in State Administrative Courts (Study of Supreme Court Verdict No. 569 K/TUN/2019 Juncto. State Administrative Court Verdict No. 13/G/2018/PTUN-TPI)
" Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusannya, serta pelanggaran aspek formal substansial di dalamnya yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indroharto
Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
342.06 IND u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Febri
Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara = Examination of Elements of Abuse of Authority of Government Officials Causing State Financial Losses in the State Administrative Court
" Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pengujian ada atau tidak ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library