Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akses pelayanan kesehatan dianggap berkontribusi pada status kesehatan. Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi dengan unmet need yang tinggi, artinya banyak penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi mereka tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan data BPS (2003) terdapat 27,6% penduduk tanpa akses pelayanan kesehatan. Pada tahun 2003 ada sebanyak 16,90% penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak diobati. Akses pelayanan kesehatan biasanya diukur dengan melihat tingkat penggunaan pelayanan kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan, diantaranya adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman kesehatan, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit, jarak fasilitas kesehatan, dan transportasi.Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan memahami akses penduduk Sumatera Barat ke pelayanan kesehatan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 (SUSENAS 2004) yang terdiri dari kuesioner kor (VSEN2004K) dan dan kuesioner modul perumahan dan kesehatan (VSEN2004MPK). Populasi target dalam penelitian ini adalah penduduk Sumatera Barat. Sampel penelitian adalah individu yang menjadi sampel Susenas 2004 dalam hal ini adalah responden terpilih. Akses pelayanan kesehatan diukur dengan melihat penggunaan pelayanan kesehatan. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan untuk analisis bivariat adalah uji kai kuadrat dan uji t. Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui probabilitas dan rasio odds penggunaan pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi logistik.Hasil penelitian dibagi dalam dua kelompok yaitu penggunaan pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. Penggunaan pelayanan rawat jalan sebesar 16,90% dan rawat inap sebesar 1,68%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan rawat jalan adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman sakit, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit. Adapun faktor-faktor yang berhubungan akses pelayanan rawat inap adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan wilayah tempat tinggal. Di dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perempuan lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan laki-laki. Penduduk yang tinggal di kota lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan penuduk yang tinggal di desa. Jaminan kesehatan meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan demikian juga dengan keluhan kesehatan (batuk, pilek, sakit lainnya) dan tingkat keparahan pennyakit meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan. Jarak ke fasilitas kesehatan menjadi faktor penghambat penggunaan pelayanan rawat jalan. Pada pelayanan rawat inap, penduduk yang bekerja mempunyai peluang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tidak bekerja dalam menggunakan pelayanan rawat inap. Penyakit asma merupakan keluhan utama untuk menggunakan pelayanan rawat inap. Saran yang dapat diberikan adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyebaran tenaga kesehatan yang merata, memberikan kesempatan pelayanan kesehatan swasta untuk dapat berkembang, dan penyediaan fasilitas kesehatan pada perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses seperti Puskesmas Pembantu, Polindes dan meningkatkan cakupan asuransi kesehatan kepada masyarakat yang belum tercakup dalam askes PNS, Jamsostek, dan askeskin.

---

The access to health services is considered contributing to health status. West Sumatra is one of provinces with high unmet need, which means that there are many people in the province needing health services but they are not able to have them. Based on data from BPS (Central Bureau of Statistics) (2003) there were 27.6% of the people without access to the services. In 2003, 16.90% of the people complained their health but they were not cured. The access to health services is generally measured by studying the level of health service utilization. A variety of factors affect the access to health services, among others, sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, severity of illness, distance to health facilities, and transportation.

This research attempts to find out and understand the access of West Sumatra's people to health services using secondary data from National Social and Economic Survey (SUSENAS) 2004 which consist of core questionnaire (VSEN2004K) and questionnaire of housing and health module (VSEN2004MPK). The population is West Sumatra's people. The samples are selected respondents, which were the samples of Susenas 2004. The access was measured by observing the utilization of health services. Bivariate analysis was conducted to find out factors related to health service access. Statistical tests used in the bivariate analysis are chi-square test and t test. Multivariate analysis was conducted to find out the probability and odds ratio of health service utilization. Statistical test used is logistic regression test.

The results of the research are divided into two groups, namely outpatient service and in-patient service. The utilization of outpatient service is 16.90% and of in-patient service is 1.68%. Factors related to the access of outpatient service are sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, and severity of illness. Factors related to in-patient service are sex, education, occupation, and residence. It was found that the utilization of outpatient service by women is lower compared to men. The utilization is lower for people who live in towns than those who live in villages. Health insurance increases the utilization of outpatient services and so do health complaints (cough, influenza, other illnesses) and severity of illness. The distance to health facilities is a constraint factor to the utilization of outpatient service. People who work have a lower probability to use the in-patient services compared to those who do not. Asthma is major complaint for the in-patient service utilization. What can be suggested are approaching health services to people, distributing health personnel equally, giving opportunity to private health service to develop, providing health facilities at company, improving the quality of health service which is easily accessed such as Puskesmas Pembantu (branch of conununity health center), Polindes (polyclinic in villages) and increasing the coverage of health insurance for people who have not been covered in the health insurance of PNS (civil servants), Jamsostek (social insurance for workforce), and Askeskin."

"Kesehatan merupakan kebutuhan hidup dasar manusia, pemerintah wajib menjamin ketersediaan kesehatan bagi setiap masyarakat khusunya pasien lansia. Pasien lansia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan kelompok umur lainnya. Pasien lansia yang membutuhkan pelayanan kesehatan terkendala oleh akses mereka untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lansia, terutama di bidang kesehatan. Untuk itu dijalankan program Puskesmas Keliling dengan tujuan untuk meningkatkan akses pasien lansia dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah dengan jumlah lansia terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini memilih lokus penelitian pasien lansia di wilayah Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, karena jumlah lansia yang lebih sedikit sehingga lebih mudah dievaluasi pelaksanaan program tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menyatakan bahwa akses dapat ditinjau dari 5 dimensi yakni, availability, acessability, affordability, adequacy, dan acceptability. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa indikator akses telah terpenuhi pada semua dimensi kecuali dimensi acessability.

---

Health is a basic human necessity, the government is obliged to guarantee the availability of health for every community especially elderly patients. Elderly patients have needs that are different from other age groups. Elderly patients who need health services are constrained by their access to these services. The Government through the Ministry of Health and Local Government seeks to improve the welfare of the lives of the elderly, especially in the health sector. For this reason, the Mobile Health Centers program was established with the aim of increasing the access of elderly patients in obtaining health services. The South Jakarta area is one of the regions with the highest number of elderly people in DKI Jakarta Province. This study chooses the locus of research for elderly patients in the Setia Budi sub-district of South Jakarta, because the number of elderly is smaller so it is easier to evaluate the implementation of the program. This research uses an approach post positivist with in-depth interview data collection techniques, observation and literature study. This study uses a theory which states that access can be viewed from 5 dimensions namely, availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability. The results found that access indicators were met in all dimensions except affordability dimensions."

"Pendahuluan: stigma terhadap ODHA dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemauan ODHA untuk mengungkapkan status HIV nya sehingga berdampak pada banyaknya ODHA yang tidak rutin mengakses layanan kesehatan.Tujuan: mengkaji hubungan antara stigma dan keterbukaan status HIV dengan akses layanan kesehatan bagi ODHA di Bangka Belitung, Indonesia.Metode: menggunakan desain cross-sectional, melibatkan 175 responden. Instrumen yang digunakan meliputi kuesioner sosiodemografi, kuesioner 12 Item Short Version of the HIV Stigma Scale dan kuesioner Brief Scale For HIV Disclosure and Access to Healthcare. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023 hingga Juni 2023 .Hasil: didapatkan hasil bahwa stigma HIV berhubungan signifikan dengan akses pelayanan kesehatan (p value= 0,001;OR = 0,128) dan keterbukaan status HIV menunjukkan hubungan dengan akses pelayanan kesehatan (p value= 0,029;OR =3,972).Kesimpulan: stigma dan keterbukaan status HIV memiliki hubungan yang bermakna dengan akses pelayanan kesehatan bagi ODHA. Oleh karena itu, perlu intervensi lebih lanjut untuk mengurangi stigma dan mendorong status HIV bagi ODHA, sehingga mereka memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

---

Introduction: stigma on PLWHIV can occur in the family, community and in health services. This has reduced the willingness of PLWHIV to disclose their HIV status so that it has an impact on many PLWHIV who do not routinely access health services.

Purpose: to asses relationship between stigma and HIV disclosure and access to health services for PLWHIV in Bangka Belitung, Indonesia.

Methods: using a Cross-sectional design, involved 175 respondents. The instruments used : sociodemographic data questionnaires, 12-item short version of the HIV Stigma Scale , Brief Scale For HIV Disclosure and Access to Healthcare . This research was conducted from March 2023 to June 2023 .

Results: This study shows that HIV stigma had a signifianct relationship with access to health service (p value = 0,001; OR= 0,128) and HIV disclosure shows a relationship with access to health services (p value = 0,029 ; OR =3,972).

Conclusion : stigma and HIV disclosure had a significant relationship with access to health services for PLWH. Therefore, need further intervention to reduce stigma and to encourage HIV status for PLWH , so they can have adquate access to health service in order to have better quality of life."

"Human Immunodeficiency Virus atau dikenal dengan HIV telah menjadi krisis kesehatan di dunia dan diperhitungkan terdapat 1,5 juta orang mengidap infeksi baru pada tahun 2020 atau sekitar 4% dari keseluruhan ODHA. Kelompok populasi kunci HIV di Indonesia seperti LSL (Lelaki Seks Lelaki) menempati urutan ketiga terbanyak pada kasus HIV positif yaitu sebesar 8,75%. Peningkatan kasus disebabkan oleh pengetahuan pencegahan penularan yang buruk sehingga menimbulkan buruknya perilaku berisiko seksual. Tidak hanya pengetahuan pencegahan penularan, tetapi juga akses pelayanan kesehatan yang buruk menyebabkan ODHA LSL melakukan perilaku seksual berisiko yang buruk. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengetahuan pencegahan HIV serta akses pelayanan kesehatan dengan perilaku seksual berisiko pada ODHA LSL. Metode yang digunakan yaitu cross sectional study dengan melibatkan 206 ODHA LSL yang berdomisili di Kota Bandung. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pencegahan penularan HIV dengan perilaku seksual berisiko pada ODHA LSL (p-value 0,003<α=0,05) dan terdapat hubungan yang signifikan antara akses pelayanan kesehatan dengan perilaku seksual berisiko (p-value 0,031<α=0,05). Kesimpulan, kedua variabel sama-sama mempengaruhi secara signifikan dengan perilaku seksual berisiko. Saat ODHA LSL memiliki akses pelayanan kesehatan yang mudah, mereka akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai penyakitnya, mudah mendapatkan fasilitas kondom dan pelumas gratis, pantauan dari pendamping sebaya mengenai pengobatan sehingga dapat menyebabkan perilaku seksual berisiko rendah.

---

Human Immunodeficiency Virus known as HIV has become a health crisis in the world and it is estimated that there will be 1.5 million people with new infections in 2020 or around 4% of all PLHIV. Key population groups of HIV in Indonesia, such as MSM (Men Sex Men) occupy the third highest number of HIV positive cases, namely 8.75%. The increase in cases is caused by poor knowledge about HIV spreading prevention, which leads to bad sexual risk behavior. Not only knowledge of transmission, but also poor access to health services causes PLWHA MSM to engage in bad sexual risk behavior. The purpose of this study was to see how HIV prevention knowledge and access to health services related to sexual risk behavior in PLHIV MSM. The method used was a cross-sectional study involving 206 PLHIV MSM living in Bandung City. The results of this study were that there was a significant relationship between knowledge of HIV transmission prevention and risky sexual behavior in PLHIV MSM (P-Value 0.003<α=0.05) and there was a significant relationship between access to health services and sexual risk behavior (P-Value 0.031 <α=0.05). In conclusion, both variables significantly influence to sexual risk behavior. When PLHIV MSM have easy access to health services, they will get complete information about their disease, free condoms and lubricant facilities, monitoring from peer companions regarding medication so that they can lead to low-risk sexual behavior."