Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari proporsi gangguan depresi pada penyalahguna zat yang sedang menjalani rehabilitasi di RS Marzuki Mahdi. Penelitian ini adalah suatu penelitian cross sectional yang dilakukan pada 52 orang responden peserta rehabilitasi sejak bulan September 2003 hingga Mei 2004. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan SCID ( Structured Clinical Interview for DSM IV). Dari seluruh responden yang ikut serta didapatkan proporsi responden yang menderita depresi adalah 48,1% (25 responden). Dari ke 25 responden yang menderita depresi, proporsi jenis gangguan depresi yang diderita responden adalah sebagai berikut gangguan depresi mayor saat ini sebesar 26,9% (14 responden), gangguan depresi mayor saat ini disertai distimia sebesar 11,5% (6 responden), gangguan distimia sebesar 1,9% (1 responden), gangguan depresi minor sebesar 7,7% (4 responden). Selanjutnya dilakukan analisis statistik antara beberapa variabel seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, status pekerjaan, lama rehabilitasi, motivasi rehabilitasi, lama menyalahgunakan zat, frekuensi kekambuhan, frekuensi rehabilitasi, status HIV dan status hepatitis C dengan gangguan depresi yang diderita responden. Hasil analisis statistik menyatakan hanya variabel motivasi rehabilitasi yang secara statistik terdapat perbedaan proporsi depresi yang berrnakna. Sebagai tambahan didapatkan data bahwa angka infeksi HN pada responden penelitian adalah sebesar 40,4%, dan angka infeksi hepatitis C pada responden sebesar 63,5%. Fakta ini tentunya memerlukan perhatian yang Iebih besar dalam hal usaha - usaha pencegahan agar angka penularan dapat ditekan. Pada akhirnya disarankan agar penelitian sejenis dilakukan di berbagai pusat rehabilitasi lain, responden penderita depresi diberikan penatalaksanaan untuk kondisi depresinya, kemudian dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat prospektif untuk mengkaji angka kekambuhan dan lama abstinensi pada responden yang telah diberikan penatalaksanaan untuk kondisi depresinya.

---

Purpose of the study: This study is designed to find the proportion of depression among drug abusers who attend rehabilitation program at the Marzuki Mahdi hospital. Methods: This is a cross sectional study involving 52 respondents that begins at September 2003 & ends at May 2004. The inventory that is used in this study was SCID (Structured Clinical Interview for DSM IV) and a questionnaire. Results: Of all the respondents that participates in this study, the proportion of depression was 48,1% (25 respondents). The proportion of the type of the depressive disorder was: major depressive disorder 26,9% (14 respondents), major depressive disorder with dysthymic disorder 11,5% (6 respondents), dysthymic disorder 1,9% (I respondent), and minor depressive disorder 7,7% (4 respondents). Then a statistical analysis was conducted between several independent variables such as age, gender, education level, marital status, employment status, length of rehabilitation, motivation for rehabilitation, length of substance abuse, relapse frequency, rehabilitation frequency, HIV status, hepatitis C status and depression. The result of the statistical analysis shows that motivation for rehabilitation is the only variable that has a significant difference of depression proportion statistically. Remarks: this study noted that the proportion of HIV positive respondent was 40,4%, and the proportion of hepatitis C positive respondent was 63,5%. This huge figure certainly calls for attention to the preventive measures that can limit the spreading of the infection. At the end, there is hope that a similar study can be conducted in several other rehabilitation facility, the respondents that has depression is treated for their condition, and then a further prospective study is carried out to assess the relapse rate and length of abstinence of the respondents that has been given treatment for their depressive disorder."

"Sindrom putus obat opioid terjadi setelah penghentian konsumsi opioid secara-tiba-tiba, dengan gejala seperti hidung berair, nyeri otot, ansietas, kondisi kedinginan atau kepanasan, dilatasi pupil, menguap, gangguan gastrointestinal, dan peningkatan detak jantung. Penyalahgunaan opioid masih menjadi masalah utama di dunia, sehingga penanganan terhadap sindrom putus obat pada penyalahguna opioid yang tepat sangat diperlukan, terutama penanganan farmakologi. Penulisan review atau ulasan ini bertujuan untuk menelusuri, mengetahui, dan mengkaji manajemen pengobatan terkini yang dilakukan pada pasien yang menyalahgunakan opioid. Pemilihan dan penelusuran pada penulisan ini dilakukan pada PubMed, Sciencedirect, dan SpringerLink, dengan menggunakan kata kunci “opioid withdrawal syndrome treatment” dengan kombinasi “heroin”, “fentanyl”, “morphine”, kemudian artikel yang diterbitkan tidak kurang dari tahun 2015 dan diseleksi berdasarkan batasan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan sebanyak 21 publikasi, yang umumnya merupakan penyalahguna heroin, dengan penanganan farmakologi yang dilakukan yaitu terapi utama, terapi off label, terapi tambahan, tunggal maupun kombinasi. Penatalaksanaan terapi ini dapat dilakukan secara residensial maupun tidak. Terapi utama yang dilakukan dalam menangani sindrom putus obat opioid pada penyalahguna opioid berdasarkan literatur adalah naltrekson, buprenorfin, metadon, lofeksidin, dronabinol, oksitosin, tramadol, pexacerfont, pioglitazon. Beberapa terapi simtomatik yang bisa diberikan diantaranya antiemetik, antidiare, antiansietas, antiinflamasi nonsteroid, dan sebagainya. Setiap obat yang diteliti memiliki efek yang beragam dan hampir semua obat berpengaruh besar dalam menangani sindrom putus obat opioid. Pemilihan jenis terapi farmakologi dan keinginan setiap individu untuk menerima pengobatan sindrom putus obat opioid menjadi faktor penting dalam keberhasilan terapi, yang terlihat dari penilaian putus obat opioid berdasarkan kriteria objektif, subjektif, maupun klinis

---

Opioid withdrawal syndrome, symptoms appeared after abrupt discontinuation of opioid, is characterized by rhinorrhea, muscle pain, yawning, anxiety, gooseflash, mydriasis, gastrointestinal upset, and increased pulse rate. Opioid abuse remain the major problem in most country. To manage withdrawal syndrome, proper management especially pharmacological treatment is needed with the intention of improving the quality of life, reducing craving and preventing another misuse. The purpose of this article review was to identify, evaluate and analyze the recent pharmacological management of withdrawal syndrome in opioid abusers published in article. This review was done with literature search from 2015, performed through PubMed, ScienceDirect, and SpringerLink using the following terms “Opioid Withdrawal Syndrome Treatment”, and additional “heroin”, “fentanyl”, “morphine”, subsequently chosen based on the specific limitation. Results were found with 21 publications, with opioid misuse mostly from heroin. Variety of pharmacological treatment available for opioid withdrawal syndrome includes main therapy, off-label, adjunct medication, with or without combinations, which can be applied for inpatient or outpatient. Literature search about opioid withdrawal syndrome management resulted in the use of naltrexone, buprenorphine, methadone, lofexidine, dronabinol, oxytocin, tramadol, pexacerfont, and pioglitazone. Some symptomatic therapies are indicated for emetic, diarrhea, anxiety, inflammation, and other purposes. Almost all medications used here improved the opioid withdrawal syndrome. Group of drugs used for treatment and willingness of getting therapy in every individual become factors for the withdrawal completion rate, which is usually seen with opioid withdrawal assessment, either in subjective, objective, or clinical"

"Alcoholic ketoacidosis is a common disorder in chronic alcoholic persons. The Pathogenesis is complex associated with extracellular fluid volume depletion, alcohol withdrawal, abdominal pain, and acid abnormalities. The syndrome is rapidly reversible and has a low mortality. The treatment is administration with normal saline, glucose, potassium and thiamine. We report two cases of Alcoholic Ketoacidosis, first case with classically picture of AKA and the second one AKA with Decrease consciousness and concomitant illness, pneumonia. We believe this report possibly to be the first report of AKA in Indonesia"

"Latar Belakang. Penyalahgunaan zat merupakan masalah global yang berkembang dengan angka kekambuhan yang cukup tinggi. Undang undang no 35 tahun 2009 mewajibkan semua penyalahguna zat untuk mengikuti rehabilitasi, namun terdapat perbedaan pendapat terkait efektifitas terapi berdasarkan keinginan untuk mengikuti rehabilitasi. Faktor yang turut berperan dalam keberhasilan rehabilitasi adalah tingkat kesiapan untuk berubah yang terlihat dari motivasinya. Implikasi UU no 35 dapat dilihat melalui perbedaan tingkat motivasi dan hubungannya dengan karakteristik serta mekanisme koping dari individu yang telah menjalani rehabilitasi berdasarkan keinginannya. Metode. Potong lintang melibatkan 100 orang penyalahguna zat yang telah mengikuti rehabilitasi selama periode bulan Juli-September 2014 di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pengukuran tingkat motivasi dengan instrumen University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) dan mekanisme koping diukur dengan instrumen Brief-Coping Orientation to Problem Experienced (Brief-COPE). Hasil. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada tingkat motivasi antara penyalahguna zat yang mengikuti rehabilitasi secara sukarela dengan yang tidak sukarela setelah mengikuti proses terapi rehabilitasi. Terdapat hubungan antara tingkat motivasi dengan mekanisme koping (nilai p 0.001). Mekanisme koping yang digunakan pada subyek dalam penelitian berupa emotion-focus koping dan skor mekanisme koping yang terbanyak pada tingkat sedang. Simpulan. Tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi pada penyalahguna zat yang telah menjalani rehabilitasi berdasarkan keinginan.

---

Background. Substance abuse is a growing global problem at a fairly high recurrence rate. Indonesia narcotics law no 35 in 2009 requires compulsory treatment for people with drug dependence, nevertheless there are many differences in opinions regarding the effectiveness of therapy based on the willingness to participate. Factors that contribute to the outcomes of rehabilitation s the readiness to change seen by motivation. The implications of the Law No. 35 can be seen through motivational level differences and its relationship with the characteristics and coping mechanisms of substance abusers who have undergone a rehabilitation based on the willingness to be rehabilitated. Method. A crosssectional involving 100 substance abusers who have undergone a rehabilitation program during the period July-September 2014 at BNN rehabilitation center. Motivation level measurement by University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) instrument and coping mechanism by Brief-Coping Orientation to Problems Experienced (Brief-COPE) instrument. Result. There is no significant differences of motivational level between voluntary and compulsary substance abuser. There is a relationship between the level of motivation with coping mechanisms (p-value 0.001). Coping mechanisms used by the subject is emotionfocused coping with the highest score is at moderate level. Conclusion.There is no difference of motivational level among substance abusers who have undergone a rehabilitation program based on the willingness."

"

Tulisan ini mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan pada kasus penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta periode 2015-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Sebanyak 99 kasus dianalisis menggunakan software SPSS dan analisis tabulasi silang serta uji chi-square untuk mengidentifikasi faktor yang menentukan keputusan hakim pada kasus penyalahgunaan narkotika. Hasil statistik dianalisis menggunakan teori integrated complexity, prisma kejahatan dan teori penghukuman retributif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), komposisi hakim dan saksi dokter menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini berkontribusi sebagai masukan untuk para hakim dan aparat penegak hukum lainnya agar memiliki sudut pandang yang sama dalam menangani kasus penyalahguna narkotika, merehablitiasi penyalahguna narkotika yang memiliki adiksi dan pentingnya berpikir terintegrasi.

 

---

This paper describes the factors that are considered by judges in making decisions in cases of narcotics abuse in the Jakarta District Court for the 2015-2018 period. This research is a quantitative study that uses secondary data as the main data source. Total of 99 cases were analyzed using SPSS software and cross tabulation analysis and chi-square test to identify the factors that determine a judge's decision in narcotics abuse cases. Statistical results were analyzed using the theory of integrated complexity, the prism of crime and the theory of retributive punishment. The results showed that prosecutors 'demands, the composition of judges and doctor witnesses were factors that influenced the judges' decision. This research contributes as input for judges and other law enforcement officers to have the same perspective in handling cases of narcotics abusers, rehabilitating narcotics abusers who have addiction and the importance of integrated thinking.

"

"Penyalahgunaan narkotika berkembang menjadi masalah hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia (UNODC, 2021, 2022a).  Dalam skala yang lebih luas penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman keamanan negara karena merupakan ancaman eksistensial bagi keamanan baik kemanan manusia, nasional bahkan internasional (Biswas, 2021; Crick, 2012). Menanggulangi potensi ancaman tersebut, pemerintah menyusun kebijakan penanggulangan penyalah guna narkotika dalam UU 35/2009 tentang Narkotika. Kebijakan tersebut mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menanggulangi masalah penyalah guna narkotika. Penyalahgunaam dan kecanduan narkotika merupakan penyakit otak yang memerlukan perawatan sehingga undang-undang mewajibkan penyalah guna dan pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Akan tetapi dalam implementasinya, penyalah guna dibayangi ancaman hukuman pidana penjara. Jumlah penyalah guna narkotika yang dipenjara naik 2 kali lipat dari tahun 2015-2021 (Dirjenpas, 2022). Berbagai kajian menyebutkan bahwa implementasi kebijakan penyalah guna narkotika merupakan penyumbang overcrowding Lapas. Padahal menempatkan penyalah guna dalam Lapas tidak menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotikanya. Melihat masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis implementasi kebijakan dengan merujuk pada Model Mazmanian dan Sabatier, menganalisis faktor penegakan hukum dan menganalisis dampak pemenjaraan pada penyalah guna narkotika. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan penyalah guna narkotika dihambat oleh tujuan yang tidak dirumuskan dengan baik dan konsisten, teori kausal kecanduan narkotika sebagai model penyakit yang tidak tertera dalam kebijakan, hambatan integrasi hierarkis, aturan lembaga pelaksana yang parsial dan terkadang berbenturan, hambatan perekrutan pelaksana, alokasi anggaran, dan kecenderungan kelompok sosial ekonomi rendah yang cenderung menderita dan kepemimpinan. Faktor penegakan hukum seperti undang-undang, aparat penegak hukum dan fasilitas rehabilitasi juga menjadi penghambat. Pemenjaraan tidak menimbulkan efek jera, penyalah guna tetap dapat mengakses narkotika dalam Lapas bahkan mereka dapat meningkat menjadi bagian jaringan peredaran gelap narkotika.

---

Drug abuse is a growing problem almost all over the world, including Indonesia (UNODC, 2021, 2022a).  On a broader scale, drug abuse is a threat to state security because it is an existential threat to human, national and even international security (Biswas, 2021; Crick, 2012). In response to this potential threat, the government has developed a policy to tackle drug abuse in Law 35/2009 on Narcotics. The policy prioritizes the health approach in tackling the problem of drug abuse. Drug abuse and addiction are brain diseases that require treatment, so the law requires drug abusers and addicts to receive medical and social rehabilitation. However, in its implementation, drug abusers face the threat of imprisonment. The number of people who use drugs in prison doubled from 2015-2021 (Directorate General of Corrections, 2022). Various studies mention that the implementation of policies on drug abuse is a contributor to prison overcrowding. Even though placing drug abusers in prisons does not solve the problem of drug abuse. Seeing this problem, the researchers conducted qualitative research with a policy implementation analysis approach by referring to the Mazmanian and Sabatier Model, analyzing law enforcement factors and analyzing the impact of imprisonment on drug abusers. This research shows that the implementation of policies to overcome drug abuse is hampered by objectives that are not well formulated and consistent, the causal theory of drug addiction as a disease model that is not stated in the policy, hierarchical integration barriers, partial and sometimes conflicting rules of implementing agencies, barriers to recruitment of implementers, budget allocations, and the tendency of low socio-economic groups who tend to suffer and leadership. Law enforcement factors such as laws, law enforcement officers and rehabilitation facilities are also barriers. Imprisonment does not have a deterrent effect, drug abusers can still access drugs in prison and they can even become part of drug trafficking networks."

"Penelitian ini berfokus kepada seseorang yang memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan seksual yang berproses menjadi pelaku kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana seseorang dapat melakukan kekerasan seksual dengan melihat pengalaman-pengalaman yang dialami pelaku sebagai faktor pendorong. Penelitian ini menggunakan dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual, sebagai korban dan pelaku, dan sedang menjalani proses hukum di Kota Sukabumi. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah life course theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual dan narasumber lain yang berinteraksi langsung dengan informan, yaitu PPA Polres Sukabumi, guru-guru, orangtua, keluarga dan psikolog. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi pelaku karena pengalamannya sebagai korban, melainkan terdapat faktor utama berdasarkan pengalaman pelaku, yakni kekerasan rumah tangga sebagai pendorong perilakunya. Selain itu, kondisi sosial juga merupakan faktor lainnya. Intervensi dan penanganan sangat penting dilakukan bagi korban kekerasan seksual dengan tujuan untuk mencegah agar korban kekerasan seksual tidak berproses menjadi pelaku. Intervensi dapat dilakukan lewat dukungan pemerintah dengan menyiapkan sistem perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak, korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga.

---

This study focuses on someone who has the experience as a victim of sexual violence and turned to be the perpetrator of sexual violence. The objective of this research is to answer how someone could become the perpetrator of sexual violence by looking at the experiences as a driver. This study uses two informants who have experienced sexual violance, both as the victims and the perpetrators, and are now undergoing legal process in Sukabumi City. The main theory used in this study is the life course theory. Qualitative approach is used in this study by conducting in depth interviews with two informants with sexual violence experiences and other interviewees who have interacted directly with the two informants, namely PPA Sukabumi Police Officers, teachers, parents, family, and psychologist.

The result of this study indicates that victims of sexual violance can be the perpetrators, not only because of their experiences as the victims, but the major factor here is based on their experiences with domestic violence as a driver of their behaviour. In addition, their social condition could be another factor. Intervention and treatment are very important for the victims of sexual violence with the aim to prevent the victims to become the perpetrators. This intervention can be conducted with support from the government by preparing a system of protection for children who have sexual violence experiences.Keywords sexual violance towards children, victims of sexual violance, sexual violence abusers, domestic violance."