Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Soilia Riyanti
"
ABSTRACT
Tesis ini membahas lelang eksekusi tanah pertanian yang dimenangkan oleh subjek yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait, sehingga menimbulkan pemilikan tanah absentee, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menyarankan untuk KP2LN dan Badan Pertanahan Nasional agar cermat dan tegas berkaitan dengan peraturan-peraturan pemilikan tanah absentee.
ABSTRACT
This thesis discussing agriculture land auction that won by subject who is not comply with ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41811
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ni Made Puspawati
"
Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari UUPA tersebut pemerintah mengeluarkan UU no 56 PrpTahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP no. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T21790
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pengayoman, 2003
346.04 Bad p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tinezia Yemima Adeningsih Pessa
"
Pada azasnya, tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya agar hasil dari tanah pertanian dapat membawa manfaat bagi pemilik tanah itu sendiri ataupun masyarakat setempat yang tinggal di daerah letak tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kepemilikan tanah absentee sehingga penggarapan tanah menjadi efisien baik dari segi penyelenggaraan, pengawasan, dan pengangkutan hasil dari pengusahaan tanah tersebut. Namun dalam kenyataannya, masih ada kepemilikan hak atas tanah absentee yang pada akhirnya menimbulkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Septian Nugroho
"
ABSTRAK
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara para
pihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan
kepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis,
lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk
melaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untuk
mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yang
berlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanya
buku ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42390
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kamilia Nesvita
"
Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig) melalui penetapan pengadilan, sebagaimana hal tersebut diatur ketentuannya dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, sehingga Penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang bersifat hukum sebagai sumber ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
