Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Firoz Gaffar
Depok: Universitas Indonesia, 1993
S25891
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Revaldi Nathanael Wirabuana
"
Indonesia dan Malaysia telah terlibat dalam sebuah sengketa mengenai batas maritim di Laut Sulawesi. Sengketa tersebut berasal dari klaim atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang tumpang tindih sehingga berakibat kepada konsesi minyak, persitegangan militer, hingga penangkapan ikan illegal. Negosiasi untuk menentukan batas maritim telah dilakukan sejak lama; dimulai dengan negosiasi pra-1969 yang berujung pada sengketa kedaulatan atas pulau Sipadan & Ligitan, hingga negosiasi yang dimulai pada tahun 2005 hingga kini. Skripsi ini akan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65165
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hiyal Ulya Fillah
"
ABSTRAK
Perkembangan yang begitu pesat pada teknologi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan intelligence gathering berdampak pada praktik negara yang semakin bersifat intrusif. Meskipun demikian, sebagai salah satu bentuk dari kegiatan militer, pelaksanaan intelligence gathering di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS . Dalam hal ini UNCLOS bersifat ambigu, dimana konvensi tersebut tidak secara eksplisit mengakui hak suatu negara untuk melakukannya di ZEE negara lain ataupun melarang pelaksanaanya. Ketidakjelasan tersebut memberikan ...
"
2017
S67617
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cindejayanimitta Dwi Anggaramurti
"
Indonesia dan Filipina merupakan dua negara kepulauan yang bertetangga. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik secara resmi sejak tahun 1949. Kedua negara telah berhasil melakukan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui persetujuan batas ZEE yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada tanggal 23 Mei 2014. Apabila dilihat dari jangka waktu penyelesaian batas laut yang diawali dengan penjajakan sejak tahun 1973 menunjukkan bahwa kedua pemerintah membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun, hal ini mengindikasikan ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indriati Kusumawardhani
"
Permasalahan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) adalah masalah yang menjadi perhatian negara - negara di dunia, termasuk Indonesia, karena jumlah kasusnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta dampak yang ditimbulkan tidak saja pada ketersediaan sumber daya ikan, namun juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, IUU Fishing juga mengancam kelestarian sumber daya laut serta merupakan suatu tindak kejahatan yang di dalamnya terdapat tindak pidana lainnya yang bersifat lintas negara, ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nainggolan, Jeremia Humolong Prasetya
"
Ambiguitas ktivitas militer di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan isu yang terus mendapat perhatian dalam hukum internasional. Mengingat jumlah insiden yang diakibatkan olehnya, telah dilakukan berbagai upaya untuk dapat memitigasi dampak daripada ambiguitas ini. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul sebuah permasalahan baru yang dapat menghalangi keberhasilan upaya- upaya tersebut. Unmanned Underwater Vehicles UUV , yang belum diatur secara spesifik dalam hukum internasional, kerap digunakan dalam aktivitas militer negara-negara, secara khusus Amerika Serikat di ZEE negara-negara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69982
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Friget Wiyanto
"
ABSTRAK
Perbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabila
wilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakan
dalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat penting
dalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zona
ekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedang
berkembang saat ini adalah belum adanya kesepakatan (undelimited area) batas zona
ekonomi eksklusif di laut Natuna Utara Indonesia dengan Vietnam. Sehingga
mengakibatkan saling klaim terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayati
perikanan di ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51923
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Parlindungan, Joe Christian Yesaya
"
Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan prompt release pada Konvensi Hukum Laut pada zona ekonomi eksklusif negara Australia, Malaysia, dan Indonesia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normative dan penulisan yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitan ini didapat dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Australia, Malaysia, dan Indonesia memiliki ciri khas masing-masing dan perbedaan dalam implementasi ketentuan prompt release. Implementasi tersebut juga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
R. Suryadi
"
Pendahuluan
Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I I /MFR/1988 dinyatakan bahwa Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian kemampuan dan ketangguhan bangsa itu untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya harus di hubungkan dengan tiap-tiap aspek ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tuti Marwati
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukan
pemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan dan
Perikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanan
dengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akan
menjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedur
penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukum
internasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisis
menggunakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51924
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
