Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fira Janice Natasha Sinuraya
Analisis Penarikan Penjamin yang Melepaskan Hak Istimewa Sebagai Salah Satu Termohon PKPU (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.) = Analysis of The Withdrawal of The Guarantee Who Waives Privilege Rights as One of The PKPU Respondents (Case Study of Verdict Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Verdict Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
" Dalam perjanjian utang piutang, Penjamin dilibatkan untuk menjamin utang Debitur. Selain daripada itu, Penjamin juga diminta untuk melepaskan hak istimewanya, khususnya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dengan dilepaskannya hak tersebut, Kreditur dapat langsung menagih Penjamin jika Debitur Utama lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan Penjamin dianggap sebagai Debitur akibat Penjamin secara tanggung renteng mengikatkan dirinya dengan Debitur Utama. Dari landasan inilah, banyak Kreditur memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atas Penjamin dengan Debtur secara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldo Aditya Pratama
Pelaksanaan Restrukturisasi Utang Di Luar Ketentuan UUK-PKPU (Tinjauan Kasus Restrukurisasi Utang PT TPPI) = The Implemetation of Debt Restructuring Outside the Provisions of UUK-PKPU (Case Review of TPPI?s Debt Restructuring)
" ABSTRAK
Kepailitan maupun jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Apabila perusahaan tidak melakukannya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Peraturan Kepailitan meski memberikan citra hukum positif, tetapi dalam prakteknya penyelesaian utang melalui jalan ini berpeluang untuk merugikan debitur maupun kreditur. Alasan sederhananya, dari perspektif pihak debitur sendiri ada kendala sosio psikologis berupa rasa malu yang besar apabila ... "
Universitas Indonesia, 2012
S43145
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Matthew Sebastian
Keabsahaan Diikutsertakannya Corporate Guarantor Sebagai Termohon Pada Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus: Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn) = The validity of the inclusion of the Corporate Guarantor as a Respondent in the case of postponement of debt payment obligations (Case Study: Decision Number 29/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)
" PKPU merupakan upaya hukum untuk mencegah pengadilan menetapkan kepailitan dengan mengajukan rencana perdamaian dan restrukturisasi utang, yang dapat diajukan oleh debitor atau kreditor sebelum putusan pailit diumumkan. Selama proses PKPU, kekayaan debitor dibekukan, kewajiban membayar utang dihentikan, dan tindakan eksekusi ditunda, sementara debitor tidak boleh mengelola asetnya. Penerapan PKPU penting untuk kelangsungan usaha debitor dan kreditor, namun sering terjadi kerancuan dalam penerapan hukum tentang penarikan penjamin sebagai termohon PKPU, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library