Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa terkait dorongan gerakan sosial dalam mendorong negara merevisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Penelitian ini memberikan sebuah kontribusi bukan hanya Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki aktivitas diorganisasi dalam memperjuangkan terciptanya kebijakan yang mengubah suatu situasi sosial politik yang ada. Namun juga keberpihakan Presiden Joko Widodo dan Eva Kusuma Sundari (anggota DPR RI Fraksi Partai PDIP) dalam mendorong upaya revisi batas usia perkawinan pada UU Perkawinan tersebut sebagai suatu peluang politik yang mendukung aksi dari gerakan sosial dalam hal ini Koalisi 18+. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Macionis (1999) untuk melihat entitas Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang menjadi kunci dari penelitian ini, serta pengumpulan data-data sekunder berupa dokumen dan laporan-laporan terkait. Hasil penelitian ini menunjukan Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial telah berhasil mendorong upaya revisi batas usia perkawinan di Indonesia, keberhasilan ini didukung oleh peluang-peluang politik yang hadir dari Presiden Joko Widodo serta Eva Kusuma Sundari yang memiliki kekhawatiran yang sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Koalisi 18+. Penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan Koalisi 18+ relevan dengan teori gerakan sosial yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, serta keberhasilan Koalisi 18+ didukung oleh peluang politik yang mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial.

---

This thesis analyzes the impetus of social movements in pushing the state to revise the Marriage Law No. 1 of 1974 in Indonesia. This research provides a contribution not only to the 18+ Coalition as a social movement that has organized activities in fighting for the creation of policies that change an existing socio-political situation. However, the President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari (members of the Indonesian Parliament from PDIP period 2014-2019) are also taking sides in pushing for efforts to revise the age limit for marriage in the Marriage Law as a political opportunity to support the actions of social movements, in this case the 18+ Coalition. This study uses the social movement theory of Macionis (1999) to view the 18+ Coalition entity as a social movement in Indonesia. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with informants who were the key to this research, as well as collecting secondary data in the form of related documents and reports. The results of this study show that the 18+ Coalition as a social movement has succeeded in encouraging efforts to revise the age limit for marriage in Indonesia, this success is supported by the political opportunities presented by President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari who have the same concerns as what the The 18+ Coalition. This research shows that the encouragement of the 18+ Coalition is relevant to the social movement theory that forms the basis of the theory in this research, and the success of the 18+ Coalition is supported by political opportunities that drive the success of a social movement."

"Isu pernikahan usia dini telah menjadi perhatian berbagai pihak berkaitan dengan implikasi yang ditimbulkannya. Salah satu upaya untuk mengurangi isu ini adalah melalui perubahan pengaturan batas minimum usia nikah bagi anak dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang dinilai telalu rendah. Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta memiliki Peraturan Bupati Gunungkidul No 36/2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak PPUA yang memperlihatkan dampak positif dengan berkurangnya kasus perkawinan anak di daerah tersebut. Berdasarkan hal ini, evaluasi terhadap kebijakan batas usia nikah ini melalui studi kasus Perbup Gunungkidul No 36/2015 tentang PPUA perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan kebijakan. Studi evaluasi kebijakan ini menggunakan desain penelitian case study dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbup PPUA memberikan pengaruh dalam menurunkan kejadian perkawinan usia anak di Gunungkidul. Perbup efektif sebagai jembatan dalam memediasi perbedaan standar usia nikah dan memetakan peran tiap instansi dalam komitmen mencegah perkawinan pada usia anak. Peran operasional oleh tiap instansi dan lembaga lain telah terpetakan dalam Rencana Aksi Daerah PPUA dan telah berjalan dengan cukup baik, namun efisiensi pembiayaan belum terlihat adanya plafon khusus mengenai PPUA dan seringkali mendompleng pembiayaan program lain di instansi. Adekuasi Perbup PPUA dari segi pembiayaan menunjukkan tren kurangnya dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah namun kerja sama lintas instansi mengalami peningkatan dengan meluas dan konsistennya peran berbagai instansi pasca Perbup diberlakukan. Ekuitas distribusi manfaat Perbup PPUA terlihat dari meratanya MoU maupun deklarasi PPUA yang dilakukan oleh setiap kecamatan secara masif di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2017. Responsivitas Perbup PPUA cukup baik karena tidak mendapatkan banyak pertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat. Perbup PPUA sepaket dengan keberhasilan yang terlihat memiliki eksternalitas yang positif dengan menularkan semangat bagi daerah lain untuk mencontoh langkah yang mereka lakukan.

---

Early age marriage has been a concerned issue by many parties regarding its caused implication. The effort to reduce this issue was by changing the rule on limit age of marriage for children as mentioned in Constitution No 1 1974 about Marriage which judged as too young. Gunungkidul District, S.R Yogyakarta Province has a Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about Prevention of Child Marriage PCM which shown positive impacts on reducing the case of child marriage in the region. Hence, policy evaluation on limit age of marriage through a case study of Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about PCM need to be done as a consideration to improve the policy. Case study design was used in this policy evaluation study with a qualitative approach. The result showed that Bupati Regulation about PCM affected on reducing the case of child marriage in Gunungkidul. Bupati Regulation about PCM effectively bridged the different age of marriage standards used by agencies and mapped each of their roles in a commitment to prevent the child marriage. Operational roles of the agencies were mapped in Local Action Plan on PCM and has been worked properly, but budgeting efficiency through establishing a distinctive ceiling for PCM has not been seen rather than unofficialy joined the other programs budgeting. Adequacy of Bupati Regulation about PCM revealed a low budget support from the district government but the cooperation between agencies arised by the expanding and consistent roles of the agencies after the policy applied. Equity of Bupati Regulation about PCM impacts rsquo distribution could be seen from the MoU and declaration of PCM which massively done by each sub district in Gunungkidul by 2017. Bupati Regulation about PCM had a good responsiveness as it did not contradict the value existed in the society. Positive externality of Bupati Regulation about PCM and its impacts was seen by affecting the spirit of the other regions to follow them."

"Perceraian adalah kasus di pengadilan negeri yang banyak terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya mencapai 400 ribu kasus per tahun 2021. Jumlah tersebut ternyata meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Perceraian tentu menimbulkan akibat hukum, baik kepada hubungan suami isteri, harta, dan anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai sebuah frasa dan ketentuan mengenai hak asuh anak yang diatur oleh UU Perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan secara terperinci. Kemudian, timbul pemikiran bahwa bagaimanakah regulasi terkait hak asuh anak di Indonesia, Singapura dan perbandingan keduanya. Singapura memiliki Women’s Charter 1961 yang di dalamnya memerinci aturan terkait hak asuh anak. Perbandingan keduanya menghasilkan bahwa terdapat adanya perbedaan, persamaan, dan kekurangan-kelebihan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengemukakan bahwasannya UU Perkawinan Indonesia belum sebaik yang dimiliki oleh Singapura. Masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Lebih lanjut, hak asuh anak sudah seharusnya diberikan porsi yang besar baik dalam regulasi undang-undangnya maupun kewenangan yang dimiliki oleh hakim pengadilan negeri.

---

Divorce is a case in district court that occurs a lot in Indonesia, in fact the number reaches 400 thousand cases per year 2021. This number has actually increased by 50 percent from the previous year. Divorce certainly has legal consequences, both for the relationship between husband and wife, property and children. The best interests of the child as a phrase and provisions regarding child custody regulated by the Marriage Law in Indonesia are not explained in detail. Then, the thought arose that what are the regulations related to child custody in Indonesia, Singapore and the comparison between the two. Singapore has a Women's Charter 1961 which details the rules regarding child custody. A comparison of the two results in that there are differences, similarities, and advantages. The purpose of this paper is to argue that the Indonesian Marriage Law is not as good as that of Singapore. There are still shortcomings and things that need to be developed. Furthermore, child custody should be given a large portion both in statutory regulations and in the authority possessed by district court judges."