Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizki Marman Saputra
Kegagalan Indonesia menjadi negara maritim : analisis seapower = The failure of Indonesia to become a maritime : state seapower analysis
" Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan berlakunya UNCLOS 1982 telah mempengaruhi penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia, termasuk penerapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Di satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan manfaat bagi pembangunan nasional yang meningkatkan luas wilayah yurisdiksi nasional. Ini berarti bahwa Indonesia dapat mengambil keuntungan di ZEE dan landas kontinen. Di sisi lain juga meningkatkan kerentanan karena wilayah yang semakin luas. Teori Seapower tentang karakteristik kekuatan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41492
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sigit Sutadi Nugroho
Analisa Hukum Penarikan Garis-Garis Penutup Untuk Keperluan Penetapan Batas Perairan Pedalaman (Internal Waters) Berdasarkan Pasal 50 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 di Wilayah Negara Kepulauan Studi Kasus Indonesia = Legal Analysis Draw Closing Lines For The Delimitation Of Internal Waters Based On Article 50 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 on Archipelagic State Case Study Indonesia
" Tesis ini membahas praktik negara-negara kepulauan dalam menarik garis penutup untuk keperluan batas perairan pedalaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UNCLOS 1982. Penelitian ini adalah penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Dalam praktek negara kepulauan terdapat negara yang telah mengakomodir Pasal 50 UNCLOS 1982 dalam peraturan nasionalnya dan telah menerapkannya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52267
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indriati Kusumawardhani
Satuan Tugas 115 Sebagai Komitmen Indonesia dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia = Task Force 115 is Indonesias Commitment to Enforce the Law Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Indonesias Water
"

Permasalahan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) adalah masalah yang menjadi perhatian negara - negara di dunia, termasuk Indonesia, karena jumlah kasusnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta dampak yang ditimbulkan tidak saja pada ketersediaan sumber daya ikan, namun juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, IUU Fishing juga mengancam kelestarian sumber daya laut serta merupakan suatu tindak kejahatan yang di dalamnya terdapat tindak pidana lainnya yang bersifat lintas negara, ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sabila Firdaus Ghassani
Kerjasama antar negara dalam penerapan rezim hot pursuit sebagai penanggulangan kejahatan di laut = Transnational cooperation in the implementation of hot pursuit regime to mitigate crime at sea
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kerjasama antar Negara dalam penerapan Hot Pursuit sebagai upaya penanggulangan kejahatan di laut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan internasional terkait Hot Pursuit, permasalahan yang dihadapi negara dalam penerapannya serta bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara terkait Hot Pursuit. UNCLOS 1982 telah terdapat ketentuan-ketentuan Hot Pursuit, dimana agar dapat dianggap sah maka ketentuan di dalam UNCLOS 1982 tersebut harus diterapkan secara kumulatif. Meskipun demikian, ... "
2016
S64839
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indira Fatima Putri
Tinjauan hukum internasional terkait dengan penggolongan pulau serta pengaruhnya terhadap zona maritim = The differentiation of islands and its implications to the maritime zone under international law
" ABSTRAK
The 1982 United Nations on the Law of the Sea memberikan diferensiasi terkait dengan fitur-fitur maritim di dalamnya. Walaupun demikian, masih terdapat perdebatan terkait dengan status hukum dari fitur-fitur maritim tersebut, khususnya terkait dengan pembedaan golongan Pulau serta Batuan. Penggolongan ini penting karena golongan tersebut mempengaruhi titel dari suatu fitur maritim yang bersangkutan terhadap zona maritim. UNCLOS memberikan hak atas Pulau memiliki hak atas seluruh zona maritim, sementara Batuan hanya memiliki hak atas laut teritorial. ... "
2017
S67823
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakhridho S.B.P. Susilo
Peranan TNI-AL dalam pengamanan alur laut kepulauan Indonesia
" Pengaturan Konsepsi Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang diakui secara internasional sekaligus serangkaian hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Kepulauan, salah satunya Indonesia. Bagi Indonesia, pengaturan ini memperkuat dan menyempurnakan klaim yang dilakukannya pada tahun 1957 sebagai Negara Kepulauan, jauh sebelum UNCLOS 1982 ditandatangani, dan juga memberikan hakhak dan kewajiban-kewajiban pada Indonesia. Salah satu hak yang diberikan oleh UNCLOS 1982 adalah hak untuk membentuk dan menetapkan archipelagic sea ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S26233
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Friget Wiyanto
Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif yang belum disepakati (undelimited area) di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Vietnam = Law enforcement in the Exclusive Economic Zone undelimited area in the North Natuna Sea in Indonesia with Vietnam
" ABSTRAK
Perbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabila wilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakan dalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedang berkembang saat ini adalah belum adanya kesepakatan (undelimited area) batas zona ekonomi eksklusif di laut Natuna Utara Indonesia dengan Vietnam. Sehingga mengakibatkan saling klaim terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayati perikanan di ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51923
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patrick Demario
Sistem pertahanan maritim di Laut Natuna Utara dalam perspektif spasial = Maritime defense system in The North Natuna Sea from a spatial perspective.
" Sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah adalah laut, sistem pertahanan maritim sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan aset strategis nasional. Luasnya wilayah laut ini membuat aspek spasial yang berkaitan dengan maritim perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperhitungkan aset pertahanan yang diperlukan dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai ancaman. Fokus penelitian ini adalah Sistem Pertahanan Maritim dalam perspektif spasial yang bertujuan untuk melihat cara kerja sistem pertahanan maritim Indonesia dan pola ancaman yang ada di Laut ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Mangisi
Pembangunan pangkalan militer Cina di laut Cina selatan ditinjau dari hukum laut internasional (unclos 1982)
" Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. ... "
Jakarta: Seskoal Press, 2022
023.1 JMI 10:1 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Auditya Firza Saputra
Tinjauan penerapan asas okupasi efektif dalam sengketa kepulauan paracel di laut China Selatan antara Republik Rakyat China dan Vietnam = State practice review the application of effective occupation principle on the paracels islands in the south China Sea dispute between people s republic of China and Vietnam
" ABSTRAK
Kehadiran klaim nine-dash-line Republik Rakyat China membuat suasana politik di wilayah Laut Cina Selatan memanas akibat sengketa wilayah yang tak kunjung terselesaikan sejak dekade 1970 hingga saat ini. Masalah ini berkembang seiring ditemukannya potensi kekayaan alam di wilayah perairan Kepulauan Paracel. Kondisi ekonomi Vietnam yang sedang dilanda krisis global pasca perang saudara dan unifikasi menjadikan kepentingan potensi ekonomis yang terkandung di Paracel sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi. Di sisi lain, Hukum Internasional mengakui ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64511
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>