Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UKM merupakan suatu usaha potensial yang padat karya sehingga menciptakan kesempatan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon. Keberadaan UKM menjadi semakin penting ketika krisis ekonomi melanda negeri ini dalam waktu yang cukup lama. Peneliti tertarik untuk menyusun tesis berjudul? Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah? (studi kasus di kabupaten Cirebon) dengan memperhatikan latar belakang seperti : implementasi otonomi daerah., kontribusi UKM terhadap daerah, trend globalisasi dan perdagangan bebas.Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui1. Seberapa besar UKM dalam menunjang pembangunan di kabupaten Cirebon2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja UKM di kabupaten Cirebon.3. Seberapa besar peran UKM dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon.Penelitian ini rnerupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan secam objective tentang peran UKM dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah di kabupaten Cirebon. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan tekhnik in depth interview (wawancara) dengan berpedoman kepada kuesioner yang telah disiapkan kepada sejumlah pengusaha UKM di kabupaten Cirebon.Secara umum ada tiga masalah penelitian yang ingin diketahui jawabannya dalam tesis ini, yaitu : Bagaimana UKM dalam menunjang pembangunan di kabupaten Cirebon; Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Cirebon; Bagaimana peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon.Berdasarkan hui! peneiitian maka UKM di kabupaten Cirebon cukup dalam menunjang pembangunan dengan menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan; Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Cirebon adalah seperti sumber daya manusia., permodalan, bahan baku, teknologi/alat produksi dan pemasaran. Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon yakni sebagai penggerak kegiatan perekonomian sehingga terwujud kesempatan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha di daerah.

---

Small and medium enterprises are potential job-absorbing enterprises so that they eventually will offer many job opportunities for Indonesian people, including the people of Cirebon. The existence of small and medium enterprises is important when an economic crisis struck this country for a long time. The researcher is interested to write a thesis titled " The Role of Small and Medium Enterprises in improving the regional resilience" (A case study at Cirebon regency) by taking into consideration the following backgrounds : the implementation of regional autonomy, the contribution of small and medium enterprises to the region, the trends is globalization era, and the free trade.The objectives of the thesis are to find out : 1. The importance of small and medium enterprises in supporting the development process in the regency of Cirebon. 2. The factors influencing the performance of small and medium enterprises in the regency of Cirebon 3. The role of small and medium enterprises in improving the regional resilience of the regency of Cirebon.This research is an analytical descriptive research that describes objectively the role of small and medium enterprises in improving the regional resilience of the regency of Cirebon. In collecting the data, the researcher applies in depth interviews based on some questionnaires prepared for a number of entrepreneurs in the area of Cirebon regency.In general there are three problems to find out in the thesis : How do small and medium enterprises support the development process in the regency'-of Cirebon ? What factors are influencing the performance of small and medium enterprises in the regency of Cirebon ? How do small and medium enterprises improve the regional resilience in the regency of Cirebon ?Based on the result of the research, the researcher comes into a conclusion that the small and medium enterprises in Cirebon regency play a very important role in supporting the process of development, in providing job opportunities, in improving the income of the local people and in reducing the poverty level. The factors that influence the performance of the small and medium enterprises in Cirebon regency are the human resources, the capital, the raw material, the technology of production tools and the marketing strategy. In improving the regional resilience, the small and medium enterprises act as the motor of local economic activities so that job opportunities arise and eventually the income of the people improves through the economic activities there."

"Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu altematif masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Pada tahap awal, pembentukan UKM ini memerlukan sejumlah dana untuk membeli kebutuhan. Selain modal sendiri, UKM juga memerlukan pinjaman dari pihak ekstemal jika modalnya tidak mencukupi kebutuhan. Ada beberapa lembaga yang memberikan bantuan pinjaman ke UKM tersebut. Salah satunya adalah PERTAMINA (Persero); BUMN yang mempunyai divisi PKBL dengan fungsi utamanya memberikan bantuan ke UKM. Namun, sejak tahun 1993 s.d 2005, tingkat pengembalian pinjamannya rendah. Sehingga diperlukan analisis resiko untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebagai tahap awal analisis resiko, dilakukan proses identifikasi resiko dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk memperoleh resiko terbesar dalam pelaksanaan penyaluran dan kolektibilitas pinjaman. Selanjutnya, dilakukan analisis resiko dengan teknik Simulasi Monte Carlo. Teknik ini menggunakan input resiko yang didapat dari AHP, sebagai variabel bilangan randomnya. Lalu dibuat skenario-skenario keadaan untuk melihat seberapa besar pengaruh bilangan random tersebut terhadap hasil akhir. Tujuan akhir penelitian ini adalah mendapatkan proyeksi saldo akhir, nilai efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

---

Small and middle-sized businesses, or as termed in Indonesia, UKM, is one of the society's alternative to obtain employment. Initially, an establishment of UKM requires an amount of funds to purchase requirements. In addition to private capital, UKM also need loans from external resources, if the private capital does not cover all of the requirements. There are several establishments which provide loans to UKM. One of these establishments is PERTAMINA (Persero), a state enterprise (BUMN) which owns a PKBL division with a main function of providing financial aid to UKM. However, since 1993-2005, the rate of unperformanced loans has increased. Due to this fact, a risk analysis is needed in order to anticipate these unperformanced loans. As the first step of risk analysis, a risk identification process using Analytical Hierarchy Process (AHP) is performed in order to obtain the highest risk in the implementation of the allocation and collecting of loans. Then, a risk analysis using Monte Carlo Simulation is conducted. This technique employs the risk inputs from AHP as the random number variables. Afterwards, scenarios are made in order to observe how the random numbers affect the final results. The final aim of this research is to attain a projection of the final balance, the fund allocation effectiveness rate, and the perfoming loans rate."

"Dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional salah satu tugas pemerintah adalah melindungi sektor usaha kecil yang banyak muncul di masyarakat, namun kenyataannya banyak usaha kecil yang dijalankan khususnya oleh perempuan pada tahap permulaan usaha ataupun dalam tahap pengembangan usahanya sering mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh UKM perempuan, yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial, kurangnya pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus mampu memberdayakan UKM Perempuan dalam upaya meningkatkan tingkat perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. Apalagi sebelumnya pemerintah sudah memiliki landasan hukum dan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.l4/Per/M.KUKM/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk KUKM. Hambatan-hambatan untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan tersebut, terbukti berdampak buruk bagi pemberdayaan kegiatan usaha kecil yang dijalankan oleh perempuan. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Penulisan dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum, antara lain tentang peraturan perundang-undangan yang terkait. Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait, dan pendapat para ahli hukum. Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka, dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif.Adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan dapat memberikan pedoman dalam memberdayakan UKM Perempuan antara lain dengan diberikan suatu skim penjaminan yang dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kredit untuk usaha kecil. Untuk itu harus didukung dengan adanya Undang-Undang yang mengatur penjaminan kredit, peningkatan kapasitas modal perusahaan penjaminan kredit, perluasan jaringan kantor dan lain sebagainya.

---

To increase economic national, one task the government should given more protection to the interest of small enterprises that emerge plenty in the society, however as matter of fact, there some small business which is run by, in particularly, women at the first stage of their business and at the phase of starting to develop their business. The difficulties are experienced by the women on small and business middle enterprises, among others, lack of Capital, have difficulties to sell their product in marketplace, tight business competition, have problem in obtaining raw materials, lack of production technique and skill. Lack of managerial skills, lack of financial management knowledge and less conducive climate (licensing, roles/regulations). Based on those factors above, the government in point of fact, could empower women on small and business middle enterprises in its attempt to augment the economic of households and people surroundings. Most of all, previously, the government has already had the legal and operational foundation and in the form of law and regulations, that is, Law Number 9 of 1995 on Small Business and Law Number 11 Of 2005 on the ratification of International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights, Presidential Decree Number 127 of 2001 on the types/kinds of business which open to middle or big business with partnership requirement, Government regulation number 7 of 2005 on National Middle Development Plan (2004-2009), and the regulation of State Minister for Cooperative Small and Medium Enterprises Number 14/per/M.KUKM/VII/2006 dated 27 July 2006 on Technical Manual for Funds of Credit Guarantee and Financing the Cooperative Small and Medium Enterprises. The barrier to get access for financing the Cooperatives Small and Medium Enterprises have provided an evidence to have bad impact for empowering the small business running by especially women. Of course, we cannot allow this happen continuously. For that reason, the writer makes an effort to conduct research in the field. This paper will be written by using the normative jurisdiction law research method, that is a research toward norms and law, among others, related law and regulations. Data needed for this research include, related law and regulations, and the opinion of law experts. The data will be collected qualitatively by library research and will be analyzed quantitatively. It is hoped with the existence of up Corning law and regulation, could give a guidance in empowerment women on cooperatives small and medium enterprises among others by given a scheme of guarantee which could be alternative regarding credit resolution for the small business. This action should be supported by law which regulates credit collateral, enhancing the financial capacity of the credit assurance companies, and the extended of office branches etc."