Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) seringkali digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Transaksi ini dinilai aman oleh penggunanya karena melibatkan perbankan. Untuk dapat memperoleh pembayaran dari pembukaan L/C yang diajukan oleh applicant (iroportir/pembeli), beneficiary (eksportir/penjual) harus mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh applicant kepada bank. Menurut UCP 500 dan/atau UCP 600, apabila bank sudah menerima dokumen yang lengkap dari beneficiary maka ia berhak atas pembayaran. Namun pada kasus penipuan dokumen L/C fiktif BNI, beneficiary menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pembayaran L/C dari BNI dengan bekerja sama dengan oknum-oknum di BNI. Indonesia dalam hal ini belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai penipuan dokumen dalam transaksi L/C. Namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, penipuan dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Selain itu, terdapat doktrin dari putusan-putusan pengadilan internasional yang menyatakan bahwa penipuan merupakan pengecualian dari prinsip independensi dan merupakan salah satu alasan untuk bank melakukan penolakan pembayaran. Thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif yang menghasilkan penelitian preskriptif analitis.

---

Payment method using Letter of Credit (L/C) often used on the international trading transaction. This transaction is verified to be secure by the users bacause it involving banks. For claiming the payment from the L/C opening which issued by the applicant (importer/buyer), beneficiary (exporter/seller) should convey required documents by the applicant to the bank. According to the UCP 500 and/or UCP 600, if the bank has received complete documents from beneficiary, they have the rights of the payment. But in case of fictive BNI Lie document fraudulent, beneficiary using fake document to obtain payment from BNI by cooperating with people in BNI. In this case, Indonesia does not have the specific regulations which regulate about fraudulent document in LlC transaction yet. Meanwhile, according to Indonesia civil law, fraud may cause agreement annulment. Besides, there are doctrines from the international yurisdiction state that fraud is one of the excuse to the independence principle and is one of the reason for the bank to decline the payment. This thesis is a juridicial-normative research, with prescriptive type in which created prescriptive-analysis research."

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran yang relatif aman dan banyak digunakan dalam pelaksanaan jual beli berskala internasional. Skripsi ini menganalisis penerapan sifat independensi atau keterpisahan perjanjian L/C terhadap perjanjian jual beli dan menganalisis mengenai kewajiban bank penerbit L/C ketika terjadi ketidaksesuaian dokumen L/C yang dipresentasikan oleh penerima L/C. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus antara PT Karya Agung Kencana melawan PT Venture Technology Indonesia yang terdapat dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menentukan bahwa perjanjian L/C bersifat terpisah terhadap perjanjian jual beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UCP 600. Akan tetapi, putusan hakim yang menentukan bahwa bank penerbit L/C berkewajiban untuk meminta konfirmasi kepada pemohon L/C dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh penerima L/C tidak sesuai dengan Pasal 16 (b) UCP 600 sebab hal itu hanya merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan bukan diwajibkan. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah Majelis Hakim yang mengadili sengketa yang berhubungan dengan L/C sebelum menjatuhkan putusan sebaiknya lebih memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UCP 600 terkait dengan transaksi L/C, salah satunya yaitu mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban issuing bank dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh beneficiary sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

---

Letter of Credit (L/C) is a payment method that is relatively safe and is widely used in international trading. This thesis analyzes the application of the independence or separate nature of the L/C agreement against the sale and purchase agreement and analyzes the obligations of the issuing bank when there is a discrepancy in the L/C document presented by the beneficiary. The research method used in this thesis is normative juridical research using a case approach between PT Karya Agung Kencana and PT Venture Technology Indonesia contained in Decision Number 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. The results of the study conclude that the judge's decision which determines that the L/C agreement is separate from the sale and purchase agreement is in accordance with the provisions of Article 4 UCP 600. However, the judge's decision which determines that the issuing bank is obliged to ask for confirmation from the applicant in the event that there is a discrepancy in the document presented by the beneficiary is not in accordance with Article 16 (b) UCP 600 because it is only something that is permitted and not required. Based on the research results, the suggestion that can be submitted is that the Panel of Judges adjudicating disputes related to L/C before making a decision should understand more regarding the provisions stipulated in UCP 600 related to L/C transactions, one of which is regarding the difference between rights and obligations issuing bank in the event of discrepancies in the documents presented by the beneficiary so as to provide legal certainty for the disputing parties"

"ABSTRAKDalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan letter of Credit (L/C) terdapat dua permasalah krusial. Pertama, pembayaran L/C hanya dapat dilakukan jika terdapat presentasi yang sesuai. Dalam praktiknya banyak terjadi ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh L/C (discrepancies). Kedua, bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen tidak dengan barang sehingga pihak beneficiary dari L/C yang berkudukan di negara lain sangat berpeluang melakukan fraud, seperti mempresentasikan dokumen yang dipersyaratkan L/C tetapi tidak melakukan pengiriman barang (ekspor fiktif) ataupun mengirimkan barang, namun barang yang dikirim merupakan barang rongsok. Pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa perkara sengketa demikian dalam praktiknya memiliki pandangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan menggunakan metode kualitatif dan tipologi deskriptif, sumber-sumber hukum di bidang L/C seperti aturan, doktrin dan praktik-praktik perbankan di bidang L/C dianalisis bersama-sama dengan putusan pengadilan mengenai discrepancies dan fraud. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan antara pertimbangan dan putusan pengadilan dengan pengaturan-pengaturan maupun dengan teori-teori yang ada di bidang hukum L/C.

---

Letter of Credit (L/C) in international trade has two crusial issues. Firstly, the credit will only be honoured against complying presentation. In practice, presenting the documents to the bank seems like a hassle, there are a lot of discrepancies between the documents and L/C requirements. Secondly, banks only deal with documents and not with goods, therefore the beneficiary of L/C overseas have an advantageous opportunities to commit fraud, e.g. the beneficiary ships a non-existent cargo or the goods are in inferior quality or quantity. Court has judicial authority to hear and decide, they also have their own view when deciding such cases. This thesis uses qualitative research analytical and descriptive typological methods to address the issue. Thus the sources of L/C law, such as rules, doctrines and banking practices are analyzed together with the court verdict regarding discrepancies and fraud. The outcome of this study is to point out a contrast between the law of the L/C and the court verdict."

"Skripsi ini membahas mengenai unifikasi kebiasaan internasional mengenai Documentary Credit atau yang lebih dikenal dengan nama Letter of Credit atau L/C dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Bahan pembahasan menyangkut perkembangan Documentary Credit di dalam sejarah hukum perdagangan internasional, pengaturan Documentary Credit berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) 600, penggunaannya di dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional dan aplikasinya di Indonesia.

---

The Focus of this study is the unification of international customs regarding Documentary Credit or which is better known as Letter of Credit or L/C as a method of payment in international trade transaction. The material that will be discussed consist of the development of Documentary Credit in the history of international trade law, the regulation of Documentary Credit based on Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) 600, the usage in international trade transaction and the application in Indonesia."

"ABSTRAKSalah satu faktor pendukung lancar atau tidaknya suatu proyek pengembangan perangkat lunak adalah perencanaan. Demgam perencanaan yang baik diharapkan pengembangan perangkat lunak bisa sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan perencanaan terdiri dari penjadwalan, pelacakan dan perkiraan (estimasi). Estimasi yang baik dapat membantu menjaga agar jadwal proyek tidak terlambat dan dapat menjaga ketepatan biaya yang dianggarkan. XYZ sebagai institusi perumus kebijakan perbankan di Indonesia menggunakan metode Use Case Point (UCP) untuk melakukan estimasi usaha dan biaya dalam rangka menjaga jadwal proyek tepat waktu dan tepat biaya. Selain ketepatan jadwal proyek dan alokasi anggaran, XYZ juga harus dapat melakukan estimasi biaya proyek yang sesuai harga pasar. Hal ini untuk tetap menjaga kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Apabila estimasi biaya pengembangan perangkat lunak terlalu rendah dikhawatirkan perangkat lunak yang dikembangkan akan turun kualitasnya. Berdasarkan sampling proposal penawawaran harga pengembangan perangkat lunak yang pernah masuk ke XYZ dalam rentang waktu 2016-2018, beberapa vendor dengan kualifikasi baik, mengajukan proposal harga penawaran 20-40% lebih tinggi dari pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh XYZ. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa mekanisme estimasi yang ada saat ini perlu ditinjau ulang atau di-enhance agar lebih akurat. Selain itu dalam laporan semester I - 2018, dari 121 proyek terdapat 23,14% proyek yang terlambat dikarenakan ada beberapa tahapan yang tidak sesuai estimasi UCP. Terkait hal tersebut, pimpinan pengembangan perangkat lunak XYZ meminta untuk dilakukan kajian terhadap metode estimasi yang lebih baik. Use Case Point Activity Based-Costing (UCPAbc) merupakan integrasi antara UCP dan metode ABC yang sudah banyak digunakan sebagai suatu standar dalam menghitung aktivitas dalam proyek dapat menjadi alternatif pilihan untuk peningkatan akurasi estimasi. Hal ini karena UCPAbc dapat menghubungkan UCP dengan 12 aktivitas pengembangan dengan lebih lengkap. Dalam penelitian ini digunakan 3 sample data dari beberapa sektor pengembangan perangkat lunak yang ada di XYZ. Dari hasil penelitian terhadap 3 sample data tersebut apabila dibandingkan dengan biaya aktual didapatkan kesimpulan bahwa UCPAbc memiliki rata-rata nilai akurasi yang lebih baik yaitu 85,69%, dibandingkan rata-rata nilai akurasi metode UCP 78,57%.

---

ABSTRACT

One of the supporting phase for a smooth development project is planning. With good planning software development can be in accordance with the expected target. Planning activities consist of scheduling, tracking and estimation. Good estimates can help keep the project schedule not too late and can maintain the accuracy of budgeted costs. XYZ as an institution of banking policy formulation in Indonesia uses the Use Case Point (UCP) method to estimate business and costs in order to maintain the project schedule on time and on budget. Furthermore to the accuracy of the project schedule and budget allocation, XYZ must also be able to estimate project costs according to market prices. This is to maintain the quality of the software developed. If the estimated cost of developing software is too low, it is feared that the software developed will decrease in quality. Based on tsampling of software development proposals offered by vendors who have submitted it to XYZ in the 2016-2018 period, several vendors with good qualifications submitted their proposals for offer prices of 20-40% higher than the Self Estimated Prices (HPS) made by XYZ. This can be an indication that the current estimation mechanism needs to be reviewed or enhanced to be more accurate. In addition, in the 1st semester 2018 report, out of 121 projects (23.14%) are late because there are several stages that do not match the estimation of UCP. Related to this, the leader of XYZ software development requested a review of a better estimation method. Use Case Point Activity Based-Costing (UCPAbc) which is an integration between UCP and the ABC method that has been widely used as a standard in calculating project activities can be an alternative choice for increasing accuracy of estimates. This is because UCPAbc can connect UCP with 12 development activities more details. In this research there are 3 data samples were used from 3 software development sectors at XYZ. The results of 3 data samples when compared with the actual costs it was concluded that UCPAbc had a better average accuracy value of 85.69%, compared to the average accuracy of the UCP existing method 78.57%."