Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article explains the development of European law in the past, and how it evolved into its contemporary state.Globalization of European law influences the relations between European Union and Indonesia, especially in the trade sector.Both legal systems inevitably become more intertwined in the global context.This article also focused on how European law has given contribution to the development of Indonesia legal system."

"Sekarang ini, pemaknaan tentang nasionalisme harus dibaca sebagai kesadaran yang tinggi seluruh komponen bangsa untuk menjaga keutuhan bangsa. Teori klasik penguatan nasionalisme dilakukan melalui pendidikan karakter. Kita perlu pemikiran yang intens dan solusi terbaik untuk menhindari apatisme yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara. Untuk menjaga keutuhan nasionalisme, perlu menjaga rasa persatuan bangsa dari perpecahan yang hanya disebabkan oleh perbedaan aspirasi dan pilihan politik. Perlu dibangun sistem hukum yang demokratis berkenaan dengan pembatasan kekuasaan dalam jabatan-jabatan publik untuk mengurangi konflik atau pertentangan yang timbul di masyarakat. "

"Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional dapat mengikatkan diri dan tunduk kepada Perjanjian Internasional. Namun, kedudukan dan cara pemberlakuan perjanjian internasional di dalam suatu negara dapat berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam mengatur kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional suatu negara, harus diperhatikan teori manakah yang dianut negara tersebut terkait hubungan hukum internasional dan hukum nasional, apakah monisme atau dualisme. Dari berbagai praktik negara dalam mengatur perjanjian internasional, Amerika Serikat dan Inggris merupakan contoh negara dualis, sementara Belanda merupakan contoh negara monis. Australia dan Tiongkok tidak mengatur jelas kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasionalnya, dan Jerman terlihat mencoba mengkombinasikan kedua teori tersebut. Terkait praktik di Indonesia, perjanjian internasional tidak memiliki kedudukan dan cara pemberlakuan yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi dan para penegak hukum. Kerugian yang timbul akibat ketidakjelasan ini adalah adanya ketidakpastian hukum dan langkah hukum Indonesia yang tidak dapat diprediksi. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang memiliki bentuk yuridis normatif.

---

Treaty are the main source of international law. State as one of the subjects of international law can bind itself and subject to the Treaty. However, the position and enforcement of treaty in a state can be different from one another. This is because in regulating the position of international treaties in the national legal system of the state, should be considered which theory espoused by the state related to the relationship of international law and national law, whether monism or dualism. Of the various practices of the state in regulating international treaty, the United States and the United Kingdom are examples of dualist state, while the Netherlands is an example of monist state. Australia and China did not set out clear position of international treaty in their domestic law, and Germany look to try to combine the two theories. Related practices in Indonesia, treaty do not have the clear position and how to enforcement clearly, giving rise to confusion among practitioners and law enforcement. Losses incurred as a result of this vagueness is legal uncertainty and Indonesian legal steps that can not be predicted. This thesis is a study of law has normative juridical form."

"This study aims to describe and analyze the development of the harmonization of international conventions of migrant workers rights with the Indonesian Migrant Workers Act and to examine the process of adopting the substance of international conventions on the protection of migrant workers' rights into the Indonesian Migrant Workers Act. This study uses legal normative research method by reviewing principles, concepts of law and related legislations and regulations. The results of this study shows that: harmonization of international conventions on the protection of migrant workers' rights into Law No. 18 of 2017 is carried out through a transformation that refers to the position of international conventions in Indonesian national law; and the substance of international conventions to protect the rights of migrant workers is adopted through two processes which are a political process of discussion of Amendment of Law No. 39 of 2004 to become Law No. 18 of 2017 by the House of Representatives of Republic of Indonesia and civil society organizations and a legal processof referring Law No. 6 of 2012 in Amendment to Law No. 39 of 2004 to become Law No. 18 of 2017 version of May 2016 and identifying seven findings to compare the Law No. 18 of 2017 and the ratification law of the Convention."