Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di KPP XYZ dalam melakukan proses pencairan restitusi. Permasalahan menyebabkan proses pencairan restitusi tidak berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pencairan restitusi terjadi dari sisi Wajib Pajak, KPP dan KPPN. Untuk itu disarankan format surat pemberitahuan nomor rekening yang formal dan lengkap agar memberi kepastian bagi Wajib Pajak; sistem/aplikasi yang mumpuni yang mendukung kinerja KPP dan KPPN; regulasi yang memadai agar memberi kepastian bagi pihak-pihak terkait; sosialisasi yang baik dan konsekuensi yang tegas bagi Wajib Pajak agar mengetahui dampak dari tindakan hukum yang dilakukan.

---

ABSTRACTThe research is to find out the problems that occurred at KPP XYZ in conducting the process of disbursing tax refund. These problems cause the process of disbursing the tax refund does not run smoothly according to the applicable regulations. This research is a qualitative study with a case study approach. The results of the study show that the problem of disbursement occurs from the side of taxpayers, KPP and KPPN. For this reason, it is recommended that a formal and complete account number notification form be given to provide certainty for taxpayers; qualified systems/applications that support the performance of KPP and KPPN; adequate regulations so as to provide certainty for relevant parties; good socialization and strict consequences for taxpayers to know the impact of legal actions taken."

"Mekanisme restitusi PPN mengalami perubahan mendasar, karena mulai tahun 2001 Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) boleh mengajukan permohonan restitusi pada setiap Masa Pajak yang sebelumnya hanya dapat dilakukan pada akhir tahun buku, kemudian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-523/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januan 2001, dan diganti dengan Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001, dimana restitusi tidak lagi dibatasi 7% dari total nilai ekspor dan/atau nilai penyerahan kepada Pemungut PPN pada Masa Pajak tersebut, sebagaimana diatur dalam Kep-28/PJ/1996 tanggal 17 April 1996.Dengan demikian dampak perubahan penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan (restitusi) akan mempunyai dampak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi perbedaan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara signifikan sebelum dan setelah diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/200I tanggal 19 Pebruari 2001?Metode penelitian yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dengan menggunakan t-test. Uji perbedaan dua populasi digunakan untuk mengukur apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata dari dua populasi yang diukur dengan menggunakan dua sampel dari kedua populasi tersebut. Populasi yang digunakan adalah data penerimaan PPN, sedangkan sampel yang diambil merupakan data penerimaan bulan Pebruari 1999 sampai bulan Desember 2000 sebagai sampel pertama dan data bulan Januari 2001 sampai bulan Nopember 2002 merupakan sampel data kedua.Dari uji hipotesis diperoleh hasil bahwa uji beda dua rata-rata menghasilkan perbedaan sebesar-7,40, dengan nilai absolut dari t-hitung adalah 7,40 dengan tingkat signifikan 0,000 dan bila dibandingkan dengan t-tabel dengan taraf ά= 0,05 dan df = 44 sebesar 2,015, sehingga dapat diketahui bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penerimaan PPN setelah restitusi pada periode Pebruari 1999 sampai dengan Desember 2000 dengan periode Januari 2001 sampai dengan Nopember 2002. Adapun perbedaan secara rata-rata penerimaan sebesar Rp 1.858.299 juta. Tanda negatif yang berada pada nilai t-hitung (-7,40) menunjukan bahwa kelompok data yang diletakkan di awal (periode Pebruari 1999-Desember 2000) memiliki nilai yang lebih kecil dari kelompok data yang diletakkan di akhir (periode Januari 2001-Nopember 2002), dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa setelah diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2001 penerimaan PPN setelah restitusi mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya keputusan tersebut.

---

Tax Refund mechanism in value added tax has changes since 2001 the taxpayer can apply for a tax refund in value added tax at the end of the month as previously could only be done at the end of the year. Furthermore Kep Dirjen Kep-523/PJ/2000 dated 6 December 2000 applied since 1 January 2001 where the taxpayer can only refund their value added tax 7% only from their export or sales to withholding tax organization at each period is change by Kep-160/PJ/2001 dated 19 February 2001 as it is being regulated by Kep-28/PJ/1996 dated 17 April 1996.

Because of that changes in the calculation and the ways of value added tax refund will have an effect on our Value Added Tax income.

This thesis is going to analyze whether there are differences in our value added tax income before and after Kep - I6O/PJ/2001 dated 19 February 2001 is being applied.

The research method that is used in this research is the average of two type differences using the t-test. The test of the differences in two populations is used to measure whether there are differences in nominal averages from the two populations. Population is used Value Added Tax income, but sampling take income list month February 1999 until December 2000 as first sample and list month January 2001 until November 2002 second sampling.

From Hypothesis test the result are -7,40 differences, with absolute number from the calculation t is 7, 40 with significance point 0,000 and comparing with the t-table ά= 0,05 and df= 44 is 2,015. So can be known that the t calculation is bigger than the t-table. So it can be concluded there are differences between Value Added Tax Income after tax refund in February 1999 until December 2000 with January 2001 until November 2002. The differences in income averages Rp 1.858.299,- million. The negative sign in t-calculation (-7,40) showed the groups of data at the beginning ( period February 1999 - December 2000) is smaller than the groups of data (period January 2001 - November 2002), so it can be concluded that after Kep Dirjen 1601PJ12001 is applied Value Added Tax after tax refund income increased."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur dan sistem restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang terjadi di dalam PT PP Presisi Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data dari wawancara terstruktur dan dokumentasi internal PT PP Presisi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten dan tinjauan literatur utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dan pengertian mengenai PPN serta prosedur restitusi PPN, serta konsep evaluasi restitusi PPN. Berdasarkan hasil penelitian, sistem dan prosedur restitusi PPN yang telah dan sedang berlangsung di PT PP Presisi dinilai sudah cukup memenuhi kriteria evaluasi, terutama dalam hal efisiensi waktu dan proses pencairan dana restitusi PPN. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, antara lain terlalu banyak tahap verifikasi, hambatan dalam proses dokumentasi dan komunikasi, serta kurang tertibnya beberapa vendor terkait. Penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai evaluasi manajemen restitusi pajak PPN di PT PP Presisi. Rekomendasi dapat diberikan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam hal pengurangan tahap verifikasi yang berlebihan, peningkatan efisiensi dalam proses dokumentasi dan komunikasi, serta penertiban terhadap vendor terkait guna meningkatkan kinerja manajemen restitusi pajak PPN secara keseluruhan.

---

This research analyses and evaluates the value-added tax (VAT) refund procedures and systems within PT PP Presisi Tbk. The research method used is a descriptive qualitative case study design, utilizing data from structured interviews and internal documentation of PT PP Presisi. Data analysis was conducted using the content analysis method, and the primary literature review utilized in this study consisted of the concepts and definitions related to Value Added Tax (VAT) and the procedures for VAT restitution, along with the idea of evaluating VAT restitution. Based on the research discoveries, the VAT refund system and policies that have been implemented and are currently in progress at PT PP Presisi are considered to sufficiently meet the evaluation criteria, particularly regarding time efficiency and VAT refund reimbursements. However, there are several things to note, such as; excessive verification stages, documentation and communication obstacles, and non-compliant related vendors. This research comprehensively overviews PT PP Presisi's VAT refund management evaluation. Improvement recommendations to improve the overall performance of VAT refund management, such as reducing excessive verification stages, enhancing efficiency in the documentation and communication process, and organizing the related vendors, can be considered further for implementation."

"Kebijakan perpajakan pada setiap negara menghasilkan implementasi yang berbeda. Perbedaan kebijakan dalam proses pengembalian PPN antara Indonesia dengan negara lain, terutama untuk Perwakilan Diplomatik ditentukan berdasarkan asas resiprositas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembalian pajak (VAT Refund) bagi Perwakilan Diplomatik di Indonesia dan menganalisa kendala-kendala yang terjadi dalam pengimplementaian kebijakan tersebut. Analisa pengembalian pajak ini difokuskan pada kewenangan dalam perpajakannya, objek pajak, subjek pajak, proses pengembalian pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana proses pengembalian pajak di Indonesia untuk perwakilan diplomatik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya kebijakan umum yang mengatur mengenai jangka waktu yang diperlukan dalam proses pengembalian PPN dan belum adanya sistem terintegrasi antara Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Perwakilan Diplomatik dan KPP Badan dan Orang Asing untuk pengecekan faktur pajak online. Kendala – kendala yang dihadapi antara lain (1) Kurangnya koordinasi Pusat dengan Kedutaan, (2) Proses pencairan yang lama, (3) Kesalahan input data pada aplikasi, (4) Aplikasi belum diterapkan secara maksimal.

---

Tax policy in every country has differences with each other in implementation. The differences of regulation regarding VAT Refund policies (Value Added Tax Returns) and other country. Especially for Diplomatic Representatives is determined by the principle of reciprocity. The purpose of this study is to analyze VAT Refund regulations between for Diplomatic Representatives in Indonesia, in addition to analyze the obstacles in the implementation of the policy. The Analysis of the tax refund system will be focused on the structure of authority on the taxation fields, tax objects, tax subjects, tax return processes. The research using qualitative research. The aim of this research is to describe how the implementation of VAT refunds in Indonesia. The Conclusion of this research is the absence of a policy that regulates the time period for the process of tax returns for Diplomatic Representatives and the absence of an integrated online system between the Directorate General of Protocol and Consular, Diplomatic Representatives and KPP Badan dan Orang Asing to facilitate and reduce human errors for verification online tax invoice. The obstacles in the implementation of the policy are (1) Lack of coordinating between Embassies and Central Office, (2) Long disbursement process, (3) Error in data inputting, (4) The application has not been maximally implemented."