Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah mengelaborasipemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) gunameningkatkan proses belajar peserta didik. Pemanfaatan TIKdalam pembelajaran akan memotivasi guru melaksanakansecara bertahap kegiatan pembelajaran yang berpusat padapeserta didik. Masalah yang dibahas di dalam penelitian iniadalah tentang bagaimana pergeseran kegiatan pembelajarandari yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat padapeserta didik melalui pemanfaatan TIK. Perkembangan TIKmemengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasukkegiatan pembelajaran di kelas. Sekalipun demikian, belumsemua sekolah dan guru memanfaatkan TIK dalammembelajarkan peserta didiknya. Kegiatan pembelajaranmasih cenderung berfokus atau berpusat pada guru di kelas.Penelitian ini mengkaji kecenderungan guru memulaipemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran dan pada saatyang bersamaan juga cenderung menerapkan modelpembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penelitianini menerapkan metode penelitian kepustakaan yangmengeksplorasi berbagai isu yang berkaitan denganpemanfaatan TIK dalam pembelajaran (melalui berbagai hasilpenelitian dan pengembangan, jurnal ilmiah, prosidingpertemuan ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan) gunamenerapkan model pembelajaran yang berfokus pada pesertadidik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatanTIK dalam pembelajaran menstimulasi guru secara bertahapuntuk menerapkan model pembelajaran yang berpusat padapeserta didik."

"AbstrakSaat ini penggunaan Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) untuk membantu proses pembelajaranmerupakan suatu hal yang biasa. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimanakah pemanfaatan TIK dalampembelajaran di SMPN 5 Ponorogo, yang meliputi peralatanyang digunakan, frekuensi pemanfaatan, hambatan yangdihadapi, dukungan dari pimpinan, serta pengaruhnyaterhadap motivasi belajar siswa. Objek dari penelitian ini adalah51 orang guru di SMPN 5 Ponorogo. Penelitian inimenggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner danwawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secaradeskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwaseluruh responden sudah memanfaatkan TIK dalam prosespembelajaran meskipun dengan frekuensi yang berbeda beda.Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana sertarendahnya kemampuan memanfaatkan TIK. Meskipun literasidigitalnya masih rendah, seluruh guru memiliki semangatbelajar yang tinggi sehingga kemampuannya bisa ditingkatkanmelalui pelatihan pelatihan. Pemanfaatan TIK juga terbuktimampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan berdampakjuga terhadap prestasi belajar mereka. Guna meningkatkankualitas pembelajaran yang memanfaatkan TIK, pihak sekolahperlu meningkatkan kualitas perangkat TIK. Selain itu, perlujuga dilakukan pelatihan guna meningkatkan kemampuan gurudalam memanfaatkan TIK untuk mendukung proses pembelajaran."

"[ABSTRAKKemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pada sektor pertanian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan.TIK sebagai alat bantu dapat meningkatkan efisensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian melalui penyediaan informasi secara cepat dan dan akurat. Besarnya manfaat yang dapat diambil melalui TIK tersebut di atas hanya dapat dicapai apabila TIK digunakan secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi pemanfaatan TIK di kalangan petani yang meliputi jenis perangkat TIK yang dimiliki petani, informasi yang dibutuhkan petani, dan faktor-faktor yang memengaruhi petani dalam menggunakan perangkat TIK.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik thematic analysis untuk pengolahan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah kondisi pemanfaatan TIK di kalangan petani, dimana perangkat TIK yang paling banyak dimiliki adalah HP dan TV. Informasi yang paling dibutuhkan oleh petani adalah harga komoditas pertanian dan faktor yang paling memengaruhi pemanfaatan TIK di kalangan petani adalah kemampuan SDM petani yang rendah.

---

ABSTRACTThe advance rapid of information and communication technology also its potential of widespread utilization, open opportunities in accessing, managing, and exploiting the information in larga scale volume quickly and accurately. Towards agricultural sector, the utilization in information and communication technology (ICT) can help reduce poverty and increase food security.ICT as a toll can improve the efficiency, productivity, and sustainability of agriculture through the provision and information quickly and accurately. The amount of benefits that can be taken through ICT mentioned above can only be achieved if ICT is used appropriately. This study aims to describe the condition of the use of ICT among farmers that include the type of ICT devices owned by farmers, the information needed by farmers, and the factors that affect farmers in the use of ICT tools.This is a qualitative research and use thematic analysis technique for processing the data. The result of this research showed that the utilization of ICT among farmers, where the most common ICT devices owned by farmers are mobile phone and television. The most needed information among farmers is the price rate of agricultural commodities, and factors that most influence the use of ICT among farmers is lack of human resource capability in using ICT., The advance rapid of information and communication technology also its potential of widespread utilization, open opportunities in accessing, managing, and exploiting the information in larga scale volume quickly and accurately. Towards agricultural sector, the utilization in information and communication technology (ICT) can help reduce poverty and increase food security.ICT as a toll can improve the efficiency, productivity, and sustainability of agriculture through the provision and information quickly and accurately. The amount of benefits that can be taken through ICT mentioned above can only be achieved if ICT is used appropriately. This study aims to describe the condition of the use of ICT among farmers that include the type of ICT devices owned by farmers, the information needed by farmers, and the factors that affect farmers in the use of ICT tools.This is a qualitative research and use thematic analysis technique for processing the data. The result of this research showed that the utilization of ICT among farmers, where the most common ICT devices owned by farmers are mobile phone and television. The most needed information among farmers is the price rate of agricultural commodities, and factors that most influence the use of ICT among farmers is lack of human resource capability in using ICT.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 3 (tiga) model penerimaan pajak yaitu hubungan antara pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh basis pajak pusat dengan penerimaan pajak pusat, pemanfaatan TIK oleh basis pajak provinsi dengan penerimaan pajak provinsi, dan pemanfaatan TIK oleh basis pajak kabupaten/kota dengan penerimaan pajak kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Proksi variabel dependen penelitian yaitu penerimaan pajak pusat (PPh Final UMKM dan PPh Orang Pribadi non karyawan) per PDRB, penerimaan pajak provinsi per PDRB, dan penerimaan pajak kabupaten/kota per PDRB. Adapun proksi pemanfaatan TIK adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Terdapat basis pajak untuk setiap provinsi yang menjadi variabel independen utama penelitian yaitu basis pajak pusat berupa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), basis pajak provinsi berupa jumlah kendaraan bermotor, dan basis pajak kabupaten/kota berupa jumlah PDRB hotel dan restoran. Selain itu, variabel independen utama yang menggambarkan pemanfaatan TIK oleh masing-masing basis pajak adalah interaksi IP-TIK dengan jumlah UKM, interaksi IP-TIK dengan jumlah kendaraan bermotor dan interaksi IP-TIK dengan jumlah PDRB hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2015-2019 yang diagregasi ke level provinsi, kemudian dianalisis dengan teknik regresi data panel Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK oleh basis pajak pusat, basis pajak provinsi, dan basis pajak kabupaten/kota berhubungan positif terhadap penerimaan pajak pusat, penerimaan pajak provinsi, dan penerimaan pajak kabupaten/kota. Hasil estimasi secara rinci yaitu, secara rata-rata, kenaikan sebanyak 1.263 UKM yang memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak pusat sebesar 0,00802 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebanyak 30.828 kendaraan bermotor yang pemiliknya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak provinsi sebesar 0,00172 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebesar 108 milyar rupiah PDRB sektor hotel dan/atau restoran yang pemilik/pengelolanya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak kabupaten/kota sebesar 0,00111 persen.

---

This study aims to estimate 3 (three) models of tax revenue, namely the relationship between the use of Information and Communication Technology (ICT) by the central tax base with central tax revenues, the use of ICT by the provincial tax base with provincial tax revenues, and the use of ICT by the district/city tax base with district/city tax revenues at 33 province in Indonesia. The proxies for the dependent variable of the study are central tax revenues (MSMEs Final Income Tax and non-employee Personal Income Tax) per GRDP, provincial tax revenues per GRDP, and district/city tax revenues per GRDP. The proxy for the use of ICT is the Information and Communication Technology Development Index (IP-TIK). There is a tax base for each province which is the main independent variable of the study, namely the central tax base in the form of the number of Small and Medium Enterprises (SMEs), the provincial tax base in the form of the number of motorized vehicles, and the district/city tax base in the form of the GRDP of hotels and restaurants. In addition, the main independent variables that describe the use of ICT by each tax base are the interaction of IP-TIK with the number of SMEs, the interaction of IP-TIK with the number of motorized vehicles and the interaction of IP-TIK with the number of GRDP of hotels and restaurants. This study uses data from the Directorate General of Taxes (DGT), the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for 2015-2019 which are aggregated to the provincial level, then analyzed using the panel data regression technique Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM) were selected based on the Hausman test. In general, the estimation results show that the use of ICT by the central tax base, provincial tax base, and district/city tax base is positively related to central tax revenues, provincial tax revenues, and district/city tax revenues. The detailed estimation results are that, on average, an increase of 1,263 SMEs utilizing ICT in the IP-TIK 5 index, will increase the central tax ratio by 0.00802 percent. On average, an increase of 30,828 motorized vehicles whose owners use ICT in the IP-TIK 5 index will increase the provincial tax ratio by 0.00172 percent. On average, an increase of 108 billion rupiahs in the GRDP of the hotel and/or restaurant sector whose owners/managers utilize ICT on the IP-TIK 5 index will increase the district/city tax ratio by 0.00111 percent."

"Tesis ini membahas strategi internal dan eksternal penegakan kode etik DPR RI yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPR RI agar lebih efektif di masa mendatang. Penelitian ini menggunaan Soft System Methodology (SSM) sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya membuat pedoman perilaku dan standar etika yang disepakati oleh semua anggota; Badan Kehormatan perlu mempublikasikan semua ketentuan dan peraturan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat; Selain itu diperlukan adanya unsur luar dari non anggota dewan yang dapat memperkuat Badan Kehormatan."

"ABSTRAK Sehubungan dengan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, penataan organisasi dilakukan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perubahan struktur organisasi unit kerja TIK dilakukan dari struktur organisasi lama yaitu Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC) menjadi Direktorat Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai (DTIKC) yang lebih berfokus dalam pengelolaan TIK pada DJBC. Perubahan ini mengakibatkan perlunya perancangan terhadap syarat kompetensi jabatan dalam DTIKC. Syarat kompetensi jabatan yang disusun terdiri dari syarat kompetensi manajerial dan teknis TIK. Di tahap awal dilakukan studi literatur pada Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan dan Kompetensi Teknis yang akan diacu. Syarat kompetensi manajerial disusun berdasarkan Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan, Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dilakukan untuk memilih kerangka kompetensi teknis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan syarat kompetensi teknis TIK. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang TIK adalah kompetensi yang lebih sesuai untuk menjadi acuan dibandingkan dengan Skill Framework for Information Age (SFIA) dan Internal Caseworker Guidance for IT Occupation karena memiliki nilai perhitungan AHP tertinggi. Penelitian menggunakan metode Hermeneutika dalam menganalisis data teks hasil wawancara yang diperoleh. Pada tahap akhir penelitian dilakukan expert judgement oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Pengelola TIK pada DJBC. Penelitian ini menghasilkan syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk struktur organisasi baru pada DJBC. Melalui hasil analisis diperoleh 35 syarat kompetensi manajerial dan 12 syarat kompetensi teknis TIK yang membentuk syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk struktur organisasi baru DJBC. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam penyusunan syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk kebutuhan organisasi baru DJBC.

---

ABSTRACTIn order of institutional transformation of Ministry of Finance, organizational restructuring carried out in the Central Office of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). IT organization change structure performed from the old organization structure namely the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI) into the Directorate of Customs and Excise Information Technology (DCEIT) which is more focused in the management of ICT on DGCE. These changes result in the necessary design to competency requirement for the job in DCEIT.Competency requirement which will be prepared consisting of managerial competency requirements and technical competency requirements. In the early stages, study of the literature performed on the Ministry of Finance Competency Dictionary and Technical Competency Framework that will be referenced. Managerial competency requirements compiled based on the Ministry of Finance Competency Dictionary. Based on discussion with stakeholder, Analytic Hierarchy Process (AHP) method is performed to choose ICT technical competency framework that will be used as reference in the preparation of the technical competency requirements. The ICT Indonesia National Competency Framework Standard National Competence Indonesia is more suitable to be used compared with Skill Framework for the Information Age (FIA) and the Internal Caseworker Guidance for IT Occupation because of its highest eigen value through the AHP calculation. The research was conducted using qualitative research method and using the Hermeneutics method to analyze the interview data obtained. In the final stages of the research, Expert Judgement conducted by the Human Resource Development Officer and ICT Manager Officer in DGCE. The analysis obtained 35 managerial competency requirement and 12 technical competency requirement forming job competency requirement. The results of this research are expected to help in the preparation of job competency requirement needs of DCEIT."

"Latar belakang: Terdapat beberapa metode pengukuran TIK, baik invasif maupun noninvasif. Metode invasif pengukuran TIK kadang tidak dapat dilakukan karena keterbatasan alat dan tenaga ahli. Untuk itu, metode noninvasif pemeriksaan TIK telah banyak dikembangkan. Salah satunya adalah sonografi ONSD. Menurut studi sebelumnya, ONSD memiliki korelasi yang kuat, serta sensitivitas dan spesifisitas yang baik dalam memprediksi peningkatan TIK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan pemeriksaan ONSD menggunakan ultrasonografi dalam mendeteksi peningkatan TIK pada pasien dengan infeksi otak.Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dan menilai korelasi antara nilai ONSD menggunakan ultrasonografi dengan tekanan pembukaan lumbal pungsi. Terdapat 43 subjek tersangka infeksi otak yang telah dilakukan pemeriksaan sonografi ONSD sesaat sebelum dilakukan pengukuran tekanan pembukaan lumbal pungsi. Tekanan pembukaan lumbal pungsi diperiksa dengan menggunakan intravenous IV tubing, three way stopcock, dan penggaris ukur. Tekanan pembukaan dikatakan meningkat jika lebih dari 20 cmH2O. Pemeriksaan ONSD dilakukan pada kedua mata dengan menggunakan ultrasonografi dengan frekuensi transmit sekitar 7-15MHz.Hasil: Didapatkan usia rata-rata subjek adalah 35 tahun. Sebagian besar subjek adalah HIV positif 55,8 . Jenis infeksi otak terbanyak adalah meningitis TB yaitu 28 kasus 65,1 . Keluhan terbanyak yang dialami subjek adalah sakit kepala 79,1 dan demam 88,4 . Defisit okulomotor berupa paresis nervus abdusen atau nervus okulomotorius didapatkan pada 8 subjek 18,6 . Median tekanan pembukaan subjek yaitu 18 cmH2O rentang 7- 81 cmH2O , dimana 16 subjek 37,2 dengan tekanan di atas 20 cmH2O. Nilai ONSD pada tekanan pembukaan meningkat lebih lebar dibandingkan ONSD pada tekanan pembukaan normal 6,09 0,59 vs 5,58 0,55mm . Terdapat perbedaan ONSD yang bermakna antara tekanan pembukaan meningkat dan normal p=0,02 . Berdasarkan hasil uji Spearmen didapatkan hubungan antara ONSD dengan tekanan pembukaan lumbal pungsi p= 0,002 dengan derajat korelasi sedang r= 0,452 . Model regresi ONSD terhadap tekanan pembukaan lumbal pungsi adalah y= -36,488 9,936x.Kesimpulan: ONSD berkorelasi sedang dengan tekanan pembukaan lumbal pungsi.

---

Background There are several methods of measuring increased intracranial pressure, both invasive and noninvasive. The invasive method of measuring intracranial pressure sometimes can not be performed because of limited tools and experts. For that reason, noninvasive methods of intracranial pressure examination have been widely developed today. One of the noninvasive method is ONSD sonography. According to previous studies, ONSD has a strong correlation, as well as good sensitivity and specificity in predicting increased intracranial pressure. This study aims to determine the usefulness of ONSD examination using ultrasonography in detecting increased intracranial pressure in patients with cerebral infection.Method This study used cross sectional design and assessed the correlation between ONSD value using ultrasonography with opening pressure of lumbar puncture. There were 43 suspected cerebral infection subjects who had performed ONSD sonographic shortly before opening pressure swere measured. The opening pressure is examined using intravenous IV tubing, three way stopcock, and a measure ruler. The opening pressure is interpreted to increase if the pressure exceeds 20 cmH2O. The ONSD examination is performed on both eyes using ultrasound with a transmitting frequency of about 7 15MHz.Result The average age of the subject was 35 years. Most of the subjects were HIV positive 55.8 . The most common type of cerebral infection is TB meningitis 28 cases, 65,1 . The most common chief complaints were headache 79.1 and fever 88.4 . An oculomotor deficit paresis of the abduscen nerve or oculomotor nerve was obtained in 8 subjects 18.6 . The median of opening pressure was 18 cmH2O range 7 81 cmH2O , where 16 subjects 37.2 with pressure above 20 cmH2O. The ONSD value at the increased opening pressure was wider than ONSD at normal opening pressure 6.09 0.59 vs 5.58 0.55mm . There was a significant ONSD difference between increased and normal opening pressure p 0.02 . Based on Spearmen test results obtained the relationship between ONSD with puncture lumbar opening pressure p 0,002 with medium degree of correlation r 0.452 . The ONSD regression model of predicting opening pressure of lumbar puncture is y 36,488 9,936x.Conclusion ONSD correlated moderately with opening pressure of lumbar puncture."

"Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan komunitas melalui pemanfaatan TIK oleh komunitas rewo-rewo di desa Kaliabu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan komunitas pada komunitas rewo-rewo melalui pemanfaatan TIK dapat meningkatkan kedua aspek yaitu dimensi pemberdayaan komunitas dan dimensi pemberdayaan individu. Dimana dalam dimensi berbasis komunitas terdapat peningkatan pada dimensi konsep informasional, dimensi pembangunan ekonomi dan dimensi pembangunan sosial. Sedangkan dalam dimensi individu terdapat peningkatan kemampuan pada dimensi informasional, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi ekonomi.

---

The research is about the community development through utilization of information and communication technology by rewo-rewo community in Kaliabu village. The research is qualitative research with descriptive design. The result of the research shows that community development in rewo-rewo community through utilization of information and communication technology can increase 2 aspects. They are community development dimension and individual development dimension. In community based dimension, there are upgrading on informational concept, economic development and social development dimensions. While in individual dimension, it shows that there are upgrading on informational, social, psychology and economy dimensions."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."