Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Nugraha Adi Prasetya

Perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan dalam surat kuasa membebankan hak tanggungan : studi kasus putusan Mahkamah Agung no. 1369K/Pdt/2009, no. 2209K/Pdt/2005, no. 610PK/Pdt/2002 = Protection of creditor as the holder of attorney imposing mortgage's right in attorney imposing mortgage case study of supreme court , verdict no. 1369K/Pdt/2009, no. 2209K/Pdt/2005, no. 610PK/Pdt/2002

" Perjanjian Kredit kepada Bank merupakan praktek yang umum dilakukan oleh debitur untuk memperoleh kredit yang dibutuhkannya. Dalam prakteknya, perjanjian ini menggunakan jaminan hak tanggungan dimana format dan bentuknya telah ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut. Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diberlakukan dalam hal debitur tidak bisa datang langsung dan sebagai syarat agar dapat segera ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). SKMHT pada prinsipnya diberikan untuk jangka waktu tertentu. Tujuan ini diberlakukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30367

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Floren

Persetujuan Istri yang Diwujudkan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 222 K/Pdt/2017 = Wife's Approval Manisfested in Authorization for Assignment of Mortgage on Joint Assets Based on The Supreme Court's Decision 222 K/Pdt/2107.

" Penelitian ini membahas mengenai kedudukan perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan istri terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan pemberian kuasa dari istri kepada suaminya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian kredit yang dibuat tanpa perstujuan pasangan terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah dibuat serta disetujui oleh pasangan nikahnya dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pembeli dalam lelang berdasarkan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/Pdt/2017 dan Tanggungjawab notaris ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Masykur Burhan

Otentisitas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat notaris berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = The Authenticity of SKMHT made by notary in accordance to act number 30 year 2004 regarding the notary

" ABSTRAK
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dalam akta notaris atau akta PPAT, meskipun demikian pembuatan akta SKMHT secara notariil dalam praktek hanya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan blanko SKMHT. Seorang notaris ketika menggunakan blanko SKMHT tunduk pada tata cara pengisian blanko SKMHT dan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Suatu akta notaris harus memenuhi syarat-syarat formiil dan materiil untuk dapat dinyatakan sebagai akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Dari ... "

2011

T28986

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kun Amim Baljun

Pemberlakuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) = Application of authority letters (SKMHT) which are not followed by the making of deed of giving mortage right (APHT) RIGHTS

" Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pada pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan dalam kondisi tertentu diperlukan terlebih dahulu pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terkait dengan kondisi objek Hak Tanggungan. Terkait dengan SKMHT diatur jangka waktu agar SKMHT tersebut diikuti menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pada praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai SKMHT yang tidak diikuti pembuatan APHT. ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51812

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Angelia Yogiana

Tanggung jawab notaris atas surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan studi kasus putusan nomor 55/PDT.G/PLW/2015/PN PKL = The responsibility of notary to authorization for the assignment of a mortgage which is stated null and void by law case study of pekalongan district court decision number 55/PDT.G/PLW/2015/PN PKL

" Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan peran perbankan sebagai sarana menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, salah satunya dengan pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank pada umumnya diikuti dengan pemberian jaminan oleh debitur kepada bank untuk memperkecil resiko bank. Salah satu jaminan yang lazim digunakan yaitu tanah, dengan pengikatan hak tanggungan. Namun prakteknya terdapat masalah dalam pengikatan hak tanggungan sehingga menyebabkan hak tanggungan batal demi hukum, salah satunya yaitu kuasa untuk membebankan hak tanggungan diberikan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49403

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mariska Dwinita

Analisis mengenai akta pengakuan utang yang diikuti perjanjian pengikatan jualbeli dibandingkan dengan pembebanan jaminan melalui lembaga jaminan hak tanggungan = Analysis on acknowledgement of indebtedness followed by sale and purchase agreement compared with security encunberance by security rights institution

" Indebtedness followed with Sale and Purchase Agreement is an agreement made under the principle of freedom of contract in the agreement. Agreement made legally valid as laws for making it. Treaty debt with collateral such as land must consider the provision of guarantees of right to land. Regarding the collateral in the form of land should consider the enforceability of Law No 4 of 1996 on Mortgage. In the case of debt instruments with a ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T28252

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Larasati Allegra Farniasari

Tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum (studi kasus: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 754K/PDT/2011) = The responsibility of the notary againts the power of attorney to encumber security right deed which is cancelled by the court due to the legal defect of the deed (case study verdict of the supreme court of the republic of Indonesia No: 754/K/ PDT/2011)

" Tesis ini membahas mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dapat dianggap cacat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma tertulis. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat menjadi cacat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47253

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Frischa Natra Fitra

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertipikat Hak Milik pada Eksekusi Lelang Putusan Pengadilan atas Jaminan yang Diikat surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan namun tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan = Legal Protection for Owners of Certificate of Ownership in Execution of Court Decision Auction for Guarantess Bounded by Power of Attorney Imposing Underwriting Rights but nt followed by Deed of Granting Mortgage Rights

" Eksekusi Lelang atas jaminan yang berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Pengadilan dapat dilaksanakan apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan telah didaftarkan oleh Kantor Pertanahan sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan. Apabila tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan adanya gugatan dari pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik maka dapat menimbulkan masalah hukum. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak milik pada ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54733

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian