Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Rinaldi

Analisis status kelembagaan majelis pengawas notaris terhadap produk hukum yang dapat digugat pada pengadilan tata usaha negara, studi kasus putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT tanggal 28 April 2011 dan putusan nomor: 25/g/2009/ptun.sby tanggal 3 September 2009 = Analysis of the notary supervisory council decision as decision can be sued by state administrative court case studies decision No 43/G/2011/PTUN/JKT and decision No 25/G/PTUN/SBY

" Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis Pengawas Pusat Notaris mengenai adanya pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi didalamnya. Apabila putusan dalam tingka Majelis Pengawas Wilayah, hal itu dapat di banding ke Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Apabila putusan dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat, Undang Undang Jabatan Notaris tidak mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan. Namun dalam kajian yang dilakukan terhadap 2 (dua) ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46110

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Piska Megawati

Kewenangan majelis pengawas notaris untuk memeriksa dan mengawasi notaris yang bukan anggota ikatan notaris indonesia (INI) (studi kasus penolakan pemeriksaan terhadap protokol notaris oleh majelis pengawas daerah Jakarta Pusat di Kantor Notaris TA) = The authority of notary supervisor council to examine and oversee notaries who are not members of ikatan notaris indonesia (INI) a case study about examination rejection of notary s protocol by the regional supervisory council in ta notary office

" Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42468

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zealabetra Mahamanda

Implikasi terhadap laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas rangkap jabatan notaris sebagai advokat studi putusan MPPN nomor 15/B/MPPN/XII/2017 = Implication for report of people who feel disadvantages over dual position of notary as advocates central supervisory council of notary/MPPN decision number 15/B/MPPN/XII/2017

" Tesis ini membahas laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas rangkap jabatan notaris sebagai advokat, pencegahan terjadinya rangkap jabatan notaris sebagai advokat dan pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat dan tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris perlu dibina dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan hasil data deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan alat ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50247

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nedya Rizki Putri

Putusan Majelis pengawas wilayah yang melampaui kewenangan berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh notaris: studi putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 = Decision of the regional supervisory council that goes beyond its authority in relation to the existence of concurrent positions by a notary: study of the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Lampung Province number: 01/Pts/Mj.PWN Prov L

" Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51731

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wangke, Olivia Eiden Hanna

Peran advokat dalam pemeriksaan majelis pengawas notaris = Advocates role in examination council supervisory notary

" Jaminan atas kepastian keadilan hukum adalah kebutuhan setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tidak ada aturan yang mengistimewakan dan memperlakukan seseorang atau kelompok/golongan tertentu agar berada dalam kondisi ?Kebal Hukum?, setiap orang sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya di hadapan hukum, termasuk notaris. Penulisan Tesis ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif bermaksud untuk menempatkan perlakuan dan sikap yang benar terhadap dan oleh notaris ketika ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T33155

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jane Miranda Gasali

Analisis yuridis mengenai kekuatan dan perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh majelis pengawas wilayah notaris dan majelis pengawas pusat notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MJ.PPN/XI/2010 = Juridical analysis on power of and distinction between decision rendered by the district supervisory council for notary (Majelis Pengawas Wilayah Notaris) and central supervisory council for notary (Majelis Pengawas Pusat Notaris) : case analysis on Decision of District Supervisory Council for Notary Number W29/PSTN/Not.14/2010 and Decision of Central Supervisory Council for Notary Number 11/B/MJ.PPN/XI/2010

" Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38712

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maramis, Muriel Cattleya

Tinjauan yuridis atas persetujuan majelis pengawas daerah notaris dalam pemanggilan notaris oleh penyidik penuntut umum atau hakim berkaitan dengan akta pejabat pembuat akta tanah study kasus putusan MPDN Kota Manado no 01 mpdn mdo ii 2012 = Juridical review on the approval of dsc of notary in the summon of notary by the investigators prosecutors or judges relating to the deed of the ldo case study on the decision of the dsc of notary of Manado City nr 01 mpdn mdo ii 2012

" Tesis ini membahas cakupan Pasal 66 ayat (1) b UUJN 2004 sehubungan dengan PPAT dan dasar pertimbangan MPD untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam UUJN dimasukkan ketentuan bahwa pemanggilan Notaris mencakup juga Notaris selaku PPAT dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM perlu diatur lebih lanjut bahwa dasar pertimbangan MPD adalah dengan menempatkan Akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yaitu dilakukan pemeriksaan apakah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39392

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gigih Anangda Perwira

Penerapan hukum majelis pemeriksa dalam memutus suatu perkara tingkat banding pada majelis pengawas notaris studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 02/B/MJ.PPN/VI/2012 = Law enforcement examiner council in deciding a case on the appellate of panel of supervisors notary case study of the decision of the notary central council examiner number 02/B/MJ.PPN/VI/2012

" Notaris selaku pejabat umum memiliki kewenangan yang sangat besar dan luas, terlebih melihat pada produk yang dibuatnya yaitu akta yang merupakan dokumen negara yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti otentik. Atas dasar besarnya kewenangan tersebut, kemudian Notaris haruslah diawasi agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalah gunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki seorang Notaris selaku Pejabat Negara. Majelis Pengawas merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang guna mengawasi dan memeriksa pelaksaan jabatan Notaris dimana kemudian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43263

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Farina Tadjoedin

Lembaga-lembaga penegak kode etik notaris dan tata cara penegakan/pemeriksaannya = The establishing institutions of the code of ethics for notary and the procedures of establishing inspecting / Farina Tadjoedin

" ABSTRAK
Jabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerjanya berada dalam konstruksi hukum privat. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, Notaris diawasi oleh 3 tiga lembaga penegak, yaitu Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas ... "

2017

T46896

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Okky Patra Yudha

Efektifitas Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris = The effectiveness of the Decision of the Notary Supervisory board against a notary who commits a violation against the notary code of ethics

" Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49269

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian