Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Civil society merupakan istilah yang lahir dari Barat dan menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, seiring dengan merebaknya konsep demokrasi. Munculnya istilah tersebut bukan tanpa problem, karena, dikalangan tokoh civil society sendiri seperti; Hobbes, Locke, Hegel, Adam Ferguson, Roussaue, Tacqueville dan Gramcsi telah terjadi pertentangan dalam memproposionalkan konsep civil society.Bagi Negara-negara Arab, istilah civil society pertama kali dipopulerkan pada tahun 70-an oleh Burhan Ghaliyyun, seorang sosiolog asal Suriah. Kemudian tahun 80-an, mendapat perhatian yang sangat besar dari berbagai kalangan baik politisi, intelektual, akademisi, aktivis maupun birokrat dari kalangan pemerintah. Hal ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Markaz ad-Dirasat al-Wihdah al Arabiyah (Pusat Kajian Uni Arab) yang berpusat di Libanon, dan Markaz Ibnu Khaldun Liddirasat Al-Inma'i (Pusat Kajian pengembangan dan pembangunan Ibnu Khladun) yang berpusat di Kairo. Puluhan buku telah diterbitkan dan berbagai seminar telah digelar oleh kedua pusat studi tersebut. Sejauh yang penulis teliti, setidaknya, telah dilakukan penelitian secara khusus terhadap 13 negara; Mesir, Kuwait, Libanon, Palestina, Suriab, Qatar, Somalia, Sudan, Yaman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yordania dan Train Civil society di Negara-negara Arab (Mesir, Suriah dan Kuwait) berkembang melalui dua faktor utama; pengaruh arus golobalisasi, dan sosial budaya dan sistem politik bangsa Arab yang bersifat diktator dan monarkhi. Baik di Mesir, Suriah dan Kuwait perkembangan civil society secara drastis berlangsung sejak tahun 80-an, dan difahami sebagai kerangka demokrasi.Di Mesir, untuk menciptakan iklim demokrasi perlu penguatan civil society, diikenal dengan coraknya yang sekuler, telah membuka peluang besar untuk melakukan aktivitas-aktivitas orgnanisasi formal dan non formal, pemerintah dan non pemerintah. Sehingga pada 1993, organisasi di Mesir telah mencapai 14.000 lembaga. Namun, dominasi Partai Demokrasi Nasional atau Al-Hizb Al-Wathani Ad-Dimugraty, sebagai partai rezim penguasa, telah menjadi penghambat kebebasan partai-partai lain untuk menyuarakan suara rakyat.Sementara di Kuwait, nampak hambatan-hambatan penerapan civil society yang lebih disebabkan oleh sistem pemerintahan yang kurang mendukung, Sistem Ke Emiran tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada rakyatnya umtuk berkelompok dan berorganisasi. Contoh kasus, Partai menjadi kegiatan terlarang, karena tidak didukung oleh undang-undang yang berlaku. Namun fenomena civil society telah berlansung baik melalui pemberdayaan organisasi-organisasi dan asosiasi non formal atau non pemerintah. Karenanya, hingga 90-an hanya terdapat sekitar 50 lembaga dan asosiasi baik yang bersifat sosial maupun profesi.Sedangkan di Suriah, civil society mengalami perjalanan yang lebih sulit bila dibandingkan dengan Mesir dan Kuwait. Meskipun diketahui bahwa tokoh yang pertama kali mempopulerkan istilah civil society adalah cendekiawan asal Suriah. Suriah telah menggunakan sistem partai tunggal, Partai Baath. Hanya Partai Baath-lah yang mendomiriasi segala bentuk kegiatan sipil di Suriah. Meskipun demikian, di Suriah terdapat 450 organiasi.Singkatnya, perkembangan civil society di Negara-negara Arab dapat dikategorikan sebagai fase melampaui gelombang pertama menuju gelombang kedua, dimana proporsionalisasi pole civil society dalam fase ini sedang diupayakan legalitasnya dalam masyarakat Arab dan Timur Tengah. Meskipun ada yang menklaim, bahwa civil society dan demokratisasi di Timur Tengah adalah naif.

---

The Development of Civil Society In Arab States (Democratization Process in Egypt, Syria and Kuwait)Civil society that is term which born from west and disseminate to all state in the world, along disseminate conception democracy. Existence of the term non-without problem, because at figure of civil society like: Hobbes, Locke, Hegel, Adam Ferguson, Rousseau, Tacqueville and Gramsci have been happened opposition of substantive in conception civil society.In Arabic States, term of civil society in the firs time popularized in 70s by Burhan Ghaliyyun, a sociologist from Syria, then, in 80s, profound interest from good everybody of politician, intellectual, academic, activist and also bureaucrat from government. Proven is by what conducted by Markaz ad-dirasat al-Wihdah Al-Arabiyah (Uni Arab Study Center) in Lebanon, and Markaz Ibnu Khaldun Lidirasaat al Inma'i (Development of Ibnu Khaldun and Study Center) In Cairo. Tens of books have been published and various seminars have been performed by second center Study. As far as in writer research, previous, have been a researched peculiarly to 13 state; Egypt, Kuwait, Lebanon, Palestine, Syria, Qatar, Somalia, Sudan, Yemen, Bahrain, Uni Emirate Arab, Jordan and Iraq. Civil society in Arab States (Egypt, Syria and Kuwait) expanding through two primary factor: influence of globalization current, and the political system nation Arab having character of dictator and monarchy. Either in Egypt, Syria and Kuwait growth civil society drastically takes place since 1980, and comprehended by as framework democratizes.In Egypt, to create climate of democracy need support civil society recognized with its characteristic is secular, have opened big opportunity to (do/conduct) formal organizational activity and non-formal, government and non government. So those in 1993, organization in Egypt have reached 14.000 institutes. But, predominate Party of National Democratize or Al-Hizb AI-Wathany ad-Dimugraty, as party of power regime, have come to resistor freedom of other; dissimilar party to accommodate people aspiration.For a while in Kuwait, applying resistance civil society what more because of system government which less support, emirate system is not full give freedom to his people to team and have the organization. Follow the example of case, party become forbidden activity, because is not supported by law going into effect. But phenomenon civil Society has taken place, goodness of through organizational enable ness and association of non formal or non government. Hence, till 1990 only there are about 50 association and institute of both for public spirited and also profession.While in Syria, civil society experience of more difficult; journey if compared to Egypt and Kuwait. Though known that, the first figure multiply to popularize term civil society is origin Syria intellectual. Syria has used single party, Party Baath. Only Party Baath predominating all the form of the civil activity in Syria. Nevertheless, in Syria there are 450 organizations.The conclusion from above opinion the growth of civil society in Arab can be categorized as first wave phase to second wave, where correct from of civil society in this phase is being strived its legality in Middle East and Arab Society. Though there is claiming, that civil society democratization and in Arab is not possible."

"Dibekali dengan minimnya anggaran riset yang diberikan, Lembaga Riset Pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mengemban tugas yang diamanatkan UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. Dengan demikian selain melaksanakan murni masalah substantif bidang penelitian dan pengembangan iptek, sekaligus dituntut untuk melaksanakan pelayanan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau pemasyarakatan iptek kepada dunia usaha/industri. Dengan melaksanakan pelayanan jasa teknologi, berdasarkan peraturan yang ada lembaga tersebut bisa mendapatkan penerimaan yang sebagian dana tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan tugas pokoknya. Ini berarti sekaligus dapat menambah minimnya anggaran riset yang diterima dari pemerintah.Penerimaan tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang harus dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada. Pengelolaan PNBP ini dilaksanakan berdasarkan poly DIKS (APBN). Sistem dan prosedur administrasi keuangan yang selama ini dirasakan merupakan rantai panjang birokrasi, sedangkan karakteristik dari riset atau penelitian bidang iptek adalah berdasarkan jadual waktu yang ketat, tepat waktu, praktis dan cepat. Apalagi dalam melaksanakan pelayanan jasa teknologi berdasarkan pesanan dari user (khususnya pihak industri/swasta) ini, tentunya harus disesuaikan dengan keinginan atau order dari user tersebut.Penelitian dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Undang-undang pengelolaan PNBP mampu memberi ruang gerak yang memadai bagi lembaga riset tersebut. Penelitian dilakukan berdasarkan studi kasus di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan melakukan pengumpulan data primer dengan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner serta analisis terhadap aspek kebijakan khususnya kebijakan yang menyangkut pengelolaan PNBP. Selain itu juga analisis terhadap aspek kelembagaan dan terakhir adalah analisis terhadap aspek keuangan dan jasa pelayanan. Sedangkan data sekunder yang didapat dari berbagai dokumen, buku dan literatur lainnya. Kemudian data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengelolaan PNBP dengan pola DIKS (APBN) yang merupakan mata rantai birokrasi yang panjang (yang: rigit, ruwet, dan lama), kurang fleksibel untuk diterapkan pada lembaga riset iptek yang dilaksanakan berdasarkan jadual waktu yang ketat, tepat waktu, praktis dan cepat, serta user Oriented.Agar program kerja dari lembaga riset dapat berjalan dengan tepat waktu dan dapat memenuhi keinginan pengguna yang memberi order atau kontrak, namun di sisi lain mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara pun dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu diadakannya penyesuaian terhadap beberapa peraturan yang ada khususnya mengenai prosedur atau mekanisme keuangan yang harus ditempuh. Selain itu disarankan pula untuk merubah bentuk kelembagaan dari beberapa unit/satuan kerja yang dinilai telah mampu untuk mandiri, sehingga mereka dapat lebih leluasa atau fleksibel dalam mengelola keuangannya dan dapat melaksanakan program-programnya dengan baik tanpa mengalami hambatan atau kendala keuangan."

"Program PPMK yang dirancang untuk periode 2001 - 2007 ini sekarang telah memasuki tahap ketiga. Dalam perjalanannya meskipun program ini telah dirancang dengan cukup sempurna tetapi tidak lepas dari berbagai kekurangan serta penyimpangan. program pemberdayaan masyarakat kelurahan ini masih diragukan pencapaian sasarannya dengan alasan: Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya walaupun telah diberikan bantuan modal melalui PPMK, Terdapat pranata-pranata pembangunan di tingkat kelurahan yang kurang mendukung program PPMK untuk memperkuat potensi atau daya yang diminta masyarakat miskin (empowering), ataupun dalam upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi masyarakat miskin berkembang (enabling), Masih terdapatnya masalah dalam akses pasar dan sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen yang dimiliki oleh masyarakat yang dberikan bantuan, sehingga bantuan modal yang mereka terima dari PPMK belum mampu mengangkat taraf hidup mereka.Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi tanggapan masyarakat terhadap keberlangsungan program dan mengevaluasi keseluruhan -pelaksanaan program dengan menggunakan metode "Before and After". Dimana evaluasi ini tidak menggunakan kelompok kontrol, tetapi memperbandingkan masyarakat antara sebelum dan sesudah mendapatkan program pemberdayaan. Penilaian terhadap kelompok eksperimental berdasarkan kondisi diri sendiri dengan membandingkan antara sebelum mendapatkan intervensi dengan sesudah mendapatkan intervensi.Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kuantitative. Dalam penelitian ini digunakan analisis indeks, dengan menghitung derivasi satu angka tertentu dari ukuran-ukuran pengamatan. lndeks dari suatu variabel dalam penelitian ini digunakan untuk membuat perbandingan hasil di antara item pertanyaan dan variabel penelitian. Menghitung indeks didasarkan atas rata rata skor setiap item pertanyaan. Atas dasar pengelolahan data tersebut, selanjurnnya digunakan metode korelasional, yaitu untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara kondisi awal seblum adanya program dan sesudah program. Penggunaan metode korelasional ditujukan untuk mengetahui sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi faktor lain. Uji korelasi yang digunakan yaitu Tes Ranking Bertanda Wilcoxon.Dampak PPMK terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap jumlah jam kerja responden dalam satu hari. Tetapi PPMK berpengaruh terhadap perubahan lokasi usaha responden terhadap peningkatan omset usaha ternyata ada perbedaan omset usaha antara sebelum dan sesudah pelaksaan program atau terdapat peningkatan omset. Atau dengan kata lain terjadi peningkatan omset setelah mendapatkan bantuan program. Ruang terbuka yangpaling kurang dalam lingkungannya tentang pembagunan sarana fisik sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa pembangunan sarana tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan pada proses pembangunan sebagian besar masyarakat dilibatkan dalam pembangunan sarana fisik dari tahap perencanaan sampai tahap penyelesaian. Di samping itu pembangunan dan perbaikan sarana fisik yang dilakukan melalui PPMK sangat Bermanfaat. Intervensi program tidak berpengaruh terhadap intensitas keterlibatan dalam kegiatan sosial.Intervensi program juga tidak berpengaruh terhadap intensitas kehadiran dalam pertemuan warga di tingkat RT. PPMK juga tidak berpengaruh terhadap intensitas kehadiran dalam pertemuan warga di tingkat RW, Pada tingkat Kelurahan didapatkan nilai sisi yang sama dengan tingkat RW Sedangkan intensitas keterlibatan responden dalam forum warga yang lain didapatkan bahwa intervensi program tidak ada berpengaruh terhadap intensitas kehadiran dalam pertemuan warga yang lain. Dengan demikian Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ini belum dapat meningkatkan intensitas partisipasi warga untuk menghadiri pertemuan-pertemuan baik yang diselenggarakan oleh lembaga formal maupun non formal Tetapi di sisi lain PPMK berpengaruh terhadap peningkatan keterlibatan anggota masyarakat dalam setiap pertemuan.Intervensi program berpengaruh terhadap kesempatan berbicara pada forum warga. Intervensi program berpengaruh terhadap intensitas kunjungan terhadap tetangga Selain itu PPMK juga dapat meningkatkan partisipasi gotong royong masyarakat."

"Penelitian ini membahas tentang Perkembangan Masyarakat Madani Di era Reformasi kaitannya dengan Ketahanan Nasional, Studi Kasus ICMI dan The Habibie Center. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi : 1. Masyarakat Indonesia yang bagaimana yang disebut dengan masyarakat madani, yang selama ini berkembang. 2.Perkembangan masyarakat Madani dalam gerakan reformasi yang bagaimana yang bisa membangun pranata sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengantar Indonesia yang demokratis. 3. Masyarakat Madani dalam prespektif Ketahanan Nasional.Metodologi yang dipakai dalam tesis ini, termasuk jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep masyarakat madani. Sehubungan konsep tersebut, sebenarnya terdapat sejumlah sudut pandang. Salah satu diantaranya yang digunakan dalam studi ini adalah prespektif yang melihat masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang bermunculan berdasarkan insiatif dari masyarakat, yakni antara lain ICMI dan The Habibie Center.Hasil Penelitian menemukan (1) Masyarakat Indonesia yang disebut masyarakat madani adalah masyarakat Indonesia yang berbudi luhur atau berahlak mulia, masyarakat yang berperadaban yang bercirikan persamaan (egaliter), toleransi pluralis, penghargaan seseorang berdasarkan prestasi bukan sebalikya prestise, seperti keturunan, kesukuan dan kedaerahan, ras dan lain-lain, keterbukaan partisipasi seluruh masyarakat, penentuan pemimpin melalui pemilu, juga masyarakat yang mandiri bebas , sukarela taat pada peraturan yang berlaku dan berfungsi sebagai alat pengawas terhadap negara, mampu menentukan keinginannya sendiri sesuai dengan pandangan yang berlaku dikalangan warga masyarakat. (2) Membangun masyarakat madani di Indonesia sebagaimana pernah dibangun Nabi Muhammad saw di Medina perlu berpijak pada landasan historis dan wahyu dengan didukung oleh pengembangan pemikiran rasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan dengan menjalin hubungan sosial didalam negara maupun hubungan diplomatik dengan pihak negara lain. (3) Dalam Membangun masyarakat madani ada aspek pertahanan keamanan yang mencakup dua dimensi yang harus diselaraskan yakni kesejakteraan dan perwujuan keamanan.

---

This research studies about civil society development at reformation era related with national resilience, case study ICMI and the Habibie Center. Set of problems promoted on this research cover. I. How Indonesia society is it called civil society, which has been developing till now. 2. How civil society development in reformer movement can build social institution in nation and state life to bring at democratic Indonesia. 3. Civil society in National Resilience perspective.

Methodology which is used in this thesis, belongs to qualitative research kind that produces descriptive data. Theoretical framework which used is civil society concept. Related with that concept, actually there are numbers of viewpoints. One of them which is used in this research is perspective considering civil society as social groups community which appear in numbers based on initiative of community, for instance ICMI and the Habibie Center.

The research outcome have found (1) Indonesia society which is called civil society is Indonesia society who has good morals or noble characters, society which have civilization characterized by equality (egaliter) pluralic tolerance, appreciation for someone is based on achievement, not based on prestige like heredity, ethnic and localism, race and so on, openness participation of all community which is autonomous independently, obey voluntarily the rules which is in effect and have function as supervisory tools for government, can determine it's self desire as appropriate as norm which is on effect among society members. (2) Build civil society in Indonesia as like as it has ever been built by the prophet Muhammad saw at Medina need to stand on historic and divine retevatiou base, being supported by development of rational thinking, science and technology, culture social economic, and security defense which is brought about by making social relation into nation, as well as diplomatic relation with another nation. (3) In developing civil society, there is security defense aspect which cover two dimension must be adjusted that are welfare (prosperity) and security appearance."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasinya. Program ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka bisa keluar dari Iingkaran kemiskinan. Sumber dana pelaksanaan PPK Fase II keseluruhan berasal dari pemerintah pusat (Full Grant). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Desa Kupu merupakan salah satu desa yang mendapatkan program ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, FK dan FD bidang pemberdayaan, Camat dan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumtah 14 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan PPK dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan sosial, pengembangan masyarakat dan peran petugas pendamping.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK Fase Il Tahun Ketiga dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, tetapi belum mencakup tahap pelestarian program. Partisipasi masyarakat mulai sejak sosialisasi program, perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat Iangsung di lapangan adalah FK dan FD yang berperan untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sasaran dan warga masyarakat.Pelaksanaan PPK mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembuatan saluran Drainase dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, serta Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan membentuk kelompok campuran dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah penggalian gagasan terutama dalam penentuan dan penetapan jenis kegiatan sehingga dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kegiatan yang ditentukan bersama baru sampai pada pelaksanaan program. Partisipasi kelompok sasaran sejak sosialisasi sampai pelaksanaan program menggambarkan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PPK.Proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK Fase II Tahun 2002. Dalam pelaksanaan kegiatan PPK terdapat faktor pendukung yaitu tingginya partisipasi masyarakat melalui swadaya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya sumber daya manusia warga Desa Kupu sehingga sang at berpengaruh terhadap pemahaman program, dan pemilihan kegiatan. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh Petugas Pendamping maupun Kepala Desa melalui pendekatan personal maupun diskusi kelompok secara formal maupun informal. Kurangnya koordinasi antar pelaku PPK di tingkat kecamatan dan kurangnya kerjasama antar anggota kelompok terutama setelah pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan program.Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : Petugas Pendamping, FK dapat dikurangi luas wilayah kerjanya dengan penambahan jumlah FK, atau FD mengikuti pelatihan-pelatihan (dalam bentuk pelatihan berjenjang) yang mencakup pemahaman tentang PPK dalam bentuk sosialisasi termasuk pelaksanaan teknis, proses pemberdayaan dalam pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi; Pelaku PPK, pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, partisipasi pemerintah seyogyanya lebih besar dad pada partisipasi warga masyarakat, proses sosialisasi kebijakan dapat dikurangi agar dapat menambah pemberdayaan pelaksanaan program serta koordinasi antar pelaku program; Aparat qesa, berperan aktif dalam pemantauan pelaksanaan program; Kelompok Sasaran, kerjasama antar anggota kelompok sasaran."

"ABSTRAKThe paper investigates both the causes and effects of the rapid increase in the data volume Big Data and their impact on human cognition. The role of the Internet in distributing and exchanging of such data, and their impact on the growth of the Information Society are emphasized. As a result, Wisdom Science a new kind of research emerges which has the potential to facilitate more advanced solutions in the digital world. In consequence, new kinds of info driven devices, services and systems called smart are developed and applied in almost every aspect of human activities around the world. However, this is not enough for humans to use all those well informed smart devices and systems because, first of all, their decisions should be wise. Therefore, the paper, coming from a cognitive informatics approach defines wisdom and its applications, illustrated by some practical cases. Based on this, relations between knowledgeand wisdom are shown, and human abilities corresponding to them are defined. They can decide about a transformation of a knowledge society to a wisdom society."

"Perubahan lingkungan dalam konteks perlindungan Hak meliputi banyak segi. Dalam lingkup nasional antara lain perubahan kependudukan (demografik), berbagai perubahan sosial budaya yang relevan termasuk perubahan nilai, sikap, serta pandangan terhadap kepastian Hukum bahkan perkembangan politik. Pergeseran-pergeseran yang terjadi akibat kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang teknologi tersebut, tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan yang memadai untuk dapat mengimplementasikan kecanggihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kita Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang hidup diluar kota-kota besar. Dari data Badan Pusat Statistik yang diterima penulis, bangsa Indonesia yang berjumlah kurang lebih dua ratus juta lebih itu, baru dua persen (2%) masyarakat Indonesia yang benar-benar menikmati pendidikan tinggi termasuk yang melanjutkan studinya diluar negeri. Jadi benar-benar dapat lihat betapa masyarakat Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Khusus dibidang hukum penulis berharap agar para Notaris yang ada, melibatkan dirinya untuk peduli dengan nasib masyarakat atau penduduk sekitar,dalam rangka meningkatkan pengetahuannya dalam bidang hukum khususnya mengenai kenotariatan dan pertanahan. Diharapkan pada akhirnya hukum merupakan suatu ketentuan yang hidup dalam masyarakat dan mengakuinya sebagai suatu kewajiban hukum, yang pada awalnya masyarakat tersebut tentu harus sadar hukum terlebih dahulu. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu strategi komunikasi yang tangguh agar dapat diterima oleh masyarakat yang dimaksud. Dilain pihak para Notaris juga dapat mempromosikan kehadirannya sebagai Notaris apabila pada saat "mengiklankan" dirinya itu dikaitkan dengan penyuluhan mengenai kepastian hukum. Salah satu syarat pokok yang melandasi terlaksananya strategi tersebut, adalah terbukanya komunikasi dan informasi antara pihak yang terkait. Guna tercapainya komunikasi yang efisien dan efektif, maka hal tersebut perlu didukung dengan aktivitas yang komunikatif dari para aktivis-aktivis hukum, khususnya para Notaris dan organisasi serta para pihak yang terkait yang memungkinkan akses dan pengertian terhadap masyarakat yang dimaksud secara tepat dan akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini meggunakan desk research, observasi terhadap kegiatan Notaris dan pengkajian tarhadap permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang dijumpai dan perlu diatasi yaitu terdapatnya "Lack of Information" dan perbedaan "Term of Reference" antara pihak yang berkomunikasi. Disamping itu perlu diperhatikan overlapping of interest (pautan kepentingan) antar pihak yang berkomunikasi serta 'lancarnya arus komunikasi' atau terstrukturnya komunikasi antar pihak selaku agent of information, yaitu para Notaris, para Pakar Hukum, Organisasi (I N I - I P P A T), Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karenanya disarankan penerapan Model komunikasi personal (Woord of Mouth), dan non personal dengan pembentukan kelompok-kelompok yang dipergunakan sebagai sarana atau tempat pengumpulan informasi serta sebagai pelaksana program komunikasi tersebut. Hasil analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa publik relation (PR) serta pemanfaatan media sangat mendukung untuk dapat dilaksanakannya program tersebut."

"Berbagai program diciptakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satunya adalah Program Bantuan Kesejahteraan Sosial, melalui KUBE. KUBE yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial didasarkan konsep Pembangunan Masyarakat yang pada dasarnya merupakan proses perubahan yang disengaja dan terarah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber setempat dengan penuh kreativitas, inisiatif dan partisipatif. Perlombaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja KOBE agar lebih kreatif dan partisipasitif dalam pembangunan masyarakat, melalui kompetisi yang pada akhirnya diberikan penghargaan (hadiah). Efektivitas perlombaan akan terlihat setelah menyandang predikat terbaik. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang dampak sistem lomba terhadap kinerja KUBE dengan cara membandingkan -kondisi sebelum dan sesudah meraih predikat terbaik.Sehubungan dengan itu, tujuan penelitian untuk mengetahui (1) penyelenggaraan perlombaan KUBE, (2) kondisi KUBE Gadog sebelum menyandang predikat terbaik dan (3) kondisi KUBE Gadog sesudah menyandang predikat terbaik, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan alat ukur berupa pedoman wawancara berstruktur, obeservasi dan studi dokumentasi. KUBE Gadog peraih predikat terbaik tingkat Propinsi Jawa Barat, pada dasarnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan anggotanya, namun dalam perkembangan selanjutnya mengalami banyak hambatan. Kegiatan semakin menurun baik frekuensi maupun sasarannya, dan tidak berkembangnya jumlah anggota KUBE setelah meraih predikat terbaik. Oleh sebab itu dampak penyelenggaraan lomba tidak dapat meningkatkan kinerja KUBE. Hal ini diduga disebabkan oleh kelemahan penyelenggaraan lomba dan pendekatan yang dilakukan para agen pelaksana perubahan dalam mengubah sikap warga masyarakat. Penyelenggaraan lomba, membutuhkan tenaga profesional, bukan tenaga yang diangkat karena jabatan, sehingga kurang dapat merumuskan kriteria atau alat ukur yang valid dan reliabel, serta diduga terdapat bias dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang pada gilirannya tidak dapat menghasilkan gambaran keberhasilan KUBE yang sesungguhnyaDisamping itu adanya tanggapan yang berlebihan dari KUBE Gadog dalam mengikuti perlombaan yang lebih menitikberatkan untuk memperoleh hadiah/ penghargaan, tanpa disertai kesadaran masyarakat akan pentingnya KUBE dalam pembangunan masyarakat, khususnya pengentasan penyandang masalah kemiskinan. Disisi lain, para agen pelaksana perubahan dalam mengadakan pendekatan dengan masyarakat cenderung menggunakan pendekatan direktif, tanpa melihat perubahan kernampuan dan kemauan anggota KUBE dalam melakukan suatu program atau kegiatan, sehingga menjadi pasif dan menimbulkan ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan konsep pembangunan masyarakat, keberhasilan KUBE Gadog sebatas pada program, yang menitikberatkan pencapaian tujuan yakni memberikan bantuan kepada penyandang masalah kemiskinan karena KUBE merupakan bagian dad kebijakan pembangunan nasional.Agar KUBE dapat berkembang lebih lanjut dalam rangka pengentasan kemiskinan disarankan pelaksanaannya didasarkan prinsip-prinsip, pendekatan dan proses pembangunan masyarakat, khususnya dalam manegemen pengguliran bantuan dan peningkatan pembinaan lanjutan. Dan jika menyelenggarakan perlombaan untuk merangsang motivasi KOBE agar lebih baik kinerjanya, perlu menyempurnakan perlombaan dengan melibatkan tenaga-tenaga yang profesional."