Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query
Abhiyoga Dirdanaraputra
"
This thesis examines the legal protections provided for Minority Shareholders in Family-Owned Company in Indonesia, Germany and Australia. Furthermore, it also examines whether the Company Law has provide a sufficient legal protections for Minority Shareholders in Indonesia Family-Owned Company after comparing it with an equivalent regulation in Germany and Australia. Based on the juridicalnormative research which uses statutory and comparative approach, it resulted that there are similarities and differences of Minority Shareholders protection provided by ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dodiet Cahyo Wibowo
"
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Komisaris. Notulen wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali apabila suatu risalah RUPS dibuat oleh Notaris, maka kewajiban penandatanganan itupun dapat tidak diperlukan karena akta Notaris tersebut bersifat otentik. Namun, disebabkan oleh kelalaian Notaris ada kemungkinan akta yang dibuat oleh Notaris ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16558
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Natania Rosalina
"
Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu mengenai jalannya Perseroan, termasuk untuk perubahan Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan bentuk keikutsertaan para pemegang saham Perseroan yang notabene merupakan para pemilik dari Perseroan Tersebut, namun demikian terdapat prosedur yang harus diikuti untuk menyelenggarakan Rapat tersebut yang salah satunya adalah mengenai kuorum Rapat. Untuk keabsahan suatu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maka harus dipenuhi kuorum yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35306
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rafisya Kamilia Yani
"
Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai praktik penindasan terhadap pemegang saham (oppression atau reverse oppression) dalam perseroan terbatas di Indonesia. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai oppression, namun pada praktiknya, oppresion dan reverse oppression diakui dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan hak pemegang saham dalam ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61583
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bittker, Boris I.
Branford, Conn.: Federal Tax Press, 1966
343.730 5 BIT f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Masri Alanwari
"
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T52211
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ni Putu Nena BP Rachmadi
"
Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini diwujudkan dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun, hal ini sangatlah sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan diantara masing - masing pemegang saham. Seringkali ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36017
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shinta
"
Konsep nominee diakui keberadaannya di negara-negara bertradisi hukum Common Law seperti di Singapura, nominee shareholders dan nominee director diperbolehkan berdasarkan undang-undang trustee dan undang-undang perusahaan Singapura. Sementara di negara-negara bertradisi hukum Civil Law seperti di Indonesia tidak mengakui keberadaan nominee. Bahkan di Indonesia, diatur secara tegas larangan nominee shareholders dan akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal. Larangan ini tidak terlepas dari tujuan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45876
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Greace Wahyuni
"
Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita Acara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti karena akta RUPS dibuat oleh Notaris dan berbentuk Relaas ...
"
2010
T26707
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Aldy Anggriawan
"
Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Putusan mayoritas dalam RUPS tidak selamanya adil bagi pemegang saham independen yang biasanya minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance tidak sepenuhnya diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty.Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54038
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library