Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskursus mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA) dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika tersebut terlihat pada beragamnya konsepsi hak menguasai negara atas SDA yang dirumuskan dalam berbagai UU di sektor SDA. Ketiadaan konsep tunggal atas “hak menguasai negara” akan berdampak pada terancamnya SDA akan lepas dari konsepsi hak menguasai negara dan beralih pada penguasaan bukan oleh negara. MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi memiliki peran penting untuk memastikan agar suatu UU di sektor SDA benar-benar menganu t prinsip penguasaan oleh negara atas SDA Indonesia. Tulisan ini menganalisis mengenai dinamika konsepsi hak menguasai negara atas SDA dalam berbagai UU serta peranan MK mengawal dan menafsir UU sektor SDA agar sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat ragam konsep penguasaan negara atas SDA di berbagai UU sektor SDA. MK pun telah membuat tafsiran atas hak menguasai negara. Agar konsepsi tersebut semakin kokoh maka diperlukan suatu UU di bidang SDA sebagaimana amanat pasal 33 ayat (5) UUD 1945 bahwa ketentuan lebih lanjut pasal 33 diatur dengan UU. Selain itu, DPR dan pemerintah harus memastikan konsep hak menguasai negara dalam setiap rancangan UU sektor SDA agar arus liberalisme dan kapitalisme tidak menggerus prinsip hak menguasai negara."

"The province of East Kalimantan has the largest tropicalforests in indonesia. Throughout the era of the NewOrder government under President Soeharto the naturalresources especially tropical forests were .systematicallyexploited without any serious effort on the part of thegovernment and private companies to take care of thesocial and environmental aspect of such exploitation. Asa result, severe environmental degradation tool: placeand the local people in the country side lost theirsources of livelihood in the midst of the presence ofmultinational corporations and private forestconcessionaires ironically there were enclaves ofpoverty. in this era of regional autonomy there is muchdoubt that the situation could get better as localgovernment authorities tend to repeat past mistakes andthey are unable to control the extensive practice ofillegal logging. This writing will propose some pottysuggestions that might be helpful for promoting theprinciples of sustainable development and putting an endto the phenomenon of "the tragedy of the commons"."

"Upaya resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup rakyat. Hal ini menjadi tujuan besar KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA). Dalam proses implementasinya, terdapat catatan pembelajaran dan tantangan di masa yang akan datang, baik dari sisi internal batas kewenangan dan otoritas pelaksana (kementerian dan lembaga) dalam resolusi konflik, maupun yang bersifat eksternal akibat dinamika politik nasional negara dan intervensi politik kekuatan oligarki mafia SDA. Untuk itu rekomendasi dan agenda selanjutnya adalah pentingnya keseriusan politik negara dan jajarannya untuk menjadikan agenda resolusi konflik SDA dan agraria sebagai bagian yang melekat dalam kebijakan nasional, penguatan regulasi payung resolusi konflik, kelembagaan yang otoritatif, pengakuan wilayah daulat rakyat, pembatasan maksimum dan minimum penguasaan tanahdan sumber agraria, serta membuka terobosan kebijakan yang dapat melampaui penyelesaian kasus konflik tanah dan SDA nasional yang berlandasakan prinsip kemanusiaandan keadilan sosial-ekologis."