Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"By the Primary Law 1945 mentioned that state of Indonesia is a united state along with decentralization principle. Based on the certain criteria that is established with the government regulation. A certain are can be settled to become local autonomy divide into several area when it considered has a potention that is possible to be settled with a new territory. One of the manifestation from the local autonomy implementation is a plan to established a local autonomy of Raha City. The writters has done a research in Muna Regency at South East Celebes Province that is has a plan to established City of Raha. This phenomenon who is the writer take up had a focus on the process of a new local autonomy settles of Raha City and also a requirements to be local autonomy. This research method using qualitative method with description design. The qualitative method is being chosen to get the meaning and the understanding about the aspect that to be local autonomy. This research method using qualitative method with description design. The qualitative method is being chosen to get the meaning and the understanding about the aspect that is being research about the plan of city established such as the spreading from a territory in order to be a local autonomy. based on the writter research appearance policy established of Raha City caused by, first of all , the people power aspiration and the other stakeholders in efforts to settled Raha City. Secondly , juridicaly is very possible espicialy BY the 2004 ordinance number 32 about local government, erasing and the Government Rules Number 78 In 2007 about the established arrangement , erasing, and the marging territory. Seen from the proper aspect of a local settled in Raha City based on the criteria of cities level that is consist of economic ability criteria, the occupation, equality and people density, wide area and wide building area , cities fasility, the role and city function from the government state. Shown that the settled plan of Raha City should be observe still further. Because of several criteria that is not filled the requirement such as a part if the society occupation in agriculture sector and from the level of people density is still under the standard but from the proper aspect, the settled of Raha city the standard because many part of the settled criteria of autonomy city is being completed. Thinking about there is already have two indicators that is not filled yet criteria of the city settled, then the writter suggested in order to main part of Raha is not settled as an autonomy city but go through with a new regency."

"Keadaan dilematis para transmigran yang tersebar di Kabupaten Keerom, disebabkan lahan-lahan garapan yang disediakan oleh pemerintah mulai dipersoalkan oleh warga asli. Keadaan ini menjadikan para transmigran khawatir, walaupun tanah sudah bersertifikat setiap saat dapat diambil oleh komunitas adat bila terlambat dalam pengelolaan lahan. Dalam tahap yang krusial juga dialami transmigran, karena mereka menjadi korban dalam pertikaian separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) melawan TNI.Permasalahan dalam penelitian ini adalah, terdapat kesenjangan dalam pemahaman bahwa konflik di wilayah Kabupaten Keerom adalah permasalahan kriminal biasa, dan mengabaikan dimensi SARA yang pada tingkatan tertentu bisa berakibat pada disintegrasi bangsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Dari hasil penelitian teridentifikasi potensi cakupan konflik di Kabupeten Keerom yaitu: 1. Letak geografi, 2. Kemajemukan warga, 3. Kesenjangan kesejahteraa, 4. Minuman keras, 5. Persinggungan adat, 6. Lemahnya penegakan hukum, dan 7. Dominasi politik kelompok tertentu. Hasil penelitian juga menyarankan agar proses pembangunan di Kabupaten Keerom tetap berbasis pada kearifan local, dan perlu dibentuk pendekatan yang patut dikembangkan dengan konsep Early Warning System (EWS) sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiagaan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya gejala konflik di Papua.

---

Dillematic condition of transmigrans scattered at Keerom Regency resulted by arable lands provided by government had been problemalized by indigenous citizens. It had resulted in transmigrants worry although it had been certified but at any time it may be taken over by such traditional community when it is managed so lately. Crucial stage/event also had been undergone by transmigrants in which they become victim of conflict between separatist of OPM (Independent Papua Organzation ) against Indonesia Army (TNI).The problem in this research is miss understanding on conflict at Keerom Regency in which it is supposed as usual criminal problem while neglecting SARA (Ethnic, Religion, Race and Group) dimensions in turn at certain level it may resulted in national disintegration. This research is qualitative one with descriptive design.From such research it had been identified conflict scope at Keerom Regency, those are: 1. Geographic, Pluralisty of Citizen, 3. Welfare Gap, 4. Liquor 5. Traditional sensitivity, 6. Law Enforcement Weakness and 7. Political dominance by certain group. Also research result suggests that developmental process at Keerom Regency stay based on local wisdom and it is necessary to develop approach by Early Warning System (EWS) concept in form of vigilance and preparedness in solving and overcoming conflict symptoms at Papua."

"Penelitian ini mengkaji naskah Cariyos Dhusun Kutha Liman Boten Kenging Kalebetan Priyantun (selanjutnya disingkat: CDKL). CDKL merupakan naskah koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode koleksi NB 1075. Selain memuat mitos mengenai larangan, dalam teks CDKL juga terdapat cerita mengenai asal usul Desa Kutaliman. Berdasarkan hal tersebut, didapati masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Desa Kutaliman diasumsikan sebagai desa larangan yang disampaikan dalam teks CDKL? Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif larangan serta realitas sosial masyarakat Desa Kutaliman yang dikemukakan teks CDKL. Penelitian ini hanya berdasarkan pada satu naskah yaitu naskah CDKL dan dilakukannya langkah kerja filologi yang meliputi inventarisasi naskah; deskripsi naskah; dan suntingan teks. Untuk mengetahui isi teks dikaji dengan mengacu pada klasifikasi Motif Indeks Stith Thompson (1946). Klasifikasi motif cerita dalam teks CDKL bertujuan untuk membantu mendeskripsikan ragam motif cerita yang digunakan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa teks CDKL memiliki dua motif cerita sebagai penanda mitos larangan di Desa Kutaliman yaitu B221.4 Land of Elephants dan C900 Punishment for Breaking Taboo. Keberadaan mitos mengenai dilarangnya aparatur sipil untuk mengunjungi Desa Kutaliman merupakan bentuk dari pemanfaatan potensi lingkungan Desa Kutaliman oleh masyarakatnya.

---

This study examines the script of Cariyos Dhusun Kutha Liman Boten Kenging Kalebetan Priyantun (next abbreviated: CDKL). CDKL is a collection manuscript of the National Library of the Republic of Indonesia with collection code NB 1075. In addition to carrying myths about the ban, in the CDKL text there is also a story about the origin of the village of Kutaliman. Based on that, the main problem found in this study is how the Kutaliman Village is assumed as the forbidden village presented in the CDKL text? Therefore, this study aims to find out the motives of the prohibition as well as the social reality of the village community I put forward the text CDKL. This research is based only on one manuscript is the manuscript CDKL and carried out philological work steps that include inventory of manuscript; manuscript descriptions; and editing of text. To find out the content of the text studied by reference to the Stith Thompson Index Motive Classification (1946). The classification of story motifs in the CDKL text aims to help describe the variety of story motives used. The results of the research showed that the CDKL text had two narrative motifs as a marker of the myth forbidden in the village of Kutaliman: B221.4 Land of Elephants and C900 Punishment for Breaking Taboo. The existence of the myth about the prohibition of civilian equipment to visit Kutaliman Village is a form of the potential exploitation of the Kutaliman village environment by its people."

"Kebutuhan data penduduk Departemen Kesehatan (Depkes) di tingkat kabupaten sangat spesifik, baik pengelompokan umurnya maupun waktunya sehingga tidak dapat dipenuhi oleh hasil Sensus maupun Supas. Sebagai jalan terbaik adalah menggunakan data penduduk hasil registrasi, sehingga datanya dapat diperoleh secara langsung setiap saat diperlukan. Apabila menggunakan data hasil registrasi sampai saat ini belum ada persamaan pendapat para ahli tentang ketelitian pelaksanannya, sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan pada semua jenjang wilayah administrasi. Studi pelaksanaan registrasi penduduk di Kabupaten Kebumen guna menilai sitim registrasi yang ada sejauh mana ketertiban pelaksanannya dan kemungkinan dipakai sebagai dasar pelaksanaan program Depkes. Pendekatan kajian dengan analisa sistem dimana data dikumpulkan melalui evaluasi alur kerja, kelengkapan sarana, ketertiban pencatatan dan laporan, serta wawancara mendalam dengan petugas terkait. Pengumpulan data dengan mengacu pada Permendagri 1995 sebagai peraturan yang terlengkap dan seharusnya dipakai sebagai dasar penerbitan Perda registrasi kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelengkapan sarana cukup baik, sedang laporan perubahan status penduduk sudah mengikuti Perda. Apabila untuk mendukung program Depkes peraturan tentang waktu laporan terjadinya perubahan status penduduk perlu mendapat perbaikan, sehingga sesuai dengan kelompok umur dan waktu yang dibutuhkan oleh Depkes. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut perlu adanya penyesuain Perda tentang registrasi penduduk, agar dapat menunjang ketertiban registrasi penduduk dan meningkatkan kesadaran penduduk agar lebih memperhatikan laporan kematian terutama kematian bayi.

---

Evaluating Population Registration For Suppport Health Programme Regency Levels : Example Case Study Kebumen Regency, 1999Population data need for Health Departement at Regency levels very specify, for age groups and time reference until cnnot suplies by Complete enummaeration of population (Sensus) and Survey between two cmplete enummeration population (Supas). For bctter choice to use population data from registration, until data can be able if to necessary every time.

If to use data registration results in this time not yet equality oppinion from experts about accuration for the implementatios, until the results not yet can to use for all steps area administration. Implementation registration population study at Kebumen regency to evaluate a registration population system for this implementation order and posibility for base implementation Health Departement programme.

Approximation study and anlysing system to collection data pass through working channel, coplete supplies, recording and reporting order, indepth - interview with this officer. Data collection to see Permendagri 1995 as complete ordinance and to use for base Perda kebumen regency publication.

Out put of study ti indicate cmplete suplis is good, reporting change of population status to follow Perda. For to support Health Department programme. ordinance about time report change of population status necessary to get correction, until to fit with age proups and tme for Health Departement.

For to meet a demand data need , nessesary to fit Regency order (Perda) about population regrestation . can to support registration population order and to increase population conciousness in order to see to appear dead report specially infant to appear dead."

"Dalam pengembangan wilayah diperlukan strategi untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal ini tingkat pertumbuhan yang akan mendorong perdagangan antar daerah yang semakin efisien dan efektif sehingga merangsang timbulnya spesialisasi daerah yang pada akhirnya akan membuka kesempatan bagi masing-masing daerah untuk berkembang. Sebagai daerah sentra produksi pangan, Kabupaten Subang memerlukan strategi pembangunan yang tepat yang dapat mengembangkan sistem pertanian tanaman pangan.Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur tata ruang yang ada di Kabupaten Subang (meliputi kawasan pertanian lahan basah dan sistem kota-kota pusat pertumbuhan) supaya bisa mendapatkan suatu pola tata ruang bagi pengembangan Kawasan pertanian lahan basah yang menjadi sektor andalan pertanian di Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang mengambil data wilayah dan kota-kota kecamatan sebagai objek penelitian. Data yang digunakan kebanyakan adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari studi pustaka dan instansi terkait di Kabupaten Subang.Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perwilayahan pembangunan Agropolitan tersusun oleh Kawasan Agropolitan tanaman pangan dan kota-kota kecamatan sebagai pusat pengembangan.Kota Pamanukan merupakan kota pusat pengembangan bagi kawasan produksi utama tanaman padi sawah di sebelah utara Kabupaten Subang yang meliputi Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan. Binong, dan Compreng.Kota Subang merupakan kota pusat pertumbuhan bagi kawasan penyangga bagi kawasan produksi utama yang meliputi Kecamatan Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo.Sedangkan Kota Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang menjadi kota pusat pengembangan untuk kawasan yang tidak sesuai dan memiliki potensi rendah bagi pengembangan pertanian padi sawah yang meliputi Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang.

---

In the development of region, it is needed strategy for realizing balance among regions in this matter the level of growth which will motivate trading more efficient and effective so that it motivates region specialization happened and at last it will open opportunity for every regions to grow up. As a central region of food plant productions, Subang Regency needs proper development strategy, which can develop food plants agriculture system.

The aim of this research is for analyzing spatial structure which is available in Subang Regency (covering wet land agriculture area and growth central cities system) in order to find spatial pattern for developing wet area agriculture becoming agriculture mainstay sector in Subang Regency, further it is called food plants agropolitan area.

Research method used is survey method which took region data and sub-district cities as research object. Data used is more secondary data. Secondary data was taken from library study and related agency in Subang Regency.

The result of analysis shows that the structure of agropolitan in Subang Regency consists of food plants agropolitan area and the cities of sub-district as growth centre.

Pamanukan city is a .main growth centre for paddy agriculture production activity regions, Covering Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan, Binong, dan Compreng Sub-district.

Subang city is a main growth centre for buffer regions of paddy agriculture production activity regions, covering Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo Sub-district.

Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang cities are main growth centers for regions which do not available and lower potential to develop paddy agriculture system, covering Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang sub-district."

"Flooding has become an annual event in Indonesia, one of the regions that suffers from flooding is the regency of Trenggalek in East Java. Flooding as a natural phenomenon that has caused the disaster was tringgered by the high rainfall intensity and limited capacity of the river stream...."

"Kekeringan adalah bencana hidrometeorologis yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia. Salah satu penyebab kekeringan adalah fenomena El Nino yang berakibat pada berkurangnya curah hujan di suatu daerah. Kabupaten Majalengka memiliki karakteristik daerah yang unik karena terdiri dari daerah dengan dataran rendah hingga pegunungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat distribusi kekeringan meteorologis berdasarkan parameter curah hujan dengan metode Standardized Prec presipitasi Index (SPI) dan kekeringan lahan yang diperoleh berdasarkan pendekatan penginderaan jauh menggunakan Normalized Difference Dried Index (NDDI) pada tahun yang mengalami El Nino, yaitu 2015 dengan tahun memiliki curah hujan normal pada tahun 2018. Melalui teknik yang tumpang tindih dan uji statistik, kekeringan dianalisis berdasarkan karakteristik regional, yaitu kemiringan, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Hasil analisis pola spasial wilayah kekeringan dan daratan meteorologis bergerak dari utara ke selatan, di mana dari Mei hingga September terjadi peningkatan tingkat dan tingkat kekeringan. September adalah puncak kekeringan, di mana berdasarkan dua metode penentuan kekeringan, semua kecamatan di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh kekeringan dari tingkat kering hingga ekstrem. Di El Nino, kekeringan meteorologis menunjukkan bahwa beberapa daerah mengalami kekeringan ekstrem, tetapi di musim kemarau tanah itu hanya pada tingkat yang sangat kering. Kekeringan yang terjadi pada tahun 2015 dan 2018 memiliki tingkat dan tingkat kekeringan yang berbeda. Kekeringan memiliki hubungan dengan karakteristik fisik daerah tersebut, tetapi yang paling berpengaruh adalah kemiringan berdasarkan uji statistik Chi-square.

---

Drought is a hydrometeorological disaster that always happens every year in Indonesia. One of the causes of drought is the El Nino phenomenon which results in the reduction of rainfall in an area. Majalengka Regency has unique regional characteristics because it consists of areas with lowlands to mountains. This study aims to see the distribution of meteorological drought based on rainfall parameters with the Standardized Precipitation Index (SPI) method and land drought obtained based on the remote sensing approach using the Normalized Difference Drought Index (NDDI) in the year experiencing El Nino, namely 2015 with the year has a normal rainfall in 2018. Through overlapping techniques and statistical tests, the drought is analyzed based on regional characteristics, namely slope, soil type, and land use.

The results of the spatial pattern analysis of the meteorological drought area and land moved from north to south, where from May to September there was an increase in the extent and level of drought. September is the peak of drought, where based on the two methods of determining drought, all sub-districts in Majalengka Regency are affected by drought from dry to extreme levels. In the El Nino meteorological drought showed that some regions experienced extreme drought, but in the drought the land was only at very dry levels. Drought that occurred in 2015 and 2018 has different extent and level of drought. The drought has a relationship to the physical characteristics of the area, but the most influential is the slope based on the Chi-square statistical test."

"Pemanfaatan energi angin saat ini cukup meningkat sebagai energi terbarukan. Karena angin adalah salah satu bentuk energi alami yang paling mudah diakses dan tidak menghasilkan zat-zat berbahaya. Berdasarkan hasil pemetaan distribusi kecepatan angin, didapat kecepatan angin yang tinggi (6 - 8 m/s) di onshore terjadi di pesisir selatan pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Maluku, dan NTT. Sementara kecepatan angin di daerah offshore menunjukkan angka lebih dari 8 m/s terjadi di Offshore Banten, offshore Sukabumi, offshore Kupang.[15] Turbin Angin sumbu vertikal (TASV) merupakan salah satu jenis turbin angin yang lebih mudah diaplikasikan pada tempat yang memiliki potensi angin tidak terlalu besar. [16] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan potensi TASV pada kabupaten Sukabumi.

---

The utilization of wind energy as a renewable energy source has been increasing recently. This is because wind is one of the most easily accessible natural energy forms and does not produce harmful substances. Based on the results of wind speed distribution mapping, high wind speeds (6 - 8 m/s) onshore occur on the south coast of Java Island, South Sulawesi, Maluku, and NTT. Meanwhile, wind speeds in offshore areas show figures of more than 8 m/s occurring in Offshore Banten, Offshore Sukabumi, and Offshore Kupang[15]. Vertical axis wind turbines (VAWTs) are one type of wind turbine that is easier to apply in places with relatively low wind potential.[16] The purpose of this research is to prove the potential of VAWTs in Sukabumi Regency."

"Implementasi retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang terjadi salah satunya adanya penurunan yang signifikan atas penerimaan retribusi izin mendirikan. Hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan hotel dan rumah tinggal serta pemberian sanksi yang kurang tegas atas pelanggaran tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan Data tersebut dianalisis menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten Banyumas belum berjalan efektif karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan.

---

Implementation of building permits levy in Banyumas Regency in faces some problems, one of the problems is for a significant decreased on the revenue of building permits levy fees. The significant decreased by the owner of the hotel and residential buildings as well as less weakness low compliance penalty. This research was conducted by using a qualitative approach and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. Data were analyzed using technical analysis of qualitative data. This study show that indicate that the implementation of building permits levy fees in Banyumas regency has not been effective due to a lack of supervision by local authorities. This cause a lack of coordination between the parties concerned and human resources in direct supervision of the fields."

"ABSTRAKKabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah perbatasan antara daerahpengguna bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Mayoritas profesi di kabupaten Brebesadalah Petani. Penggunaan bahasa yang umum digunakan di kalangan petani yaituistilah aktifitas pertanian dan istilah dalam sosialisasi. Mobilitas menjadi salahsatu faktor pengaruh perbedaan penggunaan bahasa. Pengaruh motif Mobilitasoleh Petani berupa motif ekonomi berupa pekerjaan dan belanja serta motif sosialberupa silaturahmi menimbulkan perbedaan sifat ruang dalam penggunaanbahasa. Sifat ruang terbuka dibentuk oleh motif ekonomi berupa pekerjaan danbelanja yang berlokasi di lingkungan dengan penggunaan bahasa lain. Sedangkansifat ruang tertutup dibentuk oleh motif ekonomi dan sosial yaitu belanja dansilaturahmi dengan lingkungan bahasa yang sama

---

ABSTRACTBrebes Regency is one of the local border area between Javanese andSundanese. The majority of the profession in the Brebes Regency is Peasant. Theuse of language commonly used among peasant that term agricultural activity andin terms of socialization. Mobility is one factor the effect of differences inlanguage use. The Influence of peasant?s mobility patterns in the form ofeconomic incentives in the form of jobs and shopping and social motives in theform of the relationship cause differences in space of language use. The nature ofopen spaces formed by economic motives in the form of jobs and shopping arelocated in the environment with the use of other languages. While the nature ofthe closed space formed by social and economic motives are shopping andrelationship with a common language environment."