Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Harriswara Akeda
"
Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pemerintah. maka dari itu Disusunlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis Implementasi kebijakan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui Observasi dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku. ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Faizal Sandyasa
"
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
T47653
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadya Marsa Maula
"
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Electronic Records Management System (ERMS) pada Layanan Temu Kembali Arsip Publik Berbasis Elektronik dengan Studi Kasus pada Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SIAr dalam memberikan pelayanan temu kembali arsip publik berbasis elektronik secara cepat, tepat, dan akurat sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini juga menganalisis kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala bagi arsiparis dan pengguna selama pelaksanaan SIAr ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Iqbal Mustika Jaya
"
Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan data kualitatif.
Kesimpulan penelitian yaitu implementasi kebijakan KIP berjalan kurang baik pada tahap operasional, dimana kebijakan tidak dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ...
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41830
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Astrid Debora S.M.
"
ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan
sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah
timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status
BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban
penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa
konsekuensi lanjutan dari perdebatan konsep Badan Publik serta berupaya
membandingkan penormaan Badan Publik di Negara lain yang telah lebih
memiliki UU KIP.
Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43358
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eko Setyo Budi
"
Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
