Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Haar, B. ter
Djakarta: Bhratara, 1972
347.026 HAA p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Haar, B. ter
Jakarta: Bhratara, 1972
347.02 HAA p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nurlisa loebby
"
ABSTRAK
Dengan telah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan pula bahwa kita menganut sistim Peradilan Pidana yang terpadu, sehingga di dalam pelaksanaan Peradilan Pidana merupakan suatu kesatuan pendapat maupun proses dalam mencari keadilan. Maka diperlukannya suatu keterpaduan dalam pelaksanaan Peradilan Pidana terutama untuk tercapainya efektifitas dari pencegahan, pemberantasan kejahatan maupun pembinaan narapidana, karena dalam sistim peradilan Pidana terdapat beberapa unsur yang saling ber hubungan satu dengan yang lain didalam memaksanakan tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lubis, Sulaikin
Jakarta: Kencana, 2006
347.01 LUB h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Siahaan, Maruarar
Jakarta: Konstitusi Press, 2005
342.06 SIA h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fahad
"
UU No. 5 Tahun 1999 selain mengatur permasalahan hukum persaingan usaha, juga mengatur permasalahan hukum acara dari penegakan hukum persaingan usaha. Masalah muncul dalam konteks hukum acara persaingan usaha dikarenakan adanya upaya gugatan intervensi dalam perkara keberatan di Pengadilan Negeri atas putusan KPPU. Selama ini gugatan intervensi hanya dikenal dalam hukum acara perdata sebagai salah satu bentuk pengikutsertaan pihak ketiga dalam perkara perdata. Tetapi, upaya tersebut dilakukan oleh empat pemohon intervensi dalam perkara keberatan Temasek ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22569
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Jessica Petra Natasha
"
ABSTRAK
Nama : Jessica Petra Natasha
NPM : 1506725716
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perbandingan Pengaturan Asset Tracing Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia terhadap Pengaturan Asset Tracing Tindak Pidana ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ervan Saropie
"
Mekanisme lembaga Praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya karena dianggap banyak merugikan masyarakat pencari keadilan, sehingga banyak bermunculan pendapat dan pandangan yang menginginkan agar lembaga Praperadilan digantikan oleh Hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008. Konsep lembaga hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008 merupakan suatu lembaga baru di Indonesia, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim Komisaris sangat luas dan lengkap dibandingkan dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22579
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Tiwie Wulandari
"
Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika terutama diterapkan pada putusan akhir baik apabila terdakwa tidak terbukti ataupun terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan yang demikian besar yang dimiliki oleh Hakim membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 dimana didalamnya terdapat batasan tentang klasifikasi terdakwa yang dapat diberikan rehabilitasi.
Skripsi ini akan membahas bagaimana implementasi dari kewenangan Hakim untuk dapat memutus rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika serta melihat adakah batasan atau klasifikasi tertentu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1518
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Abdurachman Sidik Alatas
"
Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan ada tidaknya suatu pelanggaran terhadap perkara persaingan usaha juga menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang divonis bersalah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU itu sendiri. Terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPPU, melalui Perma No. 3 Tahun 2005 diatur mengenai pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri masih dalam ...
"
2012
S43144
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
