Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDesentralisasi yang menjadi tonggak awal era reformasi membuka gerbang korupsi bagi kota/kabupaten di Indonesia. Melalui desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal dan ekonomi, korupsi tumbuh subur di negeri ini. Desentralisasi politik mengakibatkan pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh pusat menjadi kepala daerah yang di pilih oleh DPRD serta di periode berikutnya dipilih langsung oleh rakyat dengan syarat dukungan minimal kursi 15 dan 20 DPRD. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD secara signifikan memberikan dampak pengurangan jumlah kerugian negara akibat korupsi dan pengurangan perkara korupsi. Akan tetapi pada era pilkada langsung terjadi peningkatan korupsi di tahun pilkada serta besarnya DPRD yang mendukung kepala daerah turut serta meningkatkan korupsi. Desentralisasi fiskal dan ekonomi yang mengakibatkan APBD semakin besar juga secara signifikan mempengaruhi peningkatan korupsi. Berdasarkan penelitian ini maka ide untuk kembali kepada pilkada langsung maupun menaikan jumlah syarat minimum dukungan DPRD terhadap kepala daerah harus dipertimbangkan kembali. Selain itu APBD juga harus diawasi agar tidak dikorupsi terutama pada tahun terjadinya pilkada.

---

ABSTRACTDecentralization is a milestone in the beginning of the reform era has opened the gates of corruption for the city regency in Indonesia. Through the decentralization of political and decentralization of economic and fiscal, corruption thrives in the city district. Political decentralization results in the local elections that was originally selected by the center being the head of which is chosen by the parliament as well as in subsequent periods chosen directly by the people with the requirement of minimum support seat 15 and 20 of Parliament. System of direct local elections compared to the local elections by Parliament significantly impact the amount of reduction in state losses due to corruption and a reduction in corruption cases. But in the era of direct elections increased corruption in the election year and the amount of legislators who support the head of the region participated increase corruption. Economic and fiscal decentralization resulted in greater budget APBD also significantly affect the increase in corruption. Based on this research, the idea of returning to the direct election and increased the number of minimum requirements to the head area of support Parliament should be reconsidered. Besides the budget must also be supervised to ensure that no corruption, especially in the year of election."

"PendahuluanPenelaahan mengenai pertumbuhan ekonomi dimulai dengan tulisan-tulisan dari para ahli ekonomi klasik Inggris. Mereka menulis bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi modern yang baru saja muncul di negara-negara Barat. Oleh karena itu teori pertumbuhan ekonominya sebagian besar terkonsentrasi pada ekonomi pertanian dan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap sumberdaya alam yang terbatas. Dengan kondisi ini proses pertumbuhan didominasi oleh hukum makin berkurangnya hasil yang didapat yaitu the Law of Diminishing Return (Ricardo 1772 - 1823). Konklusi utama dari teori ini bahwa dalam jangka panjang akan terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sampai terjadi keadaan stationer.Akan tetapi dalam dekade-dekade berikutnya prediksi ini tidak terjadi di negara Barat sebab dengan kemajuan teknologi negara-negara tersebut masuk ke dalam era industrialisasi yang cepat sehingga meningkatkan nilai tambah dan memberikan lapangan kerja yang banyak. Perkembangan sektor industri di dalam ekonomi kapitalis ditulis secara rinci oleh Karl Marx, akan tetapi teori Marx banyak membahas masalah ideologi politik (political economics). Setelah Marx, ilmu ekonomi didominasi oleh aliran revolusi marjinal. Pendekatan ini menaruh perhatian terhadap masalah statik dari alokasi sumber daya yang tersedia di bawah kekuatan pasar untuk memuaskan selera dan pilihan konsumen. Meskipun demikian, teori dan analisis marjinal dapat dipakai di dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi terutama mengenai sumbagan marjinal tenagakerja dan modal di dalam pertumbuhan ekonomi?"

"The intergovernmental transfer system currently applied in Indonesia is intended to prevent the intervention of political powers. However, there are indications of political determinants behind central government transfers to sub-national governments. In order to prove the existence of these political factors, this research utilizes empirical panel data models of Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Dekonsentrasi and Tugas Pembantuan using political variables. Results show that while there are no signicant political variables in the DAU and Dana Dekonsentrasi models, there is a political determinant behind the amount of Dana Tugas Pembantuan, where a higher seat share for the Golkar party representing a province in the national parliament will entitle the province to a relatively higher share of the Dana Tugas Pembantuan.

---

Sistem transfer antarpemerintah di Indonesia dibuat dengan tujuan mencegah campur tangan politik terhadap sistem transfer pemerintah. Namun begitu, terdapat indikasi keberadaan determinan politik dalam menentukan transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Untuk membuktikan keberadaan faktor-faktor politik tersebut, digunakan model data panel yang berusaha menunjukkan determinan politik pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hasil studi menemukan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam menentukan transfer DAU dan Dana Dekonsentrasi, namun ditemukan determinan politik pada Dana Tugas Pembantuan, di mana provinsi yang memiliki proporsi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Golkar yang lebih tinggi mendapatkan Dana Tugas Pembantuan yang lebih besar."