Hasil Pencarian

Ditemukan 66 dokumen yang sesuai dengan query

Soerahardjo

Aspek hukum perdagangan di perbatasan Republik Indonesia dan Filipina

" Latar Belakang

Daerah Kabupaten Sangir Talaud, yang penduduknya mengalami kesukaran di dalam kehidupannya sehari-hari bilamana bulan-bulan gelombang laut besar. Hasil bahan pangan yang mereka usahakan sendiri di daerah tersebut, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di pulau-pulau kecil di daerah tersebut, banyak terdapat pohon-pohon kelapa sebagai tanaman utama.Disebabkan jumlab persediaan beras yang didatangkan di Kepulauan Sangir Talaud tidak teratur dan kurang mencukupi untuk konsumsi penduduknya,maka di dalam keadaan kekurangan bahan makanan. hasil kelapa tersebut ... "

1987

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

J. Guwandi

HAM dalam persetujuan tindakan medik (Informed consent)

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995

344.041 GUW h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Loudoe, John Z., compiler

Ajaran umum perikatan dan persetujuan : menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surabaya: Kasnendra Suminar, 1983

346.02 LOU a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Djoko Prakoso

Dasar hukum persetujuan tertentu di Indonesia

Jakarta: Bina Aksara, 1987

346.07 DJO d (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Calyna Salsabila Nikmatullah

Kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di daerah berdasarkan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = The government authority in spatial planning based on article 18 clause 2 and clause 5 the 1945 constitution of the Republic of Indonesia

" Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45490

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desty Ratnasari

Implementasi pasal 16 ayat (3) persetujuan TRIPs pada perkara pembatalan pendaftaran mereka untuk barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia ditinjau dari segi hukum perdata internasional = The implementation of article 16 paragraph (3) TRIPs agreement in cases of cancellation of marks for dissimilar goods or services in indonesia considering private international law

" ABSTRAK
Pada masa belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sehingga belum dapat diterapkannya ketentuan tersebut, skripsi ini melihat penerapan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek dan pertimbangan hakim yang menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs. Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan metode deskriptif. Hasil penelitian adalah hakim telah menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dengan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dalam Pasal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43653

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rusdi

Partai Sosialis Indonesia dan Peranan Kepolitikannya 1948-1960

" ABSTRAK
Latar belakang berdirinya Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena perbedaan kebijakan politik di dalam Partai Sosialis (PS) antara kelompok Amir Sjarifuddin yang lebih cenderung memihak blok komunis dengan kelompok Sutan Sjahrir yang menentang politik memihak tersebut. Sosialisme PSI disebut juga dengan sosialisme kerakyatan. Masyarakat yang dicita-citakan oleh PSI adalah masyarakat Sosialis, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sejak mulai berdirinya bentuk organisasi PSI adalah partai kader, akan tetapi karena kebutuhan untuk pemilihan umum sifat partai kader ... "

1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratu Arlini SW

Prosedur Persetujuan dan Penerimaan Laporan Peningkatan Modal dengan Inbreng

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36258

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tamara Hanum Krisna Wirdani

Peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat tanpa persetujuan isteri dikaitkan dengan Undang-Undang No 30 tahun 2004 dan Perubahan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris : studi kasus Mahkamah Agung No. 714/K/Pdt/2002 = Roles and responsibilities of notary deed made without wife approval associated with Law No 30 of 2004 and Amendment act No 2 of 2014 about notary : case study no 714/K/Pdt/2002

" Perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin pisah harta menyebabkan suami bertindak secara sepihak dalam melakukan tindakan hukum sebagai penghadap, diawali dengan membuat surat pengakuan hutang jo akta pembebanan hak tanggungan jo surat perpanjangan waktu pinjaman, dibuat oleh Notaris yang dilakukan penghadap atau suami tanpa persetujuan isterinya dengan menjaminkan tanah dan bangunan yang menjadi harta bersama mereka. Dalam hal ini suami tidak dapat memenuhi kewajiban berhutangnya, menyebabkannya diharuskannya terdapat sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43030

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ade Rizki Saputra

Analisis mengenai pentingnya persetujuan para ahli waris dalam akta hibah untuk salah seorang ahli waris (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/PDT.G/2012/PTA.MKS) = Analysis about the importance of consent of heirs in the grant deed for one of the heirs (case study on religious high court of Makassar verdict Number 63/PDT.G/2012/PTA.MKS)

" [ABSTRAK
Hibah merupakan salah satu cara peralihan hak kepemilikan atas suatu benda. Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dari pengertian hibah tersebut, tidak terdapat adanya syarat mengenai diperlukannya persetujuan dari para calon ahli waris si penghibah sebelum dilakukannya penghibahan, namun hal ini sering menimbulkan sengketa pada saat kedudukan penerima hibah tersebut berubah menjadi salah seorang ahli waris dari si penghibah, hal ini terjadi ... "

2015

T44064

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian