Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKapailitan bukan suatu hal yang baru, karena menurut para sejarawan kepailitan sudah ada sejak abad ke-5 SM. Membahas mengenai kepailitan khsusunya di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan para penjajah yang menerapkan peraturan mengenai hal tersebut. Dijajahnya Indonesia oleh Belanda 3,5 abad meninggalkan beberapa warisan hukum. Salah satunya mengenai hukum kepailitan. Saat ini pengaturan kepailitan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2019 ini, PT.Kertas Leces yang notabennya adalah sebuah BUMN berbentuk persero dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga sampai pada tingkat akhir yaitu peninjauan kembali. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah suatu BUMN dinyatakan pailit. Terhadap suatu BUMN berbentuk persero berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terhadap BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai eksekusi harta pailit suatu BUMN berbentuk persero yang identik dengan perseroan terbatas tidak terdapat kekhususan yang dalam arti sama dengan perseroan terbatas lainnya kecuali terdapat aset pemerintah yang dipinjamkan (belum dipindah tangankan) kepada suatu BUMN yang tidak dapat dimasukan dalam boedel pailit sehingga tidak dapat dieksekusi."

"PT. Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. Persero JIEP) merupakan badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki Departemen Keuangan RI dan Pemerintah DKI Jakarta. Berlokasi di daerah Pulogadung, PT. Persero JIEP mengelola Kawasan Industri Pulogadung, yang merupakan pioneer kawasan industri di Indonesia. Pendapatan utama perusahaan ini adalah dari penjualan tanah kapling industri dan penyediaan sarana dan prasarana bagi investor yang ingin berbisnis di kawasan ini. Namun dalam perkembangannya, pendapatan utama perusahaan mulai bergeser dan penjualan tanah kapling industri yang semula memberikan kontribusi terbesar kini bergeser dengan pendapatan dan penyewaan bangunan yang disebabkan oleh persediaan lahan industri yang semakin terbatas. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan Indonesia, PT. Persero JIEP semakin memantapkan diri menjadi pengembang properti kawasan industri dan bisnis terkemuka untuk mengembangkan kawasan bisnis dengan basis industri bernilai tambah tinggi. Hal ini sejalan dengan RUTR DM Jakarta tahun 1985 ? 2005 yang menetapkan orientasi pembangunan dan pengembangan di wilayah timur dan barat, sehìngga Kawasan Industri Pulogadung yang. berada di sentra timur menjadi makin berada di pusat kegiatan bisnis dan pemukiman. Kondisi tersebut menuntut langkah antisipatif dan kegiatan yang terfokus agar dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta sebagai service city, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Sejalan dengan visi dan misi perusahaan serta berbekal pengalaman dalam mengembangkan Bangunan Pabrik Siap Pakai, serta memenuhi permintaan pasar untuk melakukan kegiatan bisnis, perdagangan, distribusi dan kantor secara terpadu berbasis hightech yang non polutan PT. Persero JIEP merencanakan untuk membangun Multi Used Building (MIJB). Penyelesaian masalah restrukturisasi perbankan yang sampai saat ini masih tertunda-tunda, mengakibatkan sulitnya pemberian kredit baik itu untuk pembebasan tanah, pematangan dan pembangunan prasarana proyek skala menengah dan skala besar. Sehingga pilihan pendanaan bagi sektor properti bertumpu pada modal sendiri, atau dari dana strategic partner melalui penjualan saham (Privat placement) atau bersumber dari hasil pencatatan saham di Bursa Efek. Karya akhir ini membahas kelayakan PT. Persero JIEP untuk melakukan initial Public Offering, sebagai alternatif pembiayaan proyek tersebut diatas yang rencananya akan dibiayai 100% dan pengumpulan dana hasil Go Public. Kelayakan Go Public bagi PT. Persero JIEP ditinjau dari berbagai segi, antara lain kondisi makro Indonesia, kemungkinan pertumbuhan perusahaan dan penghitungan saham perdana. Kondisi ekonomi makro Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh faktor dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Serangan terhadap Gedung World Trade Centre di Amerika Senkat pada bulan November 2001, juga memberikan implikasi yang kurang baik bagi Indonesia karena merosotnya perekonomian dunia. Imbas dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998, dan tertundanya penyelesaian masalam di dalam negeri dan ketidak konsistensian pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang memberikafl rangsangan terhadap investasi mengakìbatkan optimisme pasar terhadap sektor properti kurang. Hal ini tercermin dalam kinerja emiten properti di bursa saham per Qktober 2001, hampir semua mengalami kerugian rata-rata 26%. Dan segi pertumbuhan1 PT. Persero JIEP memiliki prospek yang cukup baik. Laba perusahaan dari tahun ke tahun niengalami peningkatan, bahkan saat Indonesia dilanda krisis ekonomi, laba setelah pajak perusahaan tetap menunjukkan peningkatan. Hal ¡ni dibarengi dengan kondisi perusahaan yang selalu dalam kondisi ?Sehat Sekali?. Salah satu aspek yang cukup menentukan keberhasilan go publik adalah harga saham. Perhitungan harga saham dilakukan dengan menggunakan metode Discounted Freecashflow mendapatkan nilai per lembar dengan range harga Rp 1.231,- sampai dengan Rp 1.284,- Sedangkan dengan metode P/B Rasio, yaitu berturut-turut sebesar Rp 1.704 per lembar. Satu satunya perusahaan yang sejenis yang telah masuk bursa yaitu PT. Jababeka,Tbk menawarkan saham pada harga perdana sebesar Rp 4.950 dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar. Dalam perkembangan tiga tahun terakhir harganya terus turun, bahkan berada dibawah harga nominal. Pada tahun 2001 rata-rata harga saham berada dibawah kisaran Rp 200 per lembar. Future value harga sahani KIJA tahun 2003 dengan r 14% adalah sebesar Rp 294,-. Dengan melihat kondisi tersebut diatas, penulis menyarankan PT. Persero JIEP untuk mencari alternatif pembiayaan lain dengan biaya yang lebih murah. Go publik tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan, selain itu biaya go publik juga tidak sedikit. Pendanaan pembangunan Multi Used Building disarankan dengan penawaran obligasi. Hal ini mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perusahaan yang cukup baik, serta komparatif advantage perusahaan yang berlokasi di daerah yang sangat strategis."

"ABSTRAKPerkembangan instrumen investasi obligasi di Indonesia akhir-akhir ini, semakinmarak yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang menawarkanobligasinya di pasar modal serta meningkatnya nilai obligasi yang diperdagangkan.Sehingga tidak mengherankan saat ini obligasi dijadikan alternatif pendanaan olehperusahaan dan disisi lain juga dijadikan alternatif investasi oleh investor.Fenomena perkembangan obligasi di indonesia pada pertengahan tahun 1990-antergolong menarik, dimana sebagian besar obligasi yang ditawarkan ke para investoradaiah obligasi bunga mengambang yang berubah-ubah mengikuti perubahan tingkatbunga deposito berjangka. Path akhir tahun 1999, hampir 60% dan total 90 obligasi ydiperdaganglcan aclalah obligasi bunga mengambang (floating rate bond).dengan fenomena yang terjadi pada negara-negara tetangga seperti Malaysia, lhailancidan Australia.PT. Jamsostek (Persero), salah satu investor institusi terkemuka di Indonesiadihadapkan pada permasalahan di bidang investasi. Disatu sisi sebagai dampak dariperkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, perusahaan mengalami peningkatandana yang dihimpun sehingga akan berdainpak terhadap peningkatan dana investasi yangdikelolanya. Peningkatan dana tersebut tentunya memerlukan pengelolaan yang balk danprofesional sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal. Namun disisiLain perusahaan ini juga dibatasi oleh sejumlah peraturan Pemerintah seperti PP 28/1996yang membatasi ruang gerak investasi perusahaan.Dampak dan penerapan kebijakan tersebut perusahaan diharus mengalokasikandananya keberbagai macam instrumen investasi dan adanya pembatasan dana yangtentanam di satu jenis intrumen investasi. Dalam upaya melakukan diversifikasi investasi,salab saW alternatif investasi yang cukup menarik adalah obligasi bunga mengambangyang menawarkan return yang relatif menarik, yaitu membenikan prerni tetap antara1,00% s/d 2,00%.Setelah dilakukan evaluasi yang cukup mendalam terbadap hasil investasi obligasiini, dimana penulis xnengambil studi kasus obligasi Pcrum Pegadaian III sertabandingkannya dengan instrumen investasi yang memiliki karakteristik yang samayaitu deposito berjangka, ditemukan baliwa basil yang diterima dafi obligasi ini tidaklebib besar dan deposìto berjangka. Hal ini menuniukkan bahwa ada potensial loss yangcukup material yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan pada instrument ini.Potensial loss tersebut terjadi karena sistem pembayaran bunga obligasi,benchmark tingkat bunga yang digunakan serta besarnya premi tetap yang dibenikan. Halini juga diperburuk lagi dengan kelemahafl dañ obligasi tersebut seperti tidak optinialnyakcberadaan pasar sekunder obligasi di Indonesia serta resiko lain yang terkait dengaflinstrumen ini.Permasalahan tersebut jika tidak ditangani secara serius dikhawatirkan akanmenghanibat perkembangan obligasi dimasa mendatang, dimana obligasi bungamengambang akan menjadi instrumefl yang tidak menarik bagi investor. Untuk itupenulis mengajukan alternatif pemecahan masalah antara lain menambah premi tetapyang ditawarkan hingga level 2,271 %, mengubah sistem benchmark tingkat bunga,memperpendek jangka waktu pembayaran bunga dan memperhitungkan risk premiumuntuk obligasi yang memiliki resiko relatif tinggi.Khusus untuk para investor institusi dibarapkan untuk lebih untuk melihatevaluasi yang mendalam terhadap aspek risk and return dan istrumen ini sertamenghindari pembelian obligasi di pasar perdana untuk menekan opportunity loss yangmungkin timbul dan investasi pada instrumen ini."

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah putusan PK Mahkamah Agung yang tidak dapat diterima sehingga mengakibatkan PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan dalam keadaan pailit dan risiko bisnis yang ditimbulkan dari Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) sebagai BUMN Persero. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat terjadi pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh karyawan PT Kertas Leces (Persero) maka PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada saat PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit maka risiko bisnis yang ditimbulkan adalah sita umum atas seluruh kekayaan PT Kertas Leces (Persero) yang telah menjadi harta pailit oleh Kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melunasi utangnya kepada para Kreditor. Direksi PT Kertas Leces (Persero) kehilangan hak dan kewenangan untuk mengurus harta pailit tersebut. Karena Negara sebagai pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas kepada PT Kertas Leces (Persero), kecuali Negara telah melakukan perbuatan piercing the corporate veil, yaitu mencampuradukkan kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga PT Kertas Leces merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan Negara.

---

ABSTRACTThe focus of this study discusses the results of Judicial Review of the Supreme Court that are unacceptable so that PT Kertas Leces (Persero) is declared bankruptcy situations and business risks caused by Bankruptcy Laws of PT Kertas Leces (Persero). The research method used in this study is normative juridical. The results of this study indicate that due to the cancellation of peace agreement (holomogation) submitted by employees of PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Leces (Persero) was declared bankrupt so it could not be used as a legal aid both an appeal and judicial review to the Supreme Court. When PT Kertas Leces (Persero) was declared bankrupt, the business risk caused was the seizure of all assets of PT Kertas Leces (Persero) that had become bankrupt assets by the Curator appointed by the Commercial Court in the Surabaya to repay the debt to the Creditors. PT Kertas Leces (Persero) lost the rights to conduct and interfere with the bankruptcy assets. Because the State as a shareholder has limited responsible to PT Kertas Leces (Persero), unless the State has pierced the companys headscarves, which is confusing the interests of the company with the personal interests stipulated in Article 3 paragraph (2) of Law Number. 40 of 2007 concerning Limited Companies so that PT Kertas Leces is a legal entity that has its own assets separated from the State."

"ABSTRAKPT Pantja Niaga sebagai perusahaan Perseroan (Persero) niaga yang bergerak di bidang perdagaiagan mexupuxiyai kedudukandan peranan yang khas dalam sistem perekonomian Indonesia. SebagaiPersero niaga, PT Pantja Niaga diharapican mampu untukm.emiperoleh dan memupuk keuntungan sebanyak-banyaknya, dan melaksanakankegiatan-kegiatan yang niembantui ntenyelenggarakan kemanfaatan umum.Keberhasilan PT Pantja Niaga sebagai Persero niaga untukmencapai tuuan-tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkunganekstern dan. intern Persero itu sendiri. Lingkungan eksternmeliputi faktor-faktor pengendalian penierintah, faktor ekonorni,faktor kebijaksanaan pemerintab dan faktor kelembagaandan persaingan pasar, sedangkan faktor intern terdiri atas faktor struktur organisasi, faktor personil, faktor material danfinansial dan faktor managemen.Pandangan di atas didasarkan pada konsep t.eori sistem, dimaria PT Pantja Niaga sebagai suatu organisasi merupakan satusistem terbuka, yang kelangsungan hidupnya sangat dipengaruhioleh lingkungan. Sebagai suatu sistem dari sistem yang lebihluas, PT Pantja Niaga merupakan sub sistem dari sistem administrasi nega ra. Hal ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan usaha PTPantja Niaga dipengruIu oleh mekanisme pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah.Keberhasilan PT Pantja Niaga selama tahun 1981 8ampai tahun1983 dapat dilihat pada penampilannya. Penampilan Perseromerupakan hasil-hasil kegiatan yang telab dicapai oleh Perserodalam. jangka waktu tertentu, yang dikaitkan dengaa kemungkinankontribusinya terhadap negara. Untuk mengukur tingkat effektivitas dan effisiensi penampilan PT Pant ja Niaga digunakan ukuran hard criteria yaitu ukuran-ukuran yang lebih bersifat kwantitatif,dan ukuran soft criteria, yaitu ukuran yang lebih bersifat kwalitatif.Skripsi mi mencoba raendeskripsikan tingkat effektmvitasdan effisiensi penampmlan PT Pantja Niaga sebagai suatu perulsahaan perseroan, dengan mempertmnibangkan beberajpa faktor eksterndan intern yang meinpengariihinya. Untuk mendeskripsikanhal ini maka dikumpulkan sejumlah data, baik nielalum penelitiankepustaka3n dengan membaca literatur, buku-buku dan hailpenelitian maupun melalui sejumlab wawancara dengan key informantyang mengethui masalah Persero niaga. Tingkat effektivitasdan effisieflSi penanipilan PT Pantja Niaga akan nierientukanseberapajauh kontribusi yang mampu diberikannya kepada negara terutaina terhadap perekonomaan nasional.Dari hasil analisis mempenlihatkan bahwa effektivitas daneffisiensi jpenampilan PT Pantja Niaga relat.if masih rendah.Berdasarkan ukuran hard criteria, kemampuan PT Pantja Niaga untukmemperoleh laba belum memuaskan, sedangkan bila dilihat danrasio output dan input rnenunukkan tingkat effisiensi yang masihirendah. Sementara itu berdasarkan ukuran soft criteria,penampilanPT Pantja Niaga juga mernulaukkan effektivitas yang masib. rendah. Hal mi dapat diLihat dari rendahnya kemampuan adaptasi, dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan mnstitusmonalisasi yaitu pemanfaatan bantuan dan kesempatan yang dapatdiperoleh dari Lingkungan.Relatif rendahnya effektivitas dan effisiensi penampilanPT Pantja Niaga menyebabkan kontnibusinya terhadap negara,baikdalam arti finansial dan non finansial pun relatif rendah, PPantja Niaga hanya mampu menberikan kontnibusi finansial berupapajak dan dividen sebesar Pp. 586,82 juta selain tahun 1981sampal 1983. Sedangkan sunibangan jasa niaga yang bersifat nonfinansial, terutarna dalam membantu rnenyelenggarakan kemanfaatan urnurn hariya berhasil dilaksanakan beberapa kali saja"