Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query
Ferdy Budiman Madian
"
Expert Systems. sebagai cabang Artificial Intelligence, dikembangkan untuk mensimulasikan proses pengambilan keputusan seorang pakar dalam suatu bidang tertentu. Telah banyak Expert Systems yang dikembangkan di bidang kedokteran, rekayasa dan lain-lainnya, tetapi rnasih sangat sedikit Expert Sys tems yang dikembangkan dalam dunia usaha. Alasan utamanya adalah do main permasalahannya yang kompleks sehingga sulit dibuat simulasinya. Di Indonesia, sampai saat ini, tidak ada satu pun perusahaan yang menggunakan Expert Systems untuk kegiatan operasiona!.
Karya akhir ini mencoba ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Welliam Suharto
Depok: Universitas Indonesia, 2003
S25783
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andi Setiawan
"
Skripsi ini membahas Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada
asumsi bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya.
Pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar
adakalanya debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh
tempo. Bagi debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor
yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya. Apakah Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Niaga ...
"
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;;, ], [2008;2009;2009, 2009]
S24858
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Bayu Dwi Anggono
"
Perlindungan hak asasi manusia dalam proses permohonan naturalisasi diatur dalam undang-undang No.122 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan hal-hal medasar sebagai syarat yang harus dipenuhi, seperti mengakui dasar negara Pancasila. Akan tetapi, tindak lanjut pengaturan pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, hanya dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon. sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tetang cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. ...
"
Jakarta : Lembaga Pengkajian MPR RI , 2019
342 JKTN 013 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Diandry Adityaputri
"
Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menjadikan BUMN sebagai Debitor yang hanya dapat diajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku pada BUMN yang seluruh modalnya adalah milik negara dan tidak terbagi atas saham. Persero merupakan BUMN dalam bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham. Terhadap BUMN Persero terdapat beberapa putusan yang menyatakan bahwa Persero merupakan bagian dari BUMN yang dimaksud pada Pasal ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Patrick Audhie
"
Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya dengan cara mengumpulkan data yuridis dan data fisik. Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan perubahan sehingga mudah disajikan bagi yang berkepentingan dan dapat memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Kepastian dan jaminan hukum hanya dapat diberikan hanya jika data yuridis dan data fisik atas tanah dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran data tanah mengakibatkan bukti kepemilikan tanah menjadi lebih kuat. Salah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30667
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Basuki Widodo
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
S9132
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Farkhan Askari
"
Hukum acara pidana ruengatur proses penyidikan dan penuntutan.Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dilakukan secara sah maka terbuka kesempatan untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadapnya. KUHAP memberi hak kepada penyidik, penuntut umum serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukan pengawasan dan koreksi melalui lembaga praperadilan.Menjadi perdebatan adalah siapa pihak ketiga yang berkepentingan tersebut. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19634
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maharani Fransiska
"
Maraknya pembangunan diberbagai bidang kehidupan menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Kondisi demikian, terutama diakibatkan oleh kebutuhan lahan yang terus meningkat dengan sangat pesat sementara ketersediaannya terbatas sehingga tidak jarang menimbulkan konflik pertanahan. Salah satunya konflik tanah di Pulau Batam antara pihak ketiga yang diberikan hak atas tanah oleh Badan Otorita Batam dengan penggarap lahan setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Metode penelitian yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T42899
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Febriani Rizky Nuryanfi
"
Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti, serta untuk mengetahui akibat hukum atas akta yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk mendukung data sekunder ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45072
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
