Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Suharto, 1944-

Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: mulai proses penyelidikan sampai persidangan

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

345.598 SUH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Proses pemeriksaan pendahuluan perkara pidana di kepolisian (suatu studi di wilayah hukum Kodak Metro VII Jaya)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992

S6157

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gardanusa SE

Peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali didalam perkara pidana (Study kasus Djoko Soegiarto Tjandra) = Judicial review on a decision of judicial review in criminal law (Case study Djoko Soegiarto Tjandra).

" Skripsi ini membahas tentang lembaga peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dimintakan atas putusan peninjauan kembali yang juga merupakan hasil dari upaya hokum luar biasa juga. Lembaga Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Didalam Perkara Pidana Studi Kasus Djoko Soegiarto Tjandra, dalam perkara pidana ini, terpidana Djoko Soegiarto Tjandra menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan kembaliatas putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan kasasi yang putusannya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46965

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adami Chazawi

Lembaga peninjauan kembali (pk) perkara pidana : penegakan hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat

Jakarta: Sinar Grafika, 2011

345.012 ADA l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marpaung, Leden

Proses penanganan perkara pidana bagian kedua : di Kejaksaan dan pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi

Jakarta: Sinar Grafika, 1995

345.07 MAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Soeparman

Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan

Bandung: Refika Aditama, 2007

347.01 PAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Henry Sugito

Peranan keterangan ahli dalam proses perkara pidana pada tingkat instansi Kepolisian R.I.

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1980

S6156

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Asep Sudrajat Mulyana

Alasan dan Prosedur Penghentian Proses Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi Kasus Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKKP) atas Nama Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22496

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Sudirman

Peninjauan kembali perkara pidana sebagai perwujudan proses hukum yang adil menuju wibawa penegakan hukum: studi terhadap putusan MA No. 55 PK/Pid/1996 suatu tinjauan yuridis dan sosiologis

" Dalam rangka merealisasikan putusan hakim yang mencerminkan proses hukum yang adil, ada tiga komponen penting yang harus dipenuhi yaitu penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai tersangka/terdakwa/terpidana, dan sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak. Ketiga komponen di atas pada hakikatnya telah mampu mengakomodasikan tiga asas penting mengenai peradilan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan hukum, dan asas keadilan. Prasyarat demikian dapat menjadi barometer bagi wujud ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Hajar Zunaidi

Perluasan penerapan pasal 82 KUHP tentang penyelesaian perkara pidana di luar persidangan = Extension the application of article 82 of the criminal code of the criminal case settlement outside the trial process

" Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP telah mengadopsi mekanisme penyelesaian perkara di luar proses yakni pada Pasal 145 R-KUHP dan Pasal 42 R-KUHAP, sebagai suatu kebijakan pidana (penal policy) untuk menanggulangi peningkatan jumlah perkara yang bersifat ringan yang membebani sistem peradilan pidana dan anggaran negara. Meskipun demikian, masih ada permasalahan utama terkait upaya memperluas penerapan mekanisme penyelesaian perkara di luar proses atau afdoening buiten proces dalam sistem peradilan pidana Indonesia yakni belum siapnya sistem hukum pidana ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30093

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian