Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Sigalingging, Patar Barita Genward
"
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27448
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Mustika Rosalina Putri
"
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27445
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Sukma Fadillah
"
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan dan penggunaan bagian - bagian yang merupakan milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan akta pendirian dan anggaran dasar rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Dimana terdapat hubungan erat dengan Notaris sebagai Pejabat Umum.
Peranan Notaris ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30029
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tri Waluyo Jati
"
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, isi pasal 19 Undang-Undang itu belum dapat dilaksanakan. Dalam pasal tersebut penghuni rumah susun diwajibkan untuk membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun sebagai badan hukum. Di rumah susun Tanah Abang, tidak segaranya dibentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun karena sampai saat ini belum ada permasalahan penghuni, dan permasalahanya dapa diselesaikan melalui pengurus Rt/Rw setempat. Sedangkan di Rumah Susun Pulo Mas, penghuninya dengan sistem sewa yang mana jangka ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anie Wijaya
"
[ABSTRAK
Bahwa dalam rumah susun di Indonesia, terdapat satuan rumah yang dapat
dimiliki secara terpisah dan ada pula pemilikan bersama atas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan dan
proporsionalnya. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pengaturan mengenai
penggunaan dan pengelolaannya yang dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni
sebagai badan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama
para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan Penghuni diatur dalam
Undang-Undang Rumah Susun Nomor 16 tahun 1985 dan juga terhadap Undang-
Undang Rumah Susun Nomor 20 ...
"
2015
T43048
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Talitha Dian Mulyasari
"
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun PPRS merupakan suatu organisasi berbadan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama para Pemilik dan Penghuni. Dalam hal ini Notaris berperan untuk membuat pernyataan dari segala apa yang diputuskan dalam rapat, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan Pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan amanat UUJN. Pada kasus, Notaris X awalnya membuat Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48850
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fellicia Rahma Fitri
"
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan RumahSusun yang juga Merupakan Pelaku Pembangunan RumahSusun atas Tindakan Perhimpunan Penghuni terkaitdengan Penggunaan Bagian Bersama dalam Rumah Susun Kajian Yuridis tentang Putusan Mahkamah AgungNomor 187 K/Pdt./2016 Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik satuanrumah susun yang juga merupakan pelaku pembangunan rumah susun. DalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dijelaskan mengenaihak-hak yang dimiliki oleh penghuni satuan rumah susun terhadap ...
"
Universitas Indonesia, 2018
T51445
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Benediktus Arden Irtanto
"
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun oleh peraturan perundang-undangan diberi kedudukan sebagai badan hukum yang dapat bertindak keluar dan kedalam atas nama perhimpunan para pemilik/penghuni dan mempunyai fungsi membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib, aman kemudian mengatur kepentingan penghuni dan mengelola rumah susun beserta lingkungannya. Oleh karena itu penghuni wajib membentuk Perhimpunan P enghuni. Sedangkan pengembang wajib bertindak sebagai pengurus Perhimpunan Penghuni sementara, sebelum terbentuknya Perhimpunan Penghuni, dan membantu penyiapan terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang sebenarnya, dalam ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37245
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Henny
"
ABSTRAK
Peraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang No.16
tahun 1985 tentang Rumah Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentuk
Perhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesama
penghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.16
tahun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun
dari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus
dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa ini
dalam kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun di Indonesia
seringkali satuan rumah susun dijual dengan ...
"
2009
T37280
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Pascalis Bastoto Meliala
"
Ketersediaan Tanah Khususnya di DKI Jakarta semakin sedikit, sementara tempat tinggal masih menjadi kebutuhan Primer bagi manusia, Pembangunan Rumah Tinggal Vertikal menjadi hal yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Apartement atau rumah susun adalah salah satu bentuk dari tempat tinggal vertikal tersebut. Rumah susun di Indonesia dimiliki secara pemilikan bersama dengan melihat perbandingan proporsional kepemilikannya. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun adalah badan hukum yang dibentuk dan diberikan tanggung jawab untuk mengurus ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54545
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
