Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perang sipil Angola terjadi pada 11 November 1975 terdapat tiga kelompok besar dalam politik Angola yaitu MPLA, FNLA dan UNITA. Dukungan Uni Soviet terhadap MPLA merupakan sebuah kebijakan melawan kekuatan Imperialis Barat di Afrika. Penelitian ini merupakan penelitan sejarah. pendekatan teori intervensi Jean-Sebastien Rieux tentang Intervensi pihak ketiga dalam konflik Internasional digunakan untuk membahas kasus bantuan Uni Soviet dalam perang sipil Angola. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkap bagaimana kebijakan Uni Soviet didalam konflik tersebut. Hasil penulisan menunjukan keterlibatan Uni Soviet dalam perang sipil Angola, merupakan satu kebijakan luar negeri Uni Soviet untuk perluasan pengaruh di Afrika.

---

Angola's civil war occurred on November 11th 1975. There are three large Angola's politician groups: MPLA, FNLA, and UNITA. This conflict evolved into an international conflict when nations like USA, and USSR are involved. This paper is a historical research. Jean-Sebastien Rieux's Intervension theory used in this paper to discuss the USSR's aid in Angola's civil war. The objective is to reveal clearer and thoroughly. The result shows that USSR's involvement in Angola's civil war was one of USSR's foreign policies."

"ABSTRAKLibya merupakan bagian dari benua Afrika yang tidak terlepas dari masalah politik negeri sendiri. Sejarah pernah mencatat bahwa Libya pernah mengalami revolusi. Revolusi di Libya dipimpin oleh seorang kolonel yang bernama Muammar Kaddafi. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kondisi dari Negara Libya sebelum Muammar Kaddafi memimpin, biografi dari Muammar Kaddafi, kebijakan-kebijakan dan pemikirannya, serta runtuhnya pemerintahan Muammar Kaddafi di Libya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa buku dan jurnal terkait, serta beberapa halaman website yang memuat materi yang saya bahas. Muammar Kaddafi adalah seorang pemimpin besar revolusi Libya yang dikenal sebagai pemikir sosialis dan berideologi kerakyatan. Selain itu, ia memiliki pandangan tentang sosialisme Islam, menurut ia sosialisme Islam adalah sebuah bentuk cita-cita yang hendak mewujudkan persamaan dalam kesempatan dan keadilan sosial, namun tetap mengakui adanya pemilikan pribadi yang dalam konsep Arab dan Islam dianggap sebagai suatu hal yang sakral dilindungi , karena Islam telah mengajarkan sosialisme sebelum Lenin dan Marx. Sosialisme Islam ini dijadikan sebagai dasar bagi kemerdekaan sosial dan politik bagi rakyat Libya dalam menghadapi penguasa korup yang tidak memihak pada rakyat.

---

ABSTRACTLibya is part of the African continent that is inseparable from the country s own political problems. History noted that Libya has done a revolution. The revolution in Libya was led by a colonel named Muammar Kaddafi. The purpose of this journal is to examine more deeply how the conditions of Libya before Muammar Kaddafi led, the biography of Muammar Kaddafi, his policies and thoughts, as well as the collapse of Muammar Kaddafi s rule in Libya. This research used literature review conducted by comparing several books and related journals, as well as some pages containing the website content that I discussed. Muammar Kaddafi was a great leader of the Libyan revolution known as a socialist thinker and popular ideology. In addition, he has a view of Islamic socialism, according to Islamic socialism is a form of ideals that want to realize equality in opportunity and social justice, but still recognize the existence of private ownership in Arabic and Islamic concept is considered as a sacred thing protected , Because Islam had taught socialism before Lenin and Marx. Islamic socialism is used as the basis for social and political independence for the people of Libya to face the corrupt ruler who is not in favor of the people."

"Gelombang Arab Spring yang terjadi di TimurPerang Sipil di Libya yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 terasa dampaknya di Libya. Konflik yang berawal dari aksi demo berakhir pada perang sipil antara pemerintah dengan rakyat oposisi Libya. Intervensi kemanusiaan NATO atas mandat dari PBB dalam perang sipil di Libya menggunakan aturan Responsibility to Protect guna mencegah meluasnya konflik. Kehadiran NATO sebagai komunitas internasional tidak semata karena kepedulian terhadap Libya tetapi ada kepentingan sekuritisasi atas sumber daya minyak di Libya. Selama periode tahun 2011-2015 kehadiran NATO tidak berdampak signifikan pada kelanjutan Libya pasca perang sipil. Permasalahan kasus yang terjadi pada penilitian ini dibahas menggunakan metode kualitatif deskritif dengan studi pustaka menggunakan analisa teori resolusi konflik dan ekonomi minyak sebagai pemantik awal terjadinya konflik. Penulis menemukan hasil bahwa minyak punya potensi membuat negara lain terlibat dalam konflik dalam negeri. NATO perlu menjaga kelanjutan suplai minyak di Libya. Aktor regional dan internasional menentukan masa depan Libya yang rumit ditambah faksi-faksi lokal yang berebut kekuasaan.

---

The wave of the Arab Spring that occurred in the East The Civil War in Libya that occurred in the Middle East in 2011 was felt in Libya. The conflict that started as a demonstration ended in a civil war between the government and the people of the Libyan opposition. NATO's humanitarian intervention is the mandate of the United Nations in the civil war in Libya uses the Responsibility to Protect rule to prevent the conflict from spreading. The presence of NATO as an international community is not only due to concern for Libya but there is an interest in the securitization of oil resources in Libya. During the period 2011-2015, the presence of NATO did not have a significant impact on the continuation of Libya after the civil war. The case problems that occurred in this research were discussed using descriptive qualitative methods with a literature study using analysis of conflict resolution theory and the oil economy as the initial trigger for the conflict. The author finds that oil has the potential to make other countries involved in domestic conflicts. NATO needs to be a continuation of the oil supply in Libya. Regional and international actors determine Libya's complicated future with local factions who fighting for power."

"Perang Sipil Lebanon berlangsung selama 15 tahun karena konflik agama dan kesenjangan sosial. Keadaan perang memunculkan gerakan-gerakan sosial untuk melawan masalah ini, termasuk ketimpangan terhadap perempuan. Sebagai respon terhadap perang sipil, sastra Lebanon pascaperang banyak menggunakan tema ingatan sesorang sebagai cerminan keadaan perang. Charif Majdalani menggunakan tema ini dalam Villa des femmes (2015) untuk menceritakan kehidupan perempuan keluarga Hayek yang harus mempertahankan rumah dan kesejahteraan mereka setelah kematian kepala keluarganya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tokoh perempuan berperan dalam mengukuhkan wacana patriarki. Analisis dalam artikel menggunakan kajian naratif Barthes (1975) dan didukung oleh konsep fokalisasi Genette (1988), serta konsep Beauvoir (1949) tentang perempuan sebagai liyan dan respon subjektivitas perempuan. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa tokoh perempuan ikut serta dalam mengukuhkan budaya patriarki karena telah menerima diposisikan sebagai liyan. Penerimaan ini ditunjukkan perempuan melalui peran gender dalam keluarga sehingga membatasi perempuan. Hal ini melestarikan wacana dalam budaya patriarki bahwa satu-satunya cara perempuan dapat terus menjalani kehidupan yang nyaman adalah melalui bantuan laki-laki.

---

The Lebanese Civil War lasted 15 years due to conflicts over religion and social inequality. The war brings up social movements that fight over the layers of this problem, including inequality against women. In response, post-war Lebanese literature highlight the theme of people’s memories as reflection of the war. Charif Majdalani uses this theme in Villa des femmes (2015) to narrate the life of women the Hayek family who are left to defend their home and their well-being after the death of their patriarch. This article aims to analyze how the female characters take part in preserving the patriarchal discourse. The analysis in the article uses Barthes's (1966) narrative study with the support of Genette's (1988) concept of focalization, as well Beauvoir’s (1949) concept of female Otherness and female subjectivity as a response. Finding show that female characters take part in the prolonging of patriarchal culture due to the acceptance of their Otherness. This acceptance is shown by women through the construction of gender roles in the family that limits women.This preserves the notion in patriarchal culture that the only way women can continue living a comfortable life is through the help of men."

"Perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, khususnya Liberia dan Sierra-Leone berlangsung pada 1989 hingga 1997. Perang ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antarkelompok, khususnya kelompok-kelompok etnis. Salah satu novel yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tersebut adalah novel Allah n’est pas Obligé yang merupakan novel keempat karya salah satu penulis frankofon yang berasal dari Pantai Gading, Ahmadou Kourouma. Novel ini menceritakan petualangan tokoh Birahima selama perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, tepatnya di Liberia dan Sierra Leone serta kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara dan kelompok serdadu anak atau enfants-soldats. Artikel ini membahas politik identitas yang ditampilkan di dalam novel tersebut. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teori naratif teks Roland Barthes untuk membedah struktur novel serta diperdalam dengan konsep politik identitas milik Kwame Anthony Appiah (2006). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara politik identitas yang digunakan di dalam novel sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan berpengaruh pada dinamika pergerakan tokoh di dalam novel. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik identitas di dalam novel ini terjadi dalam dua kelompok, yaitu kelompok antaretnis yang berbeda dan kelompok antaretnis yang sama.

---

Civil wars that occurred in West Africa, especially Liberia and Sierra-Leone, took place from 1989 to 1997. These wars occurred because of social jealousy between groups, especially ethnic groups. The identity politics strategy was then used in the war. One of the novels based on this event is the novel Allah n'est pas Obligé which is the fourth novel by one of the francophone writers from Ivory Coast, Ahmadou Kourouma. This novel tells the adventures of the character Birahima while being a child soldier in the civil war that occurred in West Africa, specifically in Liberia and Sierra Leone and tells the living conditions of the people of West Africa when there was a civil war and oppression carried out by several state officials and groups of child soldiers or enfants-soldats. This article discusses the identity politics shown in the novel. With a qualitative method, this study uses Roland Barthes' narrative text theory to dissect the structure of the novel and is deepened by Kwame Anthony Appiah's concept of identity politics (2006). The results show that there are three ways of identity politics that are used in the novel as a tool to gain power and influence the dynamics of the movement of the characters in the novel. This study also reveals that identity politics in this novel occurs in two groups, namely different inter-ethnic groups and the same inter-ethnic group.

"

"Media merupakan sumber informasi mengenai konflik dan perang yang dianggap penting karena dapat mempengaruhi cara publik berfikir mengenai sebuah isu. Framing menjadi cara yang digunakan media untuk menyajikan informasi. Artikel ini bertujuan mengemukakan framing keterlibatan militer Rusia dalam perang sipil Suriah oleh media Sputnik. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis konten dan dengan mengaplikasikan konsep framing Robert Entman. Framing dapat dilihat melalui pembentukan frame tertentu. Pengidentifikasian bentuk frame menggunakan pendekatan deduktif berdasarkan bentuk frame yang telah didefinisikan oleh Holli Semetko dan Patti M. Valkenburg. Hasilnya mengemukakan bahwa framing aktif digunakan oleh Sputnik untuk melegitimasi tindakan pemerintah Rusia dalam perang sipil Suriah melalui penggunaan frame tanggung jawab, frame moralitas dan frame konflik. Frame tersebut digunakan untuk menarik perhatian publik dan membuat publik berpikir bahwa keterlibatan militer Rusia adalah upaya positif untuk menyelesaikan perang sipil Suriah. Penggunaan frame tersebut menunjukkan bahwa sputnik menjadikan framing sebagai upaya pembentukan citra positif Rusia sebagai negara yang kuat kepada dunia internasional.

---

Media is considered a critical source of information regarding war and conflict due to its ability to affect publics thought of certain issue. Media uses framing to provide the information. This article aims to reveal framing used by Sputnik media in regards to the issue of Russian military involvement in the Syrian civil war. This article uses content analysis with accordance to Robert Entmans framing concept. Framing can be seen through the forming of certain frames. The identification of certain frames is gained through using a deductive approach that uses predefined frames by Holli Semetko dan Patti M. Valkenburg. The result shows that framing is actively used by Sputnik to legitimate the Russian governments action in the Syrian civil war through the use of frame of responsibility, morality and conflict. These frames are used to attract public attention and aim to influence public in thinking that the Russian militarys involvement is a positive attempt from Russia towards putting an end to the Syrian civil war. The usage of framing by Sputnik also demonstrates Sputniks effort in forming Russias positive image as a superpower country to the international world. "

"ABSTRAKSeiring dengan berkembangnya hukum internasional, prinsip kedaulatan kini tidak lagi dipandang dapat memberikan impunitas kepada pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia penduduknya. Doktrin intervensi humaniter kemudian hadir namun masih banyak meresahkan komunitas internasional sebab hal tersebut dirasa melanggar hukum internasional. Berangkat dari gagasan tersebutlah doktrin responsibility to protect R2P hadir untuk memberikan justifikasi baru bagi komunitas internasional melalui Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi kepada suatu negara yang telah nyata gagal melindungi penduduknya dari empat kejahatan, yakni genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Doktrin ini dengan intervensi militernya pada praktiknya telah diterapkan di Libya dan Pantai Gading, namun pada kenyataannya keberhasilan penerapan doktrin R2P tersebut belum kembali terulang pada kasus Suriah. Penelitian ini lantas mencoba untuk menganalisis kemungkinan penerapan doktrin R2P di Suriah berdasarkan kriteria penerapan doktrin R2P pada kasus-kasus terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder. Adapun penelitian ini kemudian menemukan bahwa kemungkinan penerapan doktrin R2P dengan intervensi militernya pada kasus perang sipil Suriah adalah sangat kecil oleh karena adanya faktor-faktor di luar kriteria doktrin R2P yang ternyata menjadi faktor penentu penerapan doktrin R2P. Pada akhirnya, penelitian ini menyarankan bahwa terlepas dari sulitnya penerapan doktrin R2P oleh Dewan Keamanan pada kasus Suriah dan juga kasus-kasus serupa lainnya di masa yang akan datang, hendaknya negara-negara tidak lantas mengambil tindakan sepihak untuk melaksanakan intervensi militer kepada negara lain namun tetap berpegang teguh untuk selalu mencoba menerapkan doktrin R2P dengan lebih baik lagi.

---

ABSTRACTAs the international law develops, sovereignty now cannot be deemed as granting impunity for the government to not protect their citizens rsquo human rights. Humanitarian intervention doctrine then came but still lacks of support from the international community as it is deemed as a violation of international law. Departing from that, the responsibility to protect R2P doctrine came to serve as the new justification for international community through the United Nations Security Council to intervene in countries who manifestly fail to protect their citizens from four specific crimes, namely genocide, ethnic cleansing and crimes against humanity. In practice, R2P doctrine with its military intervention had been implemented in Libya and C te d rsquo Ivoire, but the aforementioned success is still far from being implemented in Syria. This study thus seeks to analyze the possibility of implementing R2P in Syria based on the criteria used in the previous cases. The method used in this study is juridical normative by using secondary data. This study then found that the possibility to implement R2P with its military intervention in Syria is very little for there are other factors that do not fall to the doctrine rsquo s criteria but are determining factors to its implementation. At the end, this study advises that despite the difficulty to implement R2P through the Security Council in Syria, individual countries shall refrain from taking unilateral military intervention to deal with the case at hand and shall rather always try to strengthen the doctrine rsquo s implementation for the better. "

"Perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, khususnya Liberia dan Sierra-Leone berlangsung pada 1989 hingga 1997. Perang ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antarkelompok, khususnya kelompok-kelompok etnis. Salah satu novel yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tersebut adalah novel Allah n’est pas Obligé yang merupakan novel keempat karya salah satu penulis frankofon yang berasal dari Pantai Gading, Ahmadou Kourouma. Novel ini menceritakan petualangan tokoh Birahima selama perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, tepatnya di Liberia dan Sierra Leone serta kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara dan kelompok serdadu anak atau enfants-soldats. Artikel ini membahas politik identitas yang ditampilkan di dalam novel tersebut. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teori naratif teks Roland Barthes untuk membedah struktur novel serta diperdalam dengan konsep politik identitas milik Kwame Anthony Appiah (2006). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara politik identitas yang digunakan di dalam novel sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan berpengaruh pada dinamika pergerakan tokoh di dalam novel. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik identitas di dalam novel ini terjadi dalam dua kelompok, yaitu kelompok antaretnis yang berbeda dan kelompok antaretnis yang sama.

---

Civil wars that occurred in West Africa, especially Liberia and Sierra-Leone, took place from 1989 to 1997. These wars occurred because of social jealousy between groups, especially ethnic groups. The identity politics strategy was then used in the war. One of the novels based on this event is the novel Allah n'est pas Obligé which is the fourth novel by one of the francophone writers from Ivory Coast, Ahmadou Kourouma. This novel tells the adventures of the character Birahima while being a child soldier in the civil war that occurred in West Africa, specifically in Liberia and Sierra Leone and tells the living conditions of the people of West Africa when there was a civil war and oppression carried out by several state officials and groups of child soldiers or enfants-soldats. This article discusses the identity politics shown in the novel. With a qualitative method, this study uses Roland Barthes' narrative text theory to dissect the structure of the novel and is deepened by Kwame Anthony Appiah's concept of identity politics (2006). The results show that there are three ways of identity politics that are used in the novel as a tool to gain power and influence the dynamics of the movement of the characters in the novel. This study also reveals that identity politics in this novel occurs in two groups, namely different inter-ethnic groups and the same inter-ethnic group. "

"Skripsi ini bertujuan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan Jabhat Al-Nusra dalam Anfal Campaign di Kassab, Suriah, 21-23 Maret 2014. Pemahaman militer konvensional melihat bahwa aktor dengan power yang lebih unggul akan memenangkan perang. Namun, Jabhat Al-Nusra yang kapabilitas power nya relatif lebih lemah dibandingkan dengan pihak rezim Bashar Al-Assad dapat memenangkan pertempuran di Kassab. Penelitian ini menganalisis menggunakan teori asymmetric warfare oleh Patricia L. Sullivan dan merupakan penelitian kualitatif dengan metode process tracing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan di Kassab diakibatkan oleh besarnya toleransi biaya dari JN karena bantuan dari Tier JN dan Turki.

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the cause of Jabhat Al-Nusra`s winning on Anfal Campaign in Kassab, Syria, March 21st-23rd, 2014. According to the conventional military understanding, those who have military superiorities will inevitably win the war. However, Jabhat Al-Nusra as a military oppoisition as a weak actor against Bashar Al-Assad`s regime as a strong actor, could win the battle on Anfal Campaign in Kassab. On making the analysis, this research is using the asymmetric wafare theory by Patricia L. Sullivan and done in a process tracing method. This research shows that JN has a greater cost tolerance because there were several supports from JN`s Tier and Turkey which helped JN in winning the battle against regime."