Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query

Penyelesaian sengketa tata usaha negara setelah berlakunya UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara

Universitas Indonesia, 1990

S25378

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indroharto

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara : Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara (Buku II)

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 1996

342.06 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rochmat Soemitro

Peradilan tata usaha negara

Bandung: Eresco, 1993

342.06 ROC p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Simposium peradilan tata usaha negara

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1976

342.06 IND s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Christine S.T. Kansil

Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tambahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Jakarta: Pradnya Paramita, 2002

342.066 4 KAN k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradialn Tata Usaha Negara (PTUN) di lengkapi UU RI No 49 th 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; UU RI No.2 Th. 1986 tentang peradilan umum; UU RI no. 8 th 2004 tentang perubahan atas UU RI no.2 th 1986 tentang peradilan umum; UU RI No.5 th. 1986 tentang PTUN; UU RI no.9 th. 2004 tentang perubahan atas UU RI no.5 1986 tentang PTUN; UU RI no. 48 th. 2009 tetang kekuasaan Kehakiman; UU Ri No. 18 Th. 2003 tentang Advokat

Bandung : Citra Umbara, 2010

342.06 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Indroharto

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara : Buku 1, beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara / Indroharto

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993

342.06 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bandung: Citra Umbara, 2011

R 342.066 UND (1)

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Angel Olivia Natasya

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Pihak Kepolisian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020) = The Authority of the Notary Honorary Council in Approving the Summons of a Notary by the Police (Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020)

" Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil Notaris bersangkutan untuk dimintakan keterangan. Penyidik, penuntut umum atau hakim dalam memanggil Notaris untuk dimintakan keterangan, harus mengirimkan surat permintaan persetujuan pemanggilan Notaris kepada Majelis ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abdul Ravy Rasyid

Implementasi "UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara" dan beberapa permasalahanya

" ABSTRAK
Keberadaan Peradilan Administrasi dalam negara Republik Indonesia adalah suatu "conditio sine qua non" dari Negara Hukum Pancasila. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, Peradilan Administrasi atau yang dapat juga disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, secara resmi berdiri. Namun, penerapan dari undang-undang ini masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat berlaku secara efektif. Dan karena itu implementasinya masih akan menimbulkan berbagai permasalahan yang harus segera diatasi sebelum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian