Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Roi Lesmana
Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Kasus Perkara No.78/Pdt.Sus/Pkpu/201/Pn.Niaga.Jkt.Pst) = Principles of Exceptio Non Adimpleti Contractus and Simple Justification in Case of Suspension of Debt Payment (Case Study: Case No.78/Pdt.Sus/Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan jalan keluar dari permasalahan utang piutang yaitu dengan kepailitan dan/atau dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian bagi kedua belah pihak baik itu kreditor maupun debitor. Penelitian ini bertujuan menganalisis Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran utang 2004: UU RI No.37 Tahun 2004 dilengkapi PPRI No. 10 tahun 2005 tentang penghitungan jumlah hak suara kreditor
Jakarta: Sinar Grafika , 2006
346.078 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Maman Sudirman
Penyelesaian Utang-piutang Melalui PKPU (Penundaan Pembayaran Utang/Surseance van Betaling/Suspention of Payment dikaitkan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga
" Sebaqai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 19997 yang lalu, saat ini makin banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat dinyatakan pailit. Karena bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan_kehidupan ekonomi yang sudah ada. Untuk mengatasi dampak negatif makin banyaknya debitur yang akan bangrut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18231
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hakim Harismawan Mubarak
Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Setelah Tercapainya Akta Perdamaian Terhadap Laporan Dugaan Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. PT. Tawun Gegunung Energi = Legal Protection for Debtors After the Establishment of a Deed of Peace Against Reports of Alleged Criminal Fraud in Decision Number 12/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. PT. Tawun Gegunung Energi
" Tesis ini membahas mengenai status dan kedudukan debitor yang sudah memperoleh akta perdamaian melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga terhadap dilaporkannya debitor atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana termuat dalam ketentuan yang ditentukan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sangkaan sudah menipu salah seorang kreditor untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai investasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dengan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra
Prosedur pencabutan kepailitan oleh kurator menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: studi kasus putusan Mahkamah Agung no. 1037.K/PDT.SUS/2010 = Bankruptcy revocation procedure by the receiver pursuant to law number 37 year 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligation (law no. 37/2014): a case study of the Indonesian Supreme Court verdict number 1037.K/PDT.SUS/2010
" Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1037.K/PDT.SUS/2010 yang mengajukan pencabutan pernyataan pailit adalah Kurator dengan hanya berdasarkan dugaan tidak ditemukan harta pailit. Permohonan pencabutan kepailitan oleh Kurator yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library