Ditemukan 95 dokumen yang sesuai dengan query
Lieke L. Tukgali
"
ABSTRAK
Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia yang diselenggarakan
mulai, tanggal 24 September 1961 adalah sistem Pendaftaran
dengan sistem Publikasi Negatif, yang dikenal sebagai
sistem pendaftaran akta ("registration of deeds"), lain
halnya dengan sistem Publikasi Positif menggunakan sistem
Pendaftaran Hak ("registration of titles"). Dalam sistem
Positif negara menjamin kebenaran data yang disajikan
dengan pendaftaran positif ini, maka hak yang diciptakan
oleh pendaftaran ini tidak dapat diganggu gugat. Kelemahan
utama sistem Publikasi Negatif adalah tidak menciptakan hak
yang tidak dapat diganggu gugat. Maka biarpun sudah didaftar
masih selalu dihadapi ...
"
2003
T37732
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rina Hamzah
"
ABSTRAK
Dalam rangka menciptakan supremasi hukum di bidang pertanahan mutlak diperlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah dan hak atas satuan rumah susun. Kepastian hukum tercipta jika pelaksanaan pendaftaran tanah itu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan PPAT dan akta yang diproduksi oleh PPAT tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana eksistensi jabatan PPAT dan ...
"
2004
T37589
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vinny Levina Arifin
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T37582
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Situmorang, Santun Meinar Henderika
"
Pendaftaran tanah adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah, hal ini ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Namun tanah yang berada dalam Kawasan Huan tida didaftar pada Kantor Pertanahan. Ketiadaan pendaftaran tanah tersebut membawa akibat lemahnya pembuktian atas keberadaan Kawasan Hutan, meski atas tanah tersebut telah mendapat penunjukan dan penetapan sebagai Kawasan Hutan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan. Hal ini terlihat pada putusan atas sengketa Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan, ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T36971
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Paula Leonardi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37017
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Reza Pahlevi
"
Permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat pedesaan dalam hal Pendaftaran tanah secara sporadik, antara lain bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah jarang dilakukan atas dasar kesadaran akan kewajibannya sebagai warga negara untuk mendaftarkan hak atas tanahnya tetapi lebih terdorong oleh kebutuhan praktis, tidak terkecuali pada masyarakat desa Jampang, kecamatan Kemang, kabupaten Bogor. Penelitian difokuskan terhadap pokok-pokok permasalahan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan kendala ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T17966
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Moh. Frans Yoga Sugama
"
Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hak atas tanah dan pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari PP no 10 di 1961 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah di Indonesia menghasikan satu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hal kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hokum, tetapi dalam kenyataannya tidak dapat secara optimal dalam hal memberikan jaminan kepastian ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T21787
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ledy Chyntya Anggreini
"
Indonesia dan Tasmania sama-sama menggunakan sistem Torrens dalam sistem pendaftaran tanahnya. Dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Dengan adanya sertipikat dan buku tanah membuktikan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan Tasmania sama-sama menggunakan sistem Torrens. Walaupun Sistem Torrens diterapkan dalam sistem pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia dan Tasmania, namun dalam pelaksaannya sistem Torrens yang berlaku di Indonesia berbeda dengan sistem Torrens yang berlaku di ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43047
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Willyardi Winata
"
[ABSTRAK
Tanah Partikelir merupakan tanah yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara menjual tanah tersebut kepada pihak swasta yang terdiri dari orang asing seperti golongan timur asing golongan eropa maupun golongan pribumi yang dianggap berjasa kepada VOC Tanah partikelir mempunyai hak hak keistimewaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sehingga dianggap sebagai suatu negara didalam negara berbagai upaya penghapusan dilakukan baik oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri maupun pemerintah Indonesia Upaya tersebut antara lain pembelian kembali ...
"
2015
T43077
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rita Salim
"
ABSTRAK
Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi tanah bersertipikat walaupun mereka mengetahui bahwa sertipikat merupakan bukti yang paling kuat untuk kepemilikan atas tanah. Masyarakat enggan untuk melakukan pendaftaran tanah karena berbagai alasan seperti: pendaftaran yang rumit dan berbelit-belit, pengurusan sertipikat yang membutuhkan waktu lama, biaya yang tidak sedikit serta pajak atas perolehan tanah yang tinggi akibat harga tanah yang semakin melambung dan berbagai alasan lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui ...
"
2014
T42650
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
