Ditemukan 82 dokumen yang sesuai dengan query
Baby Vannesa
"
Skripsi ini membahas penataan halaman kompleks candi di Muarajambi berdasarkan pada empat konsep penataan ruang, yaitu penataan yang mengacu ke arah absolut, penataan berdasarkan posisi relatif, penataan berdasarkan posisi hierarkis dan penataan berdasarkan posisi struktural. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kaidah-kaidah penataan ruang yang diterapkan pada halaman kompleks candi di Kawasan Muarajambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti tiga tahapan dalam arkeologi, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data. Hasil dari penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hasni
RajaGrafindo Persada, 2010
346.044 HAS h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Abimanyu T. Alamsyah
"
Berdasarkan konvensi hukum laut perserikatan bangsa-bangsa (united nations convention on the law of the sea) 1982, indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state), yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau (DKP 2000). Menurut UNESCO (RI 1997an) pulau kecil adalah pulau yang lebih kecil daripada 10.000 km2 penduduk kurang dari 500.000 orang. Namun terminologi pulau kecil tersebut terlalu besar untuk mewakili ke khasan permukiman di gugus pulau mikro, termasuk di Kepulauan Seribu dan pulau-pulau mikro di perbatasan Indonesia. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
D626
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Parlindungan, Adi Putera
Bandung: Mandar Maju, 1993
729.24 PAR k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Prasetijo Rijadi
"
Urban planning and sustainable development in Indonesia ...
"
Surabaya: Airlangga University Press, 2005
346.045 598 PRA p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Zulkarnain
Malang: Inteligensia media, 2021
307.76 ZUL r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
ABSTRAK
Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan pembenahan pada aspek regulasi, prosedur, dan penataan regulasi diharapkan akan mengatasi permasalahan yang terjadi seperti hyper regulation, tumpang tindih regulasi, berorientasi pada kualitas, ketidak sesuaian dengan perencanaan dan arah pembangunan, lemahnya peran kelembagaan, serta minimnya koordinasi antar kementerian/lembaga. diharapkan dengan danya reformasi regulasi terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan yang pada akhirnya dapat mengarahkan pembentukan regulasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta dapat meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung ...
"
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Calista Mutia Gunandar
"
Tingginya kebutuhan akan hunian layak dan keterbatasan dalam menyediakan infrastruktur dasar adalah faktor utama dalam terbentuknya permukiman kumuh di perkotaan. DKI Jakarta, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, mengalami tantangan serius terkait penanganan permukiman kumuh, terutama di permukiman pesisir. Permukiman pesisir memerlukan penanganan khusus karena karakteristiknya yang rentan terhadap banjir akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kondisi penduduk dan kondisi permukiman pasca penataan permukiman, menganalisis kerentanan permukiman ...
"
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irfan
"
Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan yang tinggi untuk menciptakan masyarakat madani (civil society) di tingkat lokal. Untuk itu diperlukan suatu "tata organisasi' daerah.
Penelitian ini mengupas tata organisasi dan batas daerah ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T3108
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Calyna Salsabila Nikmatullah
"
Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45490
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
