Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia- Lima Presiden telah memimpin Indonesia semenjak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pemimpin bangsa menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 sebelum perubahan dipilih melalui sistem perwakilan rakyat, oleh karenanya Maj elis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat memegang peranan penting dalam menentukan pemilihan presiden di Indonesia. Ironisnya, pemimpin yang dipilih oleh rakyat selalu diberhentikan dari jabatanya atas tuntutan rakyat yang memilihnya, kecuali presiden Indonesia yang kelima Megawati Soekarnoputri yang sampai saat ini masih memegang tampuk kekuasaan tertinggi negara. Tuntutan untuk turun dari jabatan sebagai Presiden oleh karena rasa ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat merasa kekuasaan Presiden terlalu luas, Presiden seolah-olah merupakan pusat dari segala kekuasaan. Ketidakterlibatan rakyat secara langsung untuk memilih presiden menimbulkan tuntutan rakyat agar merubah sistem pemilihan presiden yang telah dipergunakan selama ini. Dengan dukungan yang besar dari berbagai partai politik yang merupakan wakil rakyat akhirnya, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengangkatan Pres iden dirubah dan ditetapkan menjadi Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat tahun 2002. Walaupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu kesatuan tetapi dalam tesis ini penelitian hanya menitik beratkan pembahasan pada pemilihan Presiden. Undang-Undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah disahkan pada tanggal 7 Juli 2003 dalam Sidang Paripurna DPR. Pro dan kontra bermunculan terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja disahkan. Publik beranggapan bahwa produk DPR tersebut merupakan lambang arogansi DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembuat Undang-Undang setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya melaksanakan demokrasi secara murni melalui pemilihan Presiden langsung di Indonesia."

"Perselisihan hasil pemilu merupakan suatu sengketa yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya pemilu yang menyangkut perolehan suara para peserta pemilu. Ia sarat dengan konflik kepentingan yang apabila tidak diselesaikan akan berakibat pada tidak stabilnya pemerintahan di suatu negara. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilu yang pada awalnya merupakan sengketa politik diarahkan oleh undang-undang menjadi sengketa hukum yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Seperti peradilan pada umumnya, maka Penyelesaian perselisihan pemilu di Mahkamah konstitusi memiliki hukum acara dan ketentuan tentang pembuktian tersendiri. Pembuktian pada hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu. Dengan ketentuan inilah perselisihan hasil Pemilu Legislatif diperiksa, diadili dan diputus. Pada Pemilu 2004, Tak kurang dari 252 perkara perselisihan hasil pemilu dari 23 partai politik peserta pemilu harus diputus Mahkamah Konstitusi dalam 30 hari. Dari 252 perkara tersebut, dikaji mengenai pembuktian dalam perkara yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Partai Keadilan Sejahtera di daerah pemilihan Kepulauan Riau, Jawa Timur 8 dan Seluma 2. Konsekuensi dari limitasi waktu yang diberikan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu disamping banyaknya perkara yang harus diputus, membuat proses pembuktian yang dijalankan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berjalan maksimal."

"Jurnal berkala yang menyajikan tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. Analisis CSIS sendiri adalah suatu formu terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri."

"di Penghujung tahun 2013 ini, tinggal tiga bulan jangka waktu menunju perhelatan demokrasi bertaraf nasional, pemilu tahun 2014 di bulan April mendatang. Pada bulan itu, segenap warga bangsa yang telah memiliki hak pilihnya, beramai-ramai menyalurkan aspirasi politinya..."